Komisi X Nilai Belum Ada Kebijakan Komprehensif Terkait Rekrutmen Guru Honorer
Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan permasalahan terkait rekrutmen guru honorer di tanah air. Padahal, persoalan guru honorer telah berlangsung sekian lama, namun hingga kini belum ada kebijakan afirmasi terhadap kesejahteraan maupun status guru honorer.
“Kebijakan menyangkut soal guru belum sesuai dengan harapan dan cita-cita Komisi X. Sebab belum ada kebijakan komprehensif yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka menuntaskan persoalan terkait dengan guru yang ada di seluruh Indonesia, baik guru honorer di sekolah swasta maupun negeri,” kata Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN dengan pihak-pihak terkait di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Ia mengatakan, tahun ini pemerintah meniadakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebagai gantinya, pemerintah membuka jalur perekrutan satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Namun, menurut Huda, kebijakan tersebut merupakan kebijakan jangka pendek untuk afirmasi guru honorer yang telah mengabdi lama. “Faktanya usulan guru PPPK baru mencapai 500 ribu atau separuh formasi yang dibuka, ini semakin jauh cita-cita dan harapan kita,” terangnya.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan guru ini secara menyeluruh. Bahkan, ia mengusulkan agar formasi CPNS berikutnya memprioritaskan kebutuhan guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, saat ini Indonesia darurat guru. “Profesi yang harus diutamakan untuk menjadi PNS sesungguhnya adalah guru. Penerimaan pegawai kementerian bisa diangkat melalui jalur PPPK, justru persoalan guru yang harus kita tuntaskan,” imbuhnya.
Senada, Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendorong adanya afirmasi terhadap guru honorer yang telah mengabdi sekian lama menjadi PNS/ASN. Salah satunya dengan mempertimbangkan masa pengabdian guru dalam pengangkatan satu juta PPPK. Menurutnya, komitmen ini yang belum menjadi prioritas pemerintah.
“Kalau keterbatasan, kita memahami akibat dampak dari pandemi Covid-19 ini cukup mempengaruhi penerimaan keuangan negara. Tapi, kalau keterbatasan itu bukan menyangkut anggaran tetapi kemauan, ini yang kami tidak inginkan. Kami mendesak agar rekomendasi panja ini tegas angkat guru honorer menjadi ASN PNS bukan hanya PPPK,” imbuh politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini.
Dalam pengangkatan ASN, ia juga meminta pemerintah memperhatikan kalangan guru TK/lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Saya berpandangan bahwa dalam dunia pendidikan paling penting guru Paud, karena dalam masa – masa itu pembentukan sel otak anak secara maksimal. Saya harap Panja bisa memberikan rekomendasi yang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” terangnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
