Connect with us
Parlemen

Komisi VIII Dukung Rencana BPKH Investasi di Arab Saudi

Komisi VIII Dukung Rencana BPKH Investasi di Arab Saudi
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto : Eot/Man

Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengapresiasi rencana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan melakukan investasi di Arab Saudi pada sektor akomodasi, transportasi (penerbangan), hingga katering. Menurutnya, hal ini akan memudahkan seluruh jemaah asal Indonesia dalam menjalankan ibadah Haji.

“Rencana BPKH ini bagus sekali, harus diapresiasi. Karena dengan melakukan investasi di Arab Saudi, diharapkan kita akan punya hotel sendiri, dan katering pribadi, tentunya juga memudahkan calon jemaah Haji (asal Indonesia) nantinya,” papar Yandri saat RDP Komisi VIII DPR RI dengan BPKH dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Yandri meyakini, dengan investasi besar BPKH di Arab Saudi juga akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan, dimana selama ini mengalami penurunan akibat wabah Covid-19, bahkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI akan mendukung penuh langkah BPKH tersebut hingga dapat direalisasikan dengan segera karena jumlah peserta ibadah haji dari Indonesia sangat besar.

“Dengan investasi ini, kita tidak akan dianggap seperti anak kos lagi di (Arab Saudi) sana. Kita akan dukung langkah baik ini dari awal, sampai betul-betul dapat segera dijalankan. Karena jemaah dari Indonesia itu sangat besar, apalagi ini juga menyangkut nama besar negara. Jika Indonesia lakukan (investasi) di Arab Saudi, selain akan memudahkan juga membanggakan,” optimis politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. (tn/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jadi Walkot Semarang Lagi, Hendrar Prihadi Fokus Selesaikan Pembangunan dan Realisasikan Janji Kampanye

Oleh

Fakta News
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi

Jakarta – Pascapenetapan pemenang Pemilihan Wali Kota Semarang tahun 2020 oleh KPU, DPRD Kota Semarang langsung menggelar Rapat Paripurna untuk mengukuhkan Hendrar Prihadi (Hendi) dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) sebagai Wali kota dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2021-2024.

Adapun ditetapkannya masa jabatan pasangan Hendi-Ita hingga tahun 2024 tersebut, didasari atas mekanisme yang terdapat dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Dalam regulasi tersebut, kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020, hanya akan menjabat selama tiga tahun ke depan, bukan lima tahun. Sebab, pada tahun 2024 mendatang Pilkada serentak akan kembali digelar.

Hendi menuturkan akan memaksimalkan waktu yang ada untuk melanjutkan lompatan besar pembangunan di Kota Semarang, yang telah dimulainya pada periode pertama jabatannya. Dia tak menampik banyak rencana pembangunan di Kota Semarang yang masih tertunda, karena terjadinya pandemi COVID-19 yang juga melanda Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

“Sebenarnya tahun 2020 itu adalah tahun finalisasi dari sebuah upaya membangun Semarang Hebat, tapi kita tahu karena pandemi COVID-19 banyak anggaran yang tidak bisa direalisasikan karena digeser untuk penanganan COVID-19,” ungkap Hendi sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

“Untuk itu ke depan kami akan fokus untuk menyelesaikan program pembangunan yang tertunda pada periode pertama sekaligus merealisasikan janji-janji kampanye,” imbuhnya,

Di sisi lain, Hendi tak lupa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan besar masyarakat hingga membawanya memenangkan Pilwalkot Semarang 2020 dengan persentase 91,56%, dirinya semakin memantapkan diri untuk membulatkan tekad untuk menyelesaikan program yang tertunda.

“Kami berterima kasih karena warga Kota Semarang dan seluruh elemen partai politik memberikan kepercayaan kepada kami (Hendi-Ita) untuk memimpin pembangunan Kota Semarang hingga tahun 2024,” tutur Hendi.

Selain itu, pihaknya memastikan akan membangun kerja sama dan komunikasi yang baik antarlembaga, demi percepatan pembangunan.

“Kami mengharapkan jalinan komunikasi yang sudah berjalan baik antara eksekutif, legislatif dan Forkopimda harus kita lanjutkan dan pertahankan demi percepatan pembangunan,” pungkasnya.

“Dan saat ini kami berada dalam perencanaan yang cukup optimis. Fokus kami mulai dari peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, pengembangan potensi ekonomi, infrastruktur dan reformasi birokrasi,” tambahnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Pastikan Guru Honorer Bisa Ikuti Seleksi PPPK Sampai 3 Kali

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk para guru honorer merupakan salah satu program terbesar Kemendikbud pada 2021 ini. Nadiem memastikan para guru honorer bisa mengikuti seleksi P3K sampai 3 kali.

“Tentunya salah satu program terbesar 2021, untuk pertama kalinya semua guru-guru honorer se-Indonesia akan bisa ikut tes seleksi, akan bisa ikut tes seleksi. Dan kami menyiapkan kapasitas dan anggaran kalau guru-guru tersebut lulus tes tersebut,” kata Nadiem dalam webinar yang disiarkan di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Jumat (22/1/2021).

Nadiem menyebut guru honorer yang tidak lulus seleksi P3K pada tahun ini, tetap bisa mengikuti seleksi di tahun berikutnya. Agar para guru honorer bisa lulus seleksi, Kemendikbud memberikan modul-modul pembelajaran.

“Tapi nggak kita tinggalkan begitu saja. Kalau dia gagal lolos tes seleksi itu masih ada kesempatan dua kali lagi untuk mengambil tesnya, di tahun ini maupun di tahun depan,” terang Nadiem.

“Dan tes itu diambil secara elektronik tentunya, di pusat-pusat testing kita dan diberikan modul-modul pembelajaran, sehingga memberikan waktu kepada guru-guru untuk bisa mendalami kompetensi-kompetensi yang harus dia kuasai untuk mendapatkannya,” imbuh dia.

Lebih jauh, Nadiem menyebut tahun ini adalah pertama kalinya guru honorer bisa ikut seleksi P3K. Untuk besaran gaji dan remunerasinya, menurut Nadiem, sama dengan PNS.

“Jadi beda sekali ini sama tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah sekarang pertama kalinya, semua guru honorer bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi P3K, dan P3K itu sama dari sisi gaji dan remunerasi dengan PNS ya, sama remunerasi. Tapi harus dengan tes seleksi karena UU kita memandatkan, mewajibkan harus ada tes seleksi,” papar Nadiem.

“Tapi diberikan dukungan agar guru-guru yang benar-benar ingin belajar bisa mempelajari dan bisa mencoba beberapa kali sampai dia lulus, dan itu adalah program kita yang secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hingga Hari Ini, 132 Ribu Lebih Tenaga Kesehatan Telah Divaksinasi Covid-19

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dr Siti Nadia Tarmizi

Jakarta – Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19, dr Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa tenaga kesehatan yang telah divaksinasi COVID-19 hingga hari ini mencapai 132 ribu lebih. Para tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi COVID-19 itu tersebar di 92 kabupaten/kota.

“Kabar baik, dapat kami sampaikan bahwa hingga tadi siang, hari ini tanggal 22 Januari pukul 13.00 WIB maka jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan, yang ada di 92 kabupaten/kota, di 34 provinsi, sudah mencapai lebih dari 132.000 atau 22% dari total 598.483 tenaga kesehatan yang tentunya jumlah ini adalah tenaga kesehatan yang akan divaksinasi pada tahap awal ini,” kata Siti Nadia saat jumpa pers di akun YouTube Setpres, Jumat (22/1/2021).

Proses vaksinasi tenaga kesehatan telah dimulai pada 14 Januari lalu. Target tenaga kesehatan yang divaksinasi pada tahap awal adalah 1,4 juta orang.

“Di tahap pertama, kami sudah menyebarkan untuk mendapatkan vaksinasi bagi 598.483 tenaga kesehatan dari target sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan. Sisa sebanyak 888.282 tenaga kesehatan sudah mulai diberikan undangan di tanggal 21 Januari kemarin,” ujarnya.

“Jika ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar di tahap pertama, maka kemungkinan mereka berada di kelompok kedua,” tambahnya.

Sementara itu, 20 ribu lebih tenaga kesehatan tidak bisa divaksinasi. Penyebabnya berbagai macam, seperti tenaga kesehatan penyintas COVID-19 hingga masih dalam keadaan hamil.

“Selain tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi tersebut, terdapat juga 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksinasi ataupun kemudian ditunda karena sejumlah alasan. Di antaranya merupakan penyintas COVID-19 atau memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan sedang dalam keadaan hamil,” ucap Nadia.

“Proses vaksinasi akan terus berlangsung dan diharapkan hingga Februari, kami dapat mencapai target 1,4 juta tenaga kesehatan divaksinasi,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya