Komisi V Minta Pemerintah Ikut Jaga dan Tingkatkan Fasilitas di Perbatasan Negara
Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw meminta agar pemerintah ikut ambil alih menjaga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sepanjang perbatasan Indonesia. Ia juga menegaskan agar Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk dapat membuat beberapa fasilitas yang nyaman dan murah untuk menunjang kegiatan masyarakat, dalam hal ini fasilitas kesehatan dinilai masih mahal jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia. Hal tersebut juga mendukung masyarakat Indonesia untuk memilih berobat di negara tetangga.
Tak hanya itu, Roberth juga menegaskan bahwa penjagaan batas negara tidak perlu dijaga oleh petugas keamanan, dapat dialihkan menggunakan teknologi. Hal ini dapat mengantisipasi adanya patok perbatasan yang digeser atau dipindah.
“Karena terus terang saya juga mendapat informasi bahwa perbatasan kita dengan Malaysia tuh, banyak yang dipindah-pindahkan, (patok) ada yang hilang. Bagaimana ini berkaitan dengan kedaulatan negara. Ini yang harus kita jaga dengan teknologi yang ada. Tidak perlu lagi dudukan tentara di situ 24 jam, cukup dengan teknologi kita bisa mengawasi itu semua.” ujar Roberth Rouw dalam Rapat Konsultasi antara DPR RI dengan Pemerintah, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Ia juga menyinggung tentang banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih untuk berobat pada negara tetangga. Hal ini sendiri didukung dengan murahnya fasilitas kesehatan di sana, jika dibandingkan dengan Indonesia. Dirinya juga menegaskan bahwa masyarakat memilih negara tetangga bukan karena lebih baik kualitas Sumber Daya Manusia-nya, namun karena lebih murah. Selain itu kurangnya fasilitas juga mendukung masyarakat yang tinggal di perbatasan untuk memilih berobat ke negara tetangga.
“Di sini Malaysia itu alat kesehatan itu nol persen pajaknya. Maka layanan kesehatan di sana sangat murah. Kenapa di sini sangat mahal? Alat kesehatan kita sangat mahal, barang mewah, padahal kepentingan pelayanan kesehatan itu kebutuhan dasar masyarakat. Maka dia tidak boleh pajaknya begitu mahal. Bagaimana fasilitas di tingkat desa mau dapat fasilitas alat-alat kelengkapan yang baik jika pemerintah tidak sanggup, juga pemerintah daerah untuk membeli. Karena memang alat-alat itu sangat mahal. Saya mohon lagi kepada pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, tolong dilihat ini kebutuhan kita terhadap kesehatan ini betul-betul sangat diperhatikan,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Tak hanya itu, Roberth pun mengatakan bahwa kebutuhan desa juga harus didukung dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Tidak langsung membuat kebijakan dari Pemerintah Pusat. Karena kebutuhan daerah sendiri yang mengalami dan mengetahuinya adalah Pemda setempat. Dengan diperhatikannya hal tersebut, Ia berharap WNI yang tinggal diperbatasan akan terpenuhi segala kebutuhannya, dan memilih untuk menggunakan fasilitas di negeri sendiri.
“Betul sekali bahwa jangan cuma dari atas, yang tahu kebutuhan desa di sana juga pimpinan daerahnya. Jadi pembahasan itu harus juga melihat, bagaimana daerah, masukan dari daerah untuk menguatkan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di sekitar perbatasan. Itu untuk bisa diberdayakan juga supaya merasa memiliki negara. Ini karena ya, banyak kita saudara-saudara kita, warga negara kita yang di perbatasan merasa lebih mencintai negara sebelah. Karena kebutuhannya semua dipenuhi oleh negara tetangga kita.” tutup Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
