Connect with us
DPR RI

Komisi V Tinjau Progres Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Transportasi di Kalsel

Komisi V Tinjau Progres Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Transportasi di Kalsel
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan berbagai infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (18/4/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan berbagai infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (18/4/2022). Beberapa lokasi yang menjadi titik peninjauan antara lain progres pekerjaan Jalan Matraman ke Sungai Ulin di Kabupaten Banjar. Peninjauan pembangunan jalan dan jembatan Kembar di Kabupaten Balangan, serta peninjauan lokasi Bandara Warokin dan rencana pelebaran jalan Mabuun-Bandara Warokin.

“Berdasarkan data dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, disebutkan bahwa kemantapan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2021 sebesar 95,47 persen, sedangkan untuk kemantapan jembatan hingga akhir 2021 sebesar 81,18 persen. Kondisi ini tentunya berlaku di ruas jalan nasional Kalsel sepanjang 1.204,30 kilometer,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha di sela-sela memimpin kunjungan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan sesuai data dari BPJN Kalimantan Selatan, pembangunan infrastruktur Jalan akan terus dilakukan, diantaranya pada tahun 2022, BPJN Kalsel menyiapkan 40 paket kontraktual. Adapun ke-40 paket tersebut terdiri dari 11 paket MYC (9 paket MYC lanjutan + 2 paket MYC Percepatan SBSN 2021), 27 paket SYC baru dan 2 paket MYC baru. Untuk 27 paket SYC baru, terdiri dari 14 paket konsultansi (perencanaan dan pengawasan) dan 13 paket fisik.

“Ke-27 Paket ini sudah masuk tahap pelelangan. Sedangkan untuk 2 paket MYC baru, terdiri dari 1 paket fisik dan 1 paket pengawasan, di antara paket MYC baru yang proses lelang di BP2JK Kalsel saat ini yaitu Paket Preservasi Jalan Liang Anggang – Martapura – Batas Kota Rantau, dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp137,61 miliar dan dilaksanakan dalam 3 tahun anggaran (tahun 2021-2023) dengan target penanganan pelebaran jalan menuju standar dan penanganan jembatan,” tandasnya.

Legislator dapil Kalimantan Selatan ini juga menjelaskan salah satu isu strategis di bidang Jalan dalam kunjungan kerja ini adalah overview pembangunan Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru–Batulicin, dengan panjang ruas Jalan sekitar 150 km untuk meningkatkan konektivitas kawasan Metropolitan Banjarbakula dengan Kawasan Industri (KI) Batulicin dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.

“Jalan TOL ini bisa mempersingkat waktu tempuh antara kawasan Metropolitan Banjarbakula dengan kawasan Batulicin, dengan memangkas jarak tempuh dari semula 250 Km menjadi 180 Km, yang ditempuh dalam waktu semula 6 jam menjadi 2,5 jam. Serta mengakomodasi kebutuhan pergerakan logistik angkutan berat (perkebunan, pertambangan, semen, barang mentah, komoditi hasil industri) antara kawasan Metropolotan Banjarbakula dengan KI Batulicin,” pungkas Tamliha.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan kedatangan Komisi V membawa angin segar bagi pembangunan Kalimantan Selatan. “Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan pelabuhan sangat kami butuhkan. Apalagi dikaitkan dengan posisi Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara,” katanya.

Pemprov Kalsel mengusulkan sejumlah infrastruktur strategis seperti jalan Lintas Banjarbaru-Batulicin, jalan akses Bandara Syamsudin Noor, Jembatan Penghubung Pulau Laut Pulau Kalimantan, Jembatan Duplikasi Paringin, serta jalan lintas tengah Mataraman-Sungai Ulin. Dirinya berharap perhatian dari pemerintah pusat agar jalan lintas Banjarbaru–Batulicin, mendapat prioritas untuk pembiayaan pembangunannya.

Jalan lintas ini akan menghubungkan kawasan strategis nasional Banjarbakula dengan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Batulicin, juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 2,5 jam dari akses jalan yang ada saat ini. “Kami yakin jika jalan lintas terwujud maka dampaknya sangat besar untuk perkembangan ekonomi, sosial budaya, pariwisata, dan pertumbuhan industri,” tutup Roy.

Kunker Komisi V DPR RI ke Kalsel ini juga diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, antara lain Effendy Sianipar, Soehartono, Sofyan Ali, Willem Wandik, Suryadi Jaya Purnama, Toriq Hidayat, Hanna Gayatri, Boyman Harun dan Mesakh Mirin.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya