Komisi VI Awasi Pembangunan Destinasi Wisata Super Prioritas Labuan Bajo
Jakarta – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang perkembangan pembangunan Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu destinasi super prioritas. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, Komisi VI DPR RI juga ingin mendapatkan gambaran perkembangan ekonomi secara umum di Provinsi NTT.
“Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ini untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan perkembangan pembangunan kawasan Labuan Bajo secara khusus yang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional dan perkembangan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum,” papar Martin saat memberikan sambutan pada pertemuan Tim Komisi VI DPR RI dengan Staf Khusus III Kementerian BUMN, Dirut PT Pelindo III, Dirut PT. Wijaya Karya, Dirut ITDC, Dirut ASDP, dan Dirut PT Pembangunan Perumahan di Labuan Bajo, NTT, Senin (12/4/2021).
Selain itu, kata politisi NasDem ini, Komisi VI DPR RI ingin mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian NTT. “Sejak adanya pandemi Covid-19, maka kita juga ingin memonitor apa dampak Covid-19 secara khusus terhadap perekonomian perekonomian NTT ini dan kawasan Labuan Bajo,” katanya.
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Muhamad Hekal dan dihadiri Ketua Komisi VI Faisol Riza, Wakil Ketua Komisi VI I Gde Sumarjaya Linggih serta Anggota Komisi VI Evita Nursanty, Darmadi Durianto, Singgih Januratmoko, dan Melani Leimena tersebut, Martin menyampaikan secara nasional pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus 2,07 persen. Ia berharap ke depan bisa positif di kisaran nol.
“Kalau update terakhir diharapkan dalam dua sampai tiga bulan ke depan bisa di angka yang positif atau paling tidak di kisaran nol, sehingga bisa mengurangi dampak apakah itu mungkin dapat kita capai dari sisi BUMN dan juga bagaimana di NTT ini mungkin perlu kita dalami lebih lanjut. Karena memang NTT secara komulatif tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,83 persen, masih di atas rata-rata nasional,” terang Martin.
Lebih lanjut Anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Utara II itu menjelaskan, selama tahun 2020 kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo hanya mencapai 44.543 orang atau turun sebesar 82 persen dibandingkan kunjungan wisatawan di tahun 2019. Ia meminta kerja sama seluruh stakeholder untuk memperhatikannya karena jumlah kunjungan wisatawan ini sangat jauh dan akan sangat berdampak kepada perekonomian NTT.
“Kemarin saya dengar dari pelaku usaha wisata di Labuan Bajo, apalagi ditambah bencana siklon yang terjadi di NTT, mereka masih dilarang untuk melakukan aktivitas pelayaran selama seminggu lebih. Memang sangat memukul, bahkan bisa dikatakan sudah pada level susah untuk makan. Ini berat sekali. Perlu ada kerja sama di antara kita. Kemarin saya berpikiran kalau bisa pelarangan itu tidak satu minggu, kalau bisa syahbandar setiap hari bisa memberikan clearence untuk esok harinya berdasarkan laporan cuaca dari BMKG,” imbuhnya.
“Kalau masyarakat tidak boleh bekerja (melaut), padahal mereka ini praktis hidup dari pekerjaan seminggu. Makanan yang mereka makan itu tergantung dari pekerjaan mereka dalam seminggu. Saya kira perlu kita perhatikan dan dukungan BUMN sebagai aktor ekonomi terdepan bisa kita andalkan di samping pemerintah, tentu akan sangat memainkan perannya di saat sulit seperti ini, khususnya di Labuan Bajo,” tambahnya lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Martin juga mengucapkan belasungkawa dan keprihatinan terhadap bencana longsor di Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT. “Selanjutnya kami juga mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan keprihatinan yang mendalam atas bencana di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Semoga bantuan itu bisa meringankan beban yang ditanggung oleh para korban dan tentunya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga bagi para korban jiwa mendapatkan tempat yang layak sisi-Nya,” ucap Martin.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
