Komisi IX: Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran Terus Dievaluasi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai implementasi sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri merupakan terobosan yang baik.
“Tentu sistem ini untuk bisa memastikan bahwa PMI kita yang keluar negeri itu bisa terkontrol dan terdata dengan baik dari sejak awal, mulai dibina, dipersiapkan keberangkatan, penempatan ketika mereka bekerja bisa dipantau secara lebih rutin,” kata Melki kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).
Meski demkian, Melki menilai one channel system harus tetap dilakukan evaluasi secara terus-menerus untuk melihat sejauh mana progres dari maksud Undang-undang Pekerja Migran, apakah melalui sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau one channel system ini betul-betul bisa dipastikan berjalan baik.
“Jadi, terobosan ini kita evaluasi dan terus kita perbaiki berbagai hal yang tentu mungkin masih kurang ataupun perlu perbaikan kedepan,” jelas Anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Melki mengatakan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Komisi IX serta penyedia jasa yang melaksanakan pengiriman pekerja migran harus selalu bersama-sama menyempurnakan sistem tersebut kedepan. “Kami nantinya bahas soal ini dengan Kemenaker dan BP2MI,” ujarnya.
Sementara Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengatakan perbaikan manajemen penempatan tenaga kerja yang tadinya perorangan dibolehkan itu dengan one channel system sangat baik. Menurutnya, sistem tersebut dapat mengawasi pekerja migran dengan baik.
“Ini sebenarnya juga sudah berlaku dan berjalan di Malaysia, Arab Saudi. Sehingga, potensi-potensi hal tidak diinginkan itu bisa lebih kita minimalkan. Ini cara kita pemerintah untuk melindungi migran kita yang terkontrol lebih baik dalam satu sistem, perusahaan juga bertanggungjawab, kesejahteraan lebih baik,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Namun demikian, ia menyadari masih ada yang menggunakan unprosedural untuk kepentingan-kepentingan yang tidak diketahui oleh calon migran sehingga menimbulkan potensi-potensi kemungkinan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kalau akhirnya masih ada aja non-prosedural, berbagai faktor pekerja migran kita disana sudah habis kerjanya tapi tidak diurus surat-suratnya, kan menjadi non prosedural juga. Ada juga dari sini sudah berangkat dari Indonesia potensi TPPO,” ungkapnya.
Untuk itu, Rahmad meminta kepada pemerintah memberikan edukasi dan sosialisasi lagi dengan one channel system terutama warga yang kantong-kantong PMI penyumbang terbesar. Jangan sampai, kata dia, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga potensi perdagangan orang atau human trafficking.
“Kita harapkan edukasi sosialisasi kepada warga kantong-kantong PMI yang menjadi daerah sumber penyumbang PMI terbesar, pemerintah daerah juga ikut bertanggungjawab mengedukasi memberikan informasi, apa sih hak kewajiban ketika menjadi PMI, bagaimana resiko-resiko ketika potensi adanya TPPO,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
