Connect with us
DPR RI

Komisi X Apresiasi Masukan MOI Terkait Permendikbudristek

Komisi X Apresiasi Masukan MOI Terkait Permendikbudristek
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Presidium MOI terkait masukan mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Foto : Fahmi/mr

Jakarta – Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Presidium Majelis Ormas Indonesia (MOI) yang telah menyampaikan paparan atau masukan terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana terlampir dengan beberapa poin. Di antaranya, masukan MOI yang meminta agar Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dicabut karena terbukti bertentangan dengan Pancasila, Agama dan Budaya di Indonesia.

Demikian dipaparkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Presidium MOI terkait masukan mengenai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

“Mengingatkan Mendikbudristek agar menghormati proses konstitusi yang sedang berlangsung atas RUU TP-KS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan tidak memaksakan naskah yang sudah pernah ditolak di tahun 2019 (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual) untuk diterapan dengan senjata ancaman penghentian dana bantuan sarana prasarana dan penurunan akreditasi kampus,” ujar Fikri.

Lebih lanjut, sambung politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, apabila Mendikbudristek RI tetap memaksa menjalankan Peraturan Menteri (Permen) ini, agar seluruh teksnya dikaji ulang dengan menghilangkan seluruh paradigma sexual consent dan kerangka berpikir feminist legal theory. Karena, Permen tersebut telah ditolak oleh para ulama, akademisi, intelektual dan berbagai elemen masyarakat.

Tak hanya itu, tutur Fikri, Komisi X DPR RI meminta Mendikbudristek untuk menghapus penggunaan diksi ‘relasi kuasa’ dan ‘relasi gender’ karena secara jelas telah menyebabkan banyak negara di Barat dan Skandinavia pada akhirnya mengakomodir kebiasaan seks bebas dan pernikahan sejenis (LGBT) yang bertentangan dengan hukum perzinahan dalam agama hanya karena berpegang pada versi Hak Asasi Manusia (HAM) versi Barat.

“Meminta agar istilah ‘kekerasan seksual’ diganti dengan ‘kejahatan seksual’ agar mendekati peristilahan dasar hukum dalam KUHP seperti ‘kejahatan’ atau ‘kejahatan kesusilaan’ dan agar memberi solusi bagi kekosongan hukum (rechtvacuum) di Indonesia pada isu kejahatan seksual di kampus. Serta, agar solusi menjadi komprehensif dan tidak melahirkan persoalan baru,” tandas Fikri.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Saat Presiden Jokowi Beli Jaket Bomber dengan Motif Khas Dayak Sintang

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat membeli jaket bomber dengan motif khas Dayak Sintang, Rabu (08/12/2021), di Sintang, Kalbar. (Foto: BPMI Setpres/Muchlir Jr)

Sintang – Ketika akan meresmikan Bandar Udara Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu, 8 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk melihat produksi UMKM setempat yang digelar di sebuah sudut ruang bandara.

Presiden bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, sempat melihat-melihat kain tenun ikat sintang.

Di sini, Presiden membeli sebuah jaket bomber dengan motif tenun Dayak Sintang yang didominasi warna merah dan langsung dikenakannya.

Semula Presiden tampak lebih tertarik untuk membeli kain tenun, namun para menteri dan gubernur merayu Presiden untuk membeli sebuah jaket.

“Ayo Pak beli Pak, untuk mempromosikan kain tenun Sintang,” ucap Gubernur Kalbar.

Presiden Jokowi pun memilih jaket bomber tersebut. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeli seulas kain tenun yang juga langsung dipakai.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Pemerataan Infrastruktur Tingkatkan Investasi di Luar Jawa

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat meresmikan Bandara Tebelian, di Kab. Sintang, Kalbar, Rabu (08/12/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Sintang – Nilai investasi di luar Jawa semakin meningkat bahwa mampu melebihi nilai investasi di Pulau Jawa. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan di seluruh Indonesia memicu peningkatan investasi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan Bandar Udara Tebelian, di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu (08/12/2021) pagi.

“Kita patut bersyukur angka investasi tahun ini di luar Jawa semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Peningkatan investasi di luar Jawa ini tidak lepas dari upaya kita dalam menyiapkan infrastruktur secara merata di seluruh penjuru tanah air,” ujarnya.

Kepala Negara menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya berpusat di Jawa tetapi Indonesia sentris.

“Kita percaya bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur, konektivitas, dan transportasi yang memadai sehingga produksi akan meningkat, distribusi akan lancar, menjangkau pasar yang semakin besar, semakin luas, dan menekan waktu serta biaya, sehingga biaya logistik menjadi semakin efisien dan semakin kompetitif,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) realisasi investasi Triwulan III-2021 atau periode Juli-September mencapai Rp216,7 triliun. Realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp104,2 triliun (48,1 persen), sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp112,5 triliun (51,9 persen).

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertama Kali, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Hadir di Kota Medan

Oleh

Fakta News
PLN Medan
Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Medan – Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. SPKLU ini berlokasi di PLN ULP Medan Kota di Jalan Listrik No. 8. General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, menyebutkan kehadiran SPKLU ini merupakan komitmen PT PLN (Persero) untuk mendukung ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di berbagai daerah.

Menurut Pandapotan, PLN menyambut baik program pemerintah dalam penggunaan kendaraan dengan energi ramah lingkungan secara masif. Hadirnya satu SPKLU yang , menjadi bukti komitmen PLN dalam percepatan pemenuhan ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Utara.

“Kami akan segera mengoperasikan beberapa SPKLU di lokasi strategis lainnya. Dalam hal ini PLN membuka peluang bisnis bagi yang berminat untuk berkolaborasi dengan penyediaan SPKLU, karena PLN sudah menyediakan skemanya,” ujarnya.

PLN Medan

Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Untuk mempermudah investor, PLN juga telah meluncurkan website khusus untuk layanan kemitraan penyediaan SPKLU. Website ini ditujukan untuk memfasilitasi pihak ketiga yang ingin membangun SPKLU.

Tak hanya itu saja, PLN juga sudah mengembangkan platform Charge.IN yang terintegrasi dengan superapps PLN Mobile untuk memberikan kemudahan kepada pengguna kendaraan listrik dalam memonitor lokasi SPKLU yang terdekat dan aktif, riwayat pembelian listrik pada saat pengisian, riwayat penggunaan listrik pada kendaraan dan memulai proses pengisian.

“Caranya gampang, masyarakat tinggal mengunjungi SPKLU terdekat, buka aplikasi PLN Mobile, pilih fitur Charge.IN. Kemudian pindai QR Code dan pilih jumlah kWh yang diinginkan, masukkan kabel konektor dan klik Start untuk memulai pengisian. Tapi sebelumnya harus sudah punya saldo di Link Aja dulu ya,” kata Pandapotan.

PLN Medan

Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Selain itu, PLN juga menghadirkan produk Home Charging Services yang disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan fasilitas dan layanan pendukung dalam penggunaan KBLBB. Produk Home Charging Services merupakan produk layanan satu pintu bagi pelanggan yang melakukan transaksi pembelian KBLBB di penyedia KBLBB yang bekerja sama dengan PLN.

Adapun keuntungan yang didapat dari fasilitas tersebut adalah, layanan tambah daya listrik, sehingga konsumen pemilik mobil listrik tidak perlu ragu akan kecukupan daya listrik di rumahnya. Berikutnya peralatan, layanan pemasangan, dan integrasi home charger ke sistem PLN Charge.IN, tempat konsumen akan mendapatkan diskon tarif penggunaan home charger pada pukul 22.00 – 05.00 WIB sebesar 30 persen. []

Baca Selengkapnya