Connect with us
DPR RI

Komisi VIII Desak Pemerintah Selesaikan Permasalahan Distribusi Bansos

Komisi VIII Desak Pemerintah Selesaikan Permasalahan Distribusi Bansos
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilydi saat mengikuti Kunjungan Kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Kabupaten Bandung, di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang, Jumat (27/8/2021). Foto: Ann/Man

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam distribusi Bantuan Sosial (Bansos). Hal itu ia sampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung, di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang, Jumat (27/8/2021).

Menurut Ace, kunjungan ini juga untuk memastikan agar distribusi bansos berjalan dengan lancar. “Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial karena kita tahu bahwa di era pandemi seperti sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan batuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kemensos. Pertama PKH, kedua Kartu Sembako atau BPNT, yang ketiga BST dan beberapa program-program yang lain. Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut itu sampai kepada masyarakat dengan skema yang bermacam-macam”, ujar Ace.

Ace menyebut beberapa masalah pendistribusian gagal penyaluran dikarenakan alamat penerima tidak jelas, alamat penerima sudah pindah domisili dan masih ada warga yang dinyatakan menerima padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia.

“Tadi telah dijelaskan misalnya bahwa untuk PKH ditemukan masalah. Terutama persoalan pendistribusian dari bantuan sosial tersebut. Masih ada yang tertahan dari kartu PKH tersebut. Masih ada sekitar 2300an. Itu cukup besar ya. Yang kedua untuk Kartu Sembako sekitar 5000an. Dan satu lagi, Bantuan Sosial Tunai (BST) kami juga masih menemukan ternyata ada sekitar 5000an yang belum terdistribusikan atau yang disebut dengan gagal salur ke masyarakat karena ada beberapa penyebabnya. Misalnya ada yang salah alamat, yang sudah meninggal sekitar 900an, yang pindah (alamat) sekian ratus”, lanjut Ace.

“Jadi temuan-temuan semacam ini di Kabupaten Bandung tentu harus segera diselesaikan. Karena bansos ini akan terus menerus diberikan oleh Pemerintah dan kami sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta anggota Komisi VIII ingin memastikan jalan keluarnya. Termasuk memastikan agar bansos yang melalui perbankan itu betul-betul terdistribusikan ke masyarakat. Jangan sampai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) tidak terdistribusikan kepada masyarakat. Kami tadi menyepakati ini akan segera diselesaikan”, pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjanjikan agar permasalahan pendistribusian dapat diselesaikan awal pekan depan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Bandung. “Kita berharap Senin dan Selasa (pekan depan) itu kelar pembagian maupun (perbaikan) alamat-alamat yang tidak jelas”, kata Risma.

Selain mendorong penyelesaian masalah distribusi bansos, Ace yang merupakan Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat bersama anggota Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan berbagai bantuan sosial seperti Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada 100 penerima, Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial, bantuan kepada anak-anak yatim piatu yang belum bersekolah yang orang tuanya meninggal korban Covid 19, dan bantuan kepada anak-anak yatim piatu yang sudah bersekolah yang orang tuanya meninggal korban Covid 19.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jelang Armuzna, Menag Yaqut: Layani Jemaah Seperti Orang Tua Sendiri

Oleh

Fakta News
Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan pada malam Taaruf Petugas PPIH Arab Saudi. Selasa (5/7/2022)

Jakarta – Tiga hari lagi jemaah haji Indonesia akan melakukan proses puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta para petugas yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk totalitas melayani jemaah.

Pesan ini ditegaskan Menag saat Ta’aruf Petugas PPIH Arab Saudi di Gedung Wardstul Baidho, Syara’i Al Khadra Mekkah. “Tolong jemaah haji di tanah suci ini anggaplah sebagai ibu kita, bapak kita, saudara kita, adik kita, kakak kita sehingga secara total bisa memberikan pelayanan dengan baik,” kata Menag Yaqut di hadapan dua ribu petugas haji Indonesia, Selasa (5/7/2022) malam.

Menag berharap petugas haji dapat berempati kepada para jemaah yang telah menantikan momentum sakral ini. “Jemaah haji ini sudah menunggu sangat lama hingga puluhan tahun. Tolong berikan pelayanan terbaik,”ujar pria yang akrab disapa Gus Men.

Acara Malam Ta’aruf diikuti para petugas haji dari seluruh Daerah Kerja (Daker) mulai Makkah, Madinah serta Daker Bandara dengan seluruh sektor yang ada.

Seluruh Amirul Hajj, perwakilan anggota DPR, DPD, BPK, BPKH, serta seluruh pejabat Kementerian Agama dan pejabat dari berbagai lembaga yang membidani haji juga hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Men juga mengapresiasi pelayanan yang telah diberikan petugas sejak dimulainya operasional haji hingga saat ini.

“Jika mampu saya ingin berganti tempat (dengan para petugas). Saya serius. Karena petugas itu pahalanya tidak terbalas dengan apa yang saya lakukan hari ini,” tuturnya.

Ia berharap, semangat melayani ini terus ada sepanjang rangkaian Armuzna hingga selesai operasional haji. “Petugas haji harus tetap semangat karena dalam proses Armuzna membutuhkan tenaga yang ekstra dalam melayani jemaah haji lusa nanti,” pesan Gusmen.

“Kita tetap semangat melayani jemaah haji Indoensia, yakinlah pahala yg saudara terima, tidak hanya mengalir untuk diri sendiri. Tapi akan meleber saudara di rumah bapak, ibu, adik, kakak, keluraga kita. Insya Allah,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Minta ASN Ikut Pelatihan Jangan Cuma Diskusi, Harus Hasilkan Sesuatu yang Konkret

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Angkatan XIII Provinsi Jawa Tengah, di BPSDMD, Rabu (6/7/2022). Dia berharap ASN yang ikut pelatihan tak sekadar diskusi, tapi menghasilkan sesuatu yang konkret.

Ganjar mengatakan saat ini terjadi perubahan geopolitik global. Perubahan itu harus direspon birokrasi dengan adaptif, dan bisa membaca data sains yang ada. Antara lain perubahan iklim, pangan, politik, hingga energi.

“Bagaimana kemudian birokrasi bisa sangat adaptif, di situ sangat bergantung pada pemimpin,” katanya, seusai acara.

Ganjar menegaskan, untuk mencapai itu pemimpin tertinggi harus mau melakukan beberapa hal. Yakni memberi ruang inovasi dan percaya pada para ASN.

“Satu; berikan ruang untuk mereka berekspresi berinovasi berkreasi dan kedua; dipercaya. ketika kemudian ruang ekspresi dan dipercaya itu bisa dilakukan, maka mereka akan berinovasi,” tegasnya.

Ganjar mengatakan hal itu terbukti di Jawa Tengah. Hingga saat ini sudah banyak proyek perubahan yang lahir dari hasil keikutsertaan dalam diklatpim.

Artinya, lanjutnya, diklatpim selain menjadi ruang menambah ilmu, berbagi pengalaman, diskusi. Tapi jadi ruang untuk mewujudkan imajinasi menjadi inovasi dari persoalan di dinasnya masing-masing.

“Sehingga tidak hanya sekadar menjadi tambah ilmu, diskusi tok, ikut pelatihan, dapat sertifikat, enggak. Harus ada yang konkret,” tegas gubernur.

Sebagai informasi, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tersebut diikuti ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, ASN dari beberapa lembaga seperti LAN. Ada pula peserta dari Provinsi Papua dan sejumlah ASN daerah di Jateng.

Baca Selengkapnya

BERITA

Selain Blokir 60 Rekening Yayasan ACT, PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ke Al-Qaeda

Oleh

Fakta News
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran terhadap 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang tersebar di 33 penyedia jasa keuangan mulai hari ini, Rabu (6/7/2022). Sebanyak 60 rekening yang diblokir itu sudah termasuk yang berafiliasi dengan ACT.

“Kami putuskan untuk menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama Yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta.

Salah satu latar belakang PPATK memblokir 60 rekening ini karena adanya temuan kasus dalam pengelolaan donasi oleh ACT. Pemblokiran ini merupakan hasil dari analisis PPATK terhadap Yayasan ACT sejak 2018.

Secara lebih rinci, Ivan menjelaskan, PPATK menemukan adanya transaksi yang melibatkan entitas perusahaan dengan Yayasan ACT senilai Rp 30 miliar. Saat ditelusuri, pemilik entitas perusahaan tersebut ternyata salah satu pendiri Yayasan ACT itu sendiri.

“Ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri Yayasan ACT,” ungkap Ivan.

Selain itu, PPATK menemukan adanya aliran donasi yang tak langsung disumbangkan. Menurut Ivan, ACT lebih dulu menghimpun dana tersebut, karena itu, ia menduga donasi tersebut dihimpun untuk dikelola secara bisnis ke bisnis.

“Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” jelas dia.

Selain itu PPATK juga menduga ada aliran transaksi keuangan dari rekening Yayasan ACT ke anggota Al-Qaeda. Ivan mengatakan, dugaan adanya aliran transaksi keuangan tersebut berdasarkan hasil kajian dan database yang dimiliki PPATK.

Ivan menyebut anggota Al-Qaeda tersebut merupakan satu dari 19 anggota yang pernah ditangkap pihak keamanan Turki.

“Yang bersangkutan pernah ditangkap, menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait Al-Qaeda,” kata Ivan.

Ivan menduga bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh salah satu pegawai ACT. Hingga kini, pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap transaksi keuangan tersebut.

“Ini masih dalam kajian lebih lanjut, apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini kebetulan. Ada yang lain yang terkait tidak langsung yang melanggar peraturan perundangan,” katanya.

Baca Selengkapnya