Komisi VI Awasi Pembangunan Destinasi Wisata Super Prioritas Labuan Bajo
Jakarta – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang perkembangan pembangunan Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu destinasi super prioritas. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan, Komisi VI DPR RI juga ingin mendapatkan gambaran perkembangan ekonomi secara umum di Provinsi NTT.
“Kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ini untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan perkembangan pembangunan kawasan Labuan Bajo secara khusus yang merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional dan perkembangan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum,” papar Martin saat memberikan sambutan pada pertemuan Tim Komisi VI DPR RI dengan Staf Khusus III Kementerian BUMN, Dirut PT Pelindo III, Dirut PT. Wijaya Karya, Dirut ITDC, Dirut ASDP, dan Dirut PT Pembangunan Perumahan di Labuan Bajo, NTT, Senin (12/4/2021).
Selain itu, kata politisi NasDem ini, Komisi VI DPR RI ingin mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian NTT. “Sejak adanya pandemi Covid-19, maka kita juga ingin memonitor apa dampak Covid-19 secara khusus terhadap perekonomian perekonomian NTT ini dan kawasan Labuan Bajo,” katanya.
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Muhamad Hekal dan dihadiri Ketua Komisi VI Faisol Riza, Wakil Ketua Komisi VI I Gde Sumarjaya Linggih serta Anggota Komisi VI Evita Nursanty, Darmadi Durianto, Singgih Januratmoko, dan Melani Leimena tersebut, Martin menyampaikan secara nasional pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga minus 2,07 persen. Ia berharap ke depan bisa positif di kisaran nol.
“Kalau update terakhir diharapkan dalam dua sampai tiga bulan ke depan bisa di angka yang positif atau paling tidak di kisaran nol, sehingga bisa mengurangi dampak apakah itu mungkin dapat kita capai dari sisi BUMN dan juga bagaimana di NTT ini mungkin perlu kita dalami lebih lanjut. Karena memang NTT secara komulatif tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,83 persen, masih di atas rata-rata nasional,” terang Martin.
Lebih lanjut Anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Utara II itu menjelaskan, selama tahun 2020 kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo hanya mencapai 44.543 orang atau turun sebesar 82 persen dibandingkan kunjungan wisatawan di tahun 2019. Ia meminta kerja sama seluruh stakeholder untuk memperhatikannya karena jumlah kunjungan wisatawan ini sangat jauh dan akan sangat berdampak kepada perekonomian NTT.
“Kemarin saya dengar dari pelaku usaha wisata di Labuan Bajo, apalagi ditambah bencana siklon yang terjadi di NTT, mereka masih dilarang untuk melakukan aktivitas pelayaran selama seminggu lebih. Memang sangat memukul, bahkan bisa dikatakan sudah pada level susah untuk makan. Ini berat sekali. Perlu ada kerja sama di antara kita. Kemarin saya berpikiran kalau bisa pelarangan itu tidak satu minggu, kalau bisa syahbandar setiap hari bisa memberikan clearence untuk esok harinya berdasarkan laporan cuaca dari BMKG,” imbuhnya.
“Kalau masyarakat tidak boleh bekerja (melaut), padahal mereka ini praktis hidup dari pekerjaan seminggu. Makanan yang mereka makan itu tergantung dari pekerjaan mereka dalam seminggu. Saya kira perlu kita perhatikan dan dukungan BUMN sebagai aktor ekonomi terdepan bisa kita andalkan di samping pemerintah, tentu akan sangat memainkan perannya di saat sulit seperti ini, khususnya di Labuan Bajo,” tambahnya lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Martin juga mengucapkan belasungkawa dan keprihatinan terhadap bencana longsor di Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT. “Selanjutnya kami juga mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan keprihatinan yang mendalam atas bencana di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Semoga bantuan itu bisa meringankan beban yang ditanggung oleh para korban dan tentunya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga bagi para korban jiwa mendapatkan tempat yang layak sisi-Nya,” ucap Martin.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
