Connect with us
DPR RI

Komisi VIII Desak Kemenag Rinci Usulan Tambahan Operasional Haji Rp1,5 Triliun

Komisi VIII Desak Kemenag Rinci Usulan Tambahan Operasional Haji Rp1,5 Triliun
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI beserta jajaran, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama merinci kebutuhan usulan tambahan untuk operasional haji tahun ini sebesar Rp1,5 triliun. Ace juga keberatan jika usulan tambahan tersebut diambil dari dana nilai manfaat calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun-tahun mendatang.

“Kalaupun kita setujui anggaran ini, harus ada penjelasan secara rasional bahwa pengambilan dana nilai manfaat ini tidak mengambil jatah dari nilai manfaat calon jemaah haji yang seharusnya mereka menikmati tahun depan,” ujar Ace dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI beserta jajaran, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

“Saya setuju, bahwa ini (usulan tambahan anggaran) perlu pendalaman. Ini kita disaksikan oleh rakyat. Terutama oleh calon jemaah haji yang berharap bisa berangkat. Kita mau tidak mau harus mencari jalan keluarnya. Dan saya setuju bahwa ini harus dibahas secara detail. Tadi sebelum rapat saya minta Pak Ketua (Komisi VIII), jangan dulu BPKH diberikan kesempatan. Kasih tugas dulu memastikan supaya rasionalisasinya gimana kalau kita ambil dari dana nilai manfaat,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut.

Dalam rapat tersebut, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan tambahan anggaran untuk operasional haji senilai Rp1,5 triliun. Yaqut menyebut penambahan anggaran itu diajukan karena tambahan kebutuhan biaya haji 2022. “Dengan adanya tambahan kebutuhan anggaran tersebut kami telah menyampaikan surat pada Ketua Komisi VIII DPR perihal usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun 2022,” kata Yaqut.

“Totalnya Rp1.518.056.480.730,89, yang dibebankan pada nilai manfaat keuangan haji reguler dan khusus dan Rp9.187.435.980,78 yang dibebankan APBD/PHD dan Pembimbing KBIHU,” sambungnya. Yaqut menjelaskan, penambahan anggaran tersebut terdiri dari biaya masya’ir haji reguler sebesar Rp1,4 triliun. Penambahan biaya juga pada biaya masyair Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebesar Rp9 miliar.

“Biaya masyair jemaah haji reguler jumlah penambahannya Rp1.463.721 741.330,89. Ini beban nilai manfaat keuangan haji dan dana efisiensi haji. Biaya masyair PHD dan pembimbing KBIHU jumlahnya Rp9.187.435.980,78. Ini beban APBD PHD dan pembimbing KBIHU,” jelas Yaqut. Biaya masyair adalah biaya prosesi ibadah haji yang harus dibayarkan ketika jemaah haji berada di Mina, Arafah dan Muzdalifah.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’

Oleh

Fakta News
Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022 yang diselenggarakan pada Minggu (14/6/2022) bertempat di Gedung Djakarta Theatre. Puan ditunjuk sebagai salah satu tokoh yang menyerahkan award kepada pemenang PAB XVIII 2022. Dalam acara itu, ia pun turut memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima award PAB.

“Saya mengucapkan selamat kepada tokoh dan lembaga yang mendapatkan Penghargaan Achmad Bakrie XVIII 2022 berkat karya-karyanya yang luar biasa dan inspiratif serta manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022).

Puan mengapresiasi Yayasan Achmad Bakrie yang bekerjasama dengan Freedom Institute dan Kelompok Usaha Bakrie karena telah menghelat acara PAB. Menurutnya, penghargaan seperti ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung SDM unggul Indonesia. “Apresiasi atas komitmennya memberi penghargaan kepada para ilmuwan, tokoh-tokoh lain, serta lembaga yang mendedikasikan hidupnya demi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Dalam acara PAB XVIII 2022, Puan memberikan award kepada pemenang untuk kategori kedokteran, yakni dr. Erlina Burhan dan dr. Tonang Dwi Ardyanto. Keduanya mendapat penghargaan karena telah memberi sumbangsih sinergis antara bidang klinis-epidemiologis dan pulmonologis-kesehatan publik yang membantu Indonesia menghadapi pandemi global Covid-19 dengan hasil yang mendapat pujian dunia internasional.

“Dedikasi dan penerapan ilmu yang diberikan para dokter dalam penanggulangan Covid-19 telah membantu masyarakat bertahan dari badai pandemi. Sumbangsih para dokter sudah sepatutnya mendapat penghargaan, terutama yang memiliki dampak besar seperti dr. Erlina dan dr. Tonang,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Terdapat 4 kategori lain yang juga diberikan dalam acara PAB XVIII 2022, yakni penghargaan diberikan kepada Nirwan Dewanto untuk kategori sastra, Mohtar Mas’oed kategori pemikiran sosial, Tim Peneliti Arkeologi Lukisan Gua Purba Indonesia untuk kategori sains, serta R. William Liddle untuk penghargaan khusus sebagai Ilmuwan Internasional yang berjasa untuk Indonesia. “Terima kasih kepada seluruh tokoh dan lembaga yang telah memberikan karya nyata dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo

Oleh

Fakta News
Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, usai insiden tabrakan antara truk yang dikendarai sopir truk dengan mobil yang ditumpangi Paspampres. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun sudah memanggil kedua belah pihak. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyayangkan tindakan arogan anggota Paspampres tersebut, sebab perilakunya tidak pantas dilakukan.

“Tindak arogan dari oknum Paspampres ini tidak bisa diterima dan menunjukkan masih marak arogansi aparat TNI yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022). Meutya mengatakan kejadian arogansi prajurit TNI terhadap masyarakat bukan pertama kali terjadi. Ia lantas mengingatkan 8 wajib TNI yang harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat.

“Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi antara masyarakat dengan TNI. Kami mengingatkan setiap anggota TNI harus memahami dan terus menjalankan 8 Wajib TNI yang berisi di antaranya bersikap ramah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat, serta mengimplementasikan slogan yang sering diutarakan TNI, yaitu ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meutya juga meminta jajaran TNI untuk terus menjaga disiplin dan profesionalitas. Mengungkit beberapa kasus melibatkan anggota TNI, Meutya mengartikan ada masalah di kedisiplinan prajurit. “Saya juga meminta kepada TNI untuk terus menjaga dan terus meningkatkan disiplin dari profesionalitas prajurit. Beberapa kasus yang saya dengar seperti penembakan istri TNI oleh suami anggota TNI, penganiayaan oleh senior TNI di Papua menunjukkan adanya masalah dalam kedisiplinan anggota,” ujar Meutya.

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu mengapresiasi respons cepat TNI yang langsung menyikapi kejadian tersebut. Meutya juga berharap anggota yang terlibat itu dikenai sanksi. “Kami apresiasi respons yang cepat dari TNI terhadap kejadian-kejadian ini dan berharap dengan respon cepat TNI dapat dicintai rakyat. Ya, (anggota Paspampres) perlu diberi sanksi. Sanksi kan tahapannya banyak, teguran juga masuk sanksi. Tinggal dilihat bobot pelanggarannya sejauh mana,” lanjut Meutya.

Baca Selengkapnya

BERITA

RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama

Oleh

Fakta News
RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama
Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin menilai Rumah Sakit (RS) Dian Harapan Abepura, Papua sudah layak sebagai provider Jasindo dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP, dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya, apabila terjadi kondisi kedaruratan. Ia melihat RS tersebut meski baru berproses mitra dengan Jasindo sudah menunjukkan komitmen untuk memberikan penanganan dan perawatan kepada pasien VVIP dengan semaksimal mungkin.

“Kita ingin memastikan bahwa Rumah Sakit Dian Harapan ini layak untuk menerima Anggota DPR RI, baik istri/suami dan tiga orang anaknya, jika sewaktu-waktu membutuhkan perawatan kesehatan,” ujar Hamid usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua, Selasa (9/8/2022).

Dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup, terutama dokter-dokter spesialis, Hamid berharap RS Dian Harapan dapat mempersiapkan diri dan cepat tanggap apabila ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan Anggota DPR RI di Papua, sehingga apabila terjadi kondisi kedaruratan dapat dengan cepat Anggota DPR RI maupun keluarganya untuk mendapat perawatan.

“Maka harapan kami rumah sakit yang menjadi provider-nya jasindo, yang diberikan amanah jika ada perawatan Anggota Dewan dan keluarganya sudah betul-betul mensiapkan diri dan memiliki database terkait Anggota Dewan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Karenanya, Hamid menekankan Jasindo dalam bermitra, perlu betul-betul memperhatikan kelayakan RS yang ditunjuk dalam memberikan perawatan kepada pasien Jamkestama. Menurut legislator dapil Jawa Tengah IV itu, RS Dian Harapan sudah memenuhi standar dan layak memberi perawatan kepada pasien VVIP.

Baca Selengkapnya