Komisi VII Yakin Indonesia Mampu Hasilkan EBT Handal dan Mandiri
Jakarta – Tidak ingin rakyat Indonesia terus-menerus mengandalkan fosil sebagai sumber energi utama, Komisi VII DPR RI menekan pentingnya menghasilkan energi baru terbarukan (EBT) yang handal dan mandiri (clean and renewable energy). Hal ini jadi penting agar seluruh wilayah Indonesia secara mandiri memiliki akses sumber energi yang dihasilkan berdasarkan potensi energi yang dimiliki oleh daerah tersebut
Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT Vena Energy di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (4/12/2021). Peninjauan PLTS dilakukan bertujuan untuk menemukan sekaligus belajar dari best practices guna mendorong terciptanya energi alternatif di Indonesia.
“Kunjungan ini bertujuan untuk menemukan dan mempelajari dari best practices di lapangan. Komisi VII DPR sangat concern dengan clean and renewable energy. Saat ini kita tahu kita sedang ke arah sana.” terang Sugeng.
Komitmen menghasilkan EBT bukan sekadar omongan belaka. Dirinya menjelaskan Indonesia turut terlibat dan menandatangani Paris Agreement. Kemudian, perjanjian tersebut ditegaskan dengan ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.
Tentu, ia menegaskan, serangkaian kebijakan ini menjadi bukti komitmen Indonesia untuk memperoleh energi bersih, handal, dan mandiri tanpa tergantung sumber fosil. “Kita semua akan menekan serendah mungkin emisi karbon. Energi baru dan terbarukan bukan pilihan, itu keharusan,” tegas Sugeng.
Walaupun pengembangan PLTS masih perlu sejumlah tantangan seperti terbatasnya lahan untuk membangun infratruktur PLTS, politisi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) itu tetap optimis tantangan itu bisa dihadapi dengan menerapkan sistem floating sehingga infrastruktur tenaga surya bisa memanfaatkan danau atau laut untuk menyerap energi surya.
Oleh karena itu, Sugeng meyakini Indonesia mampu beralih menuju EBT sebagai sumber utama energi. Baginya, Indonesia dianugerahi sumber daya alam di mana ada potensi membangun PLTS yang dapat mengakselerasi target bauran EBT sebesar 23 persen di tahun 2025 hingga 31 persen di tahun 2050. Di sektor perindustrian juga terdapat Kelompok RE100 yang merupakan kelompok perusahaan global yang berkomitmen untuk menggunakan 100 persen energi terbarukan bagi kegiatan operasional mereka.
“Tidak ada alasan. Indonesia harus memiliki energi baru terbarukan yang bersih tentu dan bisa diakses oleh rakyat. Apalagi di tengah komitmen dunia dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VIII tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI didampingi jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), di antaranya Dirjen Ketenagalistrikan serta Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Lalu, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Alat Elektronika Kementerian Perindustrian, Dirut Vena Energy, Direksi PT PLN, Kepala PLTS Likupang, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, sekaligus Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
