Connect with us

Komisi VI Dorong UU Nomor 5 Tahun 1999 Masuk Prolegnas

Komisi VI Dorong UU Nomor 5 Tahun 1999 Masuk Prolegnas
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi VI DPR RI mengundang beberapa akademisi guna menyerap masukan-masukan dalam upaya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan bahwa UU ini akan diupayakan masuk ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas).

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan bahwa perkembangan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta pemanfaatan penggunaan sistem teknologi digital mengharuskan UU tersebut diamandemen. Ia menegaskan bahwa UU yang sudah lama ini harus segera diperbarui untuk mengakomodasi praktik persaingan usaha di Indonesia.

“Akan segera kita kaji masukan ini. Saya pikir memang tidak terelakkan lagi ya, karena Undang-Undang ini sudah lama maka harus kita revisi. Tapi kita tunggu pendapat Anggota Komisi VI. Kiranya amandemen UU ini nantinya dapat kembali menciptakan kondusifitas iklim persaingan usaha,” imbuh Martin ketika ditemui Parlementaria usai memimpin rapat dengan akademisi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Martin menilai masukan yang diberikan oleh akademisi terkait UU Nomor 5 Tahun 1999 sangat baik untuk Komisi VI DPR RI, karena banyak hal-hal terkait prinsip yang perlu diperhatikan. Seperti misalnya posisi kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai State Auxiliary Body yang harus dikaji ulang serta kewenangan KPPU sendiri dalam melakukan pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

“Selain itu tentang perkembangan dunia usaha yang baru, misalnya ketika dulu UU ini dibuat belum ada digital ekonomi. Sementara saat ini digital ekonomi mendominasi dunia usaha sehingga perekonomian itu menjadi borderless (tidak terbatas). Ini tentu akan berpengaruh kepada UU Nomor 5 ini. Maka itu perlu ada penyesuaian kembali,” tukas Politisi dapil Sumatera Utara 2 tersebut. (er/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KKKS Diminta Perjelas Target ‘Lifting’ Minyak Nasional

Oleh

Fakta News
KKKS Diminta Perjelas Target ‘Lifting’ Minyak Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat RDP dengan 10 Besar KKKS membahas produk lifting migas tahun 2019, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi VII DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyepakati target produksi siap jual atau lifting minyak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar 755 barrel oil per day (BOPD) pada akhir Agustus 2019 lalu. Target lifting minyak 2020 tersebut lebih tinggi dibanding target dalam nota RAPBN 2020 sebesar 734 BOPD, lebih rendah APBN 2019 sebanyak 775 BOPD.

Namun Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan kejelasan target lifting minyak nasional, apakah berbasis offline budget base atau APBN base. “Kalau memang base-nya adalah APBN, target kita lifting APBN maka dihitung semua berbasis target itu. Semua pekerja mengarah ke situ kalau tidak pasti yang dikerjakan offline budget,” paparnya saat RDP dengan 10 Besar KKKS membahas produk lifting migas tahun 2019, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Politisi PKS itu mengungkapkan, pihaknya sudah merancang anggaran, sehingga diharapkan tidak meleset dari target. “Namun APBN yang mengikat ini Komisi VII kemudian bangga memutuskan target lifting ini, APBN mengikat secara nasional. Ini menjadi perhatian untuk dilaksanakan. Supaya kita tidak punya visi yang berbeda. Target lifting itu apakah offline budget base atau APBN base ini harusnya clear,” ungkap Mulyanto.

Sementara target lifting gas bumi tahun depan tidak berubah. Sama seperti target dalam RAPBN 2020 sebesar 1,19 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Artinya, target lifting minyak dan gas bumi (migas) 2020 sebesar 1.946 barel BOEPD. Jumlah tersebut naik 21 BOEPD dari target RAPBN 2020. Namun, lebih rendah 79 BOEPD dari target APBN 2019. (eko/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Hadapi Pilkada 2020, PDIP Surabaya Perkuat Akar Rumput agar Sinergi dengan Rakyat

Oleh

Fakta News

Surabaya – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memilih bersekutu dengan rakyat dalam menghadapi Pilkada 2020 yang digelar 23 September 2020 dengan terus memperkuat akar rumput.

“Kami terus memperkuat akar di rakyat dan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, persoalan yang konkrit menghimpit rakyat,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Senin (20/1).

Adapun persoalan yang dimaksud, kata Adi, adalah perbaikan jalan, persoalan saluran air, penerangan jalan umum (PJU), pendidikan, bedah rumah yang tidak layak, pelayanan kesehatan, kemiskinan, adalah concern PDI Perjuangan.

Selain itu, lanjut dia, PDI Perjuangan Surabaya juga bergerak mengampanyekan program-program kerakyatan, yang selama hampiri 10 tahun dijalankan pemerintahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Bu Risma adalah kader PDI Perjuangan, begitu juga Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana. Surabaya dipimpin Bu Risma, terbukti banyak keberhasilan yang dirasakan langsung oleh rakyat dan membawa Surabaya di banyak forum internasional. Tentu rakyat Surabaya bangga dengan kiprah Bu Risma,” kata Adi.

PDI Perjuangan juga tengah aktif membangun struktur organisasi yang berakar kuat di masyarakat, salah satunya dengan menyusun pengurus Anak-Anak Ranting di tingkat RW, Ranting di tingkat kelurahan dan Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan.

“Struktur partai yang berakar kuat di bawah, membuat partai ini mampu bergerak secara sinergis bersama rakyat, dalam memenangkan Pilkada Surabaya 2020,” kata Adi.

Para kandidat wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang kader PDI Perjuangan seperti Whisnu Sakti Buana, Dyah Katarina dan Armuji, Anugerah Aryadi, Oni Setiawan dan Eddy Tarmidi, terus bergerak langsung ke masyarakat mengampanyekan program-program kerakyatan dan melayani rakyat.

“Kami berpendapat, Pilkada langsung sejati-jatinya merupakan upaya merebut hati dan pikiran rakyat sehingga kemenangan di pesta demokrasi itu, merupakan kemenangan rakyat,” ujarnya.

Terlebih, lanjut dia, rata-rata masyarakat Kota Surabaya adalah pemilih yang rasional dan terdidik. Masyarakat Surabaya tentu mencatat kader PDI Perjuangan dan semua kiprahnya dalam membangun Kota Pahlawan ini. Sejak era Wali Kota Surabaya Bambang D.H. dan kini dipimpin Wali Kota Bu Risma, Kota Surabaya terbukti berubah dan berkembang lebih baik.

“Karena itu, PDI Perjuangan Kota Sudabaya saat ini memilih bersekutu dengan rakyat. Sampai ada keputusan dan arahan lebih lanjut dari DPP PDI Perjuangan,” katanya.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Kolaborasi Aparat di Natuna Akan Segera Dibentuk

Oleh

Fakta News
Kolaborasi Aparat di Natuna Akan Segera Dibentuk
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhitio Rizaldi. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhitio Rizaldi menyampaikan bahwa Anggota Dewan telah bersepakat dengan Pemerintah terhadap klaim Republik Rakyat Tiongkok atas perairan Natuna. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara aparat seperti TNI Angkatan Laut (AL) dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta aparat lainnya akan segera dibentuk guna merespon dengan cepat permasalahan-permasalahan sengketa Laut Natuna.

Ucapan tersebut ia sampaikan kepada Parlementaria usai Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Bakamla dan jajaran terkait lainnya guna membahas isu Natuna dan upaya pengembangan kekuatan TNI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2020). Menurutnya klaim China harus terus dilawan dalam bentuk diplomasi aktif.

“Pemerintah sudah bersepakat bahwa klaim China itu harus dilawan terus dalam bentuk diplomasi aktif juga. Dan upaya koordinasi di antara aparat penegak hukum dan militer agar kejadian kemarin (coast guard China memasuki ZEE Indonesia di Natuna) itu bisa direspon dengan cepat efektif dan juga efisien. Jadi usulannya adalah kita meningkatkan kekuatan kita di Laut Natuna Utara baik itu dari TNI Angkatan Laut dan juga dari protokol,” jelas Bobby.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa nantinya bentuk kolaborasi itu bisa meliputi segala bidang, baik dalam penentuan kebijakan di laut maupun dalam implementasi patroli gabungan. Ia mengatakan bahwa bentuk kerja bersama ini sebelumnya memang sudah terbentuk, namun masih adanya perbedaan visi menyebabkan kurang efektifnya kinerja, sehingga ini yang akan benar-benar diperbaiki bersama oleh Pemerintah dan DPR RI.

Baca Selengkapnya