Komisi VI Apresiasi PTPN atas ‘Net Profit’ Rp5,5 Triliun di Tahun 2022
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi kinerja PT Perkebunan Nusantara seluruh regional atas pencapaian keuntungan bersih (net profit) di tahun 2022 lalu. Keuntungan tersebut sebagian besar didapat dari lahan sawit.
“Alhamdulillah PTPN Tahun 2022 lalu mendapatkan keuntungan sebesar Rp5,5 triliun. Ini saja baru dari sawit. Bahkan, menurut Dirut PTPN holding di Jawa Barat, harusnya value bisa lebih besar. Kita bisa lihat nanti ke depannya PTPN Group harusnya (bisa) menjadi suatu BUMN kebanggaan yang selama ini menjadi cemoohan (karena) utangnya Rp40 triliun,” jelas Hekal kepada Parlementaria, usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI dengan PTPN III dan PTPN VIII di Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/2/2023).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga berharap agar PTPN VIII bisa lebih dikembangkan lagi dalam sektor pariwisata. Juga diharapkan dapat lebih produktif lagi di dalam pengelolaan kebun teh yang saat ini sudah mulai mengalami sunset industry di Jawa Barat. Sunset industry merupakan industri yang mulai mengalami kemunduran karena kemunculan teknologi industri 4.0
“Ternyata PTPN VIII juga punya lahan sawit 22 ribu hektar. Tapi, di luar itu, dia punya potensi pariwisata. Karena orang mungkin taunya ‘Walini’ yaitu kebun teh. Nah, kebun teh ini sudah Sunset Industry jadi harus dipadu dengan pariwisata. Mungkin dilokalisasi di mana tehnya yang mau kita lestarikan dan selebihnya harus ditukar untuk yang produktif. Kalau menurut Dirut PTPN, Pak Ghani, nanti di dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan justru PTPN di Jawa Barat ini mungkin mempunyai nilai lebih besar daripada kelapa sawit yang sekarang menjadi unggulannya di PTPN,” ujar pria yang juga sebagai Ketua Tim Kunspik Komisi VI tersebut.
Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu menjelaskan profit yang luar biasa didapat oleh PTPN VIII ini karena adanya Commodity Supercycle, yaitu adanya harga komoditas naik secara signifikan melebihi rata-rata dan tingginya angka permintaan.
“Profit yang luar biasa ini kan salah satunya memang ditopang oleh adanya Commodity Supercycle, di mana harga-harga komoditi meningkat dan bahkan malah PTPN sekarang untuk tingkat produktivitas per hektar kebun sawit menjadi penghasil kedua tertinggi di Indonesia. Kita berharap ini bisa terus berkembang, walaupun nanti misalnya Commodity Supercycle sudah selesai kalau perusahaannya sudah efisien dia akan tetap hidup. Dia akan tetap profitable, justru dengan modal yang dia punya dari keuntungan yang luar biasa Rp5,5 triliun cash-nya ada Rp13 triliun mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk mengangkat PTPN yang lain supaya nanti semuanya bisa ikut berkontribusi positif,” ungkapnya.
Hekal berharap ke depannya agar PTPN regional yang lain juga bisa mendapatkan Net Profit lebih baik. “Kami rasa juga PTPN ini menjadi penyumbang perekonomian Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan baru, bahkan potential value yang ada di BUMN kita. Alhamdullilah kita support Pak Dirut dan Manajemen PTPN untuk terus melakukan perbaikan. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini PTPN lain yang masih rugi termasuk PTPN VIII sudah bisa positif semua,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
