Komisi V DPR Dorong Pemerintah Semakin Perhatikan Nasib TKBM Pelabuhan
Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Tenaga Kerja, dan bersama dengan jajaran stakeholder terkait lainnya untuk semakin memperhatikan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang ada di berbagai pelabuhan nasional.
Hal itu ditegaskan Ridwan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan Pengurus Induk Koperasi TKBM Pelabuhan. RDPU tersebut dalam rangka membahas, antara lain sinkronisasi Peraturan Menhub dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
“TKBM ini kan di seluruh Indonesia memiliki anggota kurang lebih 85.300an orang. Nah kalau dikasih rata-rata 3 orang saja, per 1 KK misalnya, maka kurang lebih 250.000 yang bekerja sebagai TKBM dari induk koperasi ini. Oleh karena itu, kami minta kepada Pemerintah terkait apakah itu Menteri Perhubungan, apakah itu Menteri Tenaga Kerja untuk memperhatikan TKBM ini,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Ia pun menjelaskan perihal banyaknya sumber keributan TKBM selama ini. Salah satunya adalah banyaknya para pelaku di Pelabuhan, seperti misalnya Pelindo.
“Contoh saja salah satunya Pelindo itu terkesan, tidak bermaksud menuduh, tapi terkesan membenturkan para tenaga kerja yang ada di sana, yang pada akhirnya tenaga kerja itu tidak bisa lagi bekerja yang sekaligus dimanfaatkan langsung oleh anak cucu perusahaan-perusahaan itu untuk melaksanakan langsung perburuhan yang ada di situ,” sambung Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Padahal, tandas Ridwan, buruh TKBM hanyalah bermaksud mencari nafkah. “Kerja hari ini, makan untuk hari ini. Jadi, ini memang harus serius Pemerintah untuk memperhatikan hal ini. Oleh karena itu, kehadiran TKBM pada kesempatan ini kami sudah dengarkan aspirasinya. Kami sudah dengarkan kehendaknya, bahkan tertulis mereka sampaikan kepada kami ini dan kami akan menyampaikan kepada Pemerintah utamanya mitra Komisi V yaitu Menhub,” tegas Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan mendesak Pemerintah wajib segera menanggapi aspirasi dan keinginan TKBM dan harus dicarikan jalan keluar. Menurutnya, TKBM tidak boleh dirugikan, yang pada akhirnya harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan terus dipersaingkan dengan peralatan-peralatan yang besar yang memiliki peralatan berat.
“Nah harus ada ruang yang harus disiapkan oleh Pemerintah di pelabuhan itu di tempat para buruh TKBM itu,” jelasnya.
Ia pun menambahkan terkait regulasi dalam Peraturan Menhub, nantinya akan dipelajari terlebih dulu yang pada akhirnya tentu menguntungkan Pemerintah, menguntungkan masyarakat, juga menguntungkan TKBM itu sendiri.
“Ya kita akan lihat seperti apa? kalau ada regulasi yang merugikan TKBM tentu kita akan perbaiki regulasinya dan kita akan minta kepada Pemerintah untuk memperbaikinya,” pungikas Ridwan.
Sementara itu, Ketua Induk Koperasi TKBM Pelabuhan Muhammad Nasir menjelaskan banyak kendala yang dihadapi oleh TKBM. Salah satunya, terkait adanya keinginan- keinginan dari stakeholder di pelabuhan ingin ‘membenturkan’ dan menyandingkan TKBM dengan badan-badan hukum lain terkait dengan pengelolaan tenaga kerja bongkar muat yang ada di pelabuhan. Padahal, keberadaan TKBM diungkapkannya tidak serta-merta hadir.
“Artinya adalah kami berdasarkan dasar hukum Instruksi Presiden (Inpres) tahun 1988 dan SKB 3 Menteri. Tentu, kami memohon agar keberadaan kami jangan diusik. Terkait sertifikasi kompetensi kami selalu penuhi dan tidak satupun kapal di negeri ini yang tidak selesai kami kerjakan. Kapal dari negeri sendiri, kapal dari luar negeri dan kapal yang kami layani adalah skala internasional. Tidak ada yang tidak terselesaikan, jadi dimana sebetulnya? Jadi tolong Pemerintah bina kami, arahkan kami seperti apa, itu harapan kami,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
