Connect with us
DPR RI

Komisi IX Siap Kawal Penetapan UMP-UMK Di Sejumlah Daerah

Komisi IX Siap Kawal Penetapan UMP-UMK Di Sejumlah Daerah
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan, siap mengawal ketidakpuasan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di sejumlah daerah, yang dirasa tidak sebanding dengan inflasi saat ini. Para buruh merasa kenaikan UMP masih jauh dari tuntutan yang menghendaki minimal 7 persen.

“Saya menghormati bila ada yang tidak terima atau tidak menyenangkan dari putusan ini. Kita terima bila akan dibawa ke ranah hukum, karena negara kita adalah negara demokrasi,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Seperti diketahui, sebanyak 34 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Tercatat rata-rata kenaikannya secara nasional sebesar 2-4 persen. Kenaikan UMP terbesar terjadi di Maluku Utara yaitu Rp 221.000 dan terendah di Gorontalo yaitu Rp 36.000.

Kenaikan ini ditentang kaum buruh karena dinilai tak sebanding dengan lonjakan harga sejumlah bahan pokok seperti harga beras yang naik 40 persen, telur naik 30 persen, transportasi naik 30 persen dan sewa rumah naik 50 persen.

Di DKI Jakarta penetapan kenaikan upah UMP 2024 disambut ricuh. Buruh tak sepakat dengan jumlah kenaikan UMP di ibu kota yang hanya sebesar 3,38 persen atau sekitar Rp 165.000. Rahmad mengatakan, DPR melalui Komisi IX DPR siap menyalurkan aspirasi buruh kepada Pemerintah.

“Kami di DPR akan mengawal ketidakpuasaan buruh mengenai penetapan UMP. Dan kami berharap teman-teman buruh yang tidak puas menyalurkan aspirasinya sesuai dengan aturan konstitusi dan tidak perlu melakukan mogok massal karena akan merugikan masyarakat,” paparnya.

Di sisi lain, Rahmad menilai setiap keputusan yang dibuat Pemerintah pusat dan daerah harus dihormati. Namun, ia menekankan apabila rakyat merasa tidak puas dengan hasil putusan bisa melakukan gugatan ke pengadilan.

“Supremasi hukum akan kita junjung tinggi bila ketidakpuasan ini akan di bawa ke MA (Mahkamah Agung) dan akan menjadi proses hukum yang diberikan ruang oleh kontitusi kita. Silahkan aja para pihak yang tidak puas untuk dibawa ke ranah hukum,” ucap Rahmad.

“Suka tidak suka ini adalah putusan yang perlu kita hormati bersama, memang pasti tidak menyenangkan semua pihak. Namun demi kepentingan masa depan pembangunan nasional saya berharap bisa dengan sejuk kita terima,” jelasnya.

Di sisi lain, komisi DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan ini mendorong Pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam hal penetapan upah kerja. Rahmad mengatakan, transparansi dapat menjawab keraguan rakyat terkait penetapan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Pemahaman yang lebih baik dari masyarakat akan membantu mengurangi ketidakpuasan, terutama dari kaum buruh yang merasa kenaikan upah tidak sebanding dengan lonjakan harga bahan pokok, terutama pangan,” tuturnya.

Transparansi yang dimaksud menurutnya terkait formula yang digunakan dalam penetapan kenaikan upah kerja. Selain itu, evaluasi berkala terhadap formula kenaikan UMP/UMK juga dianggap perlu untuk memastikan keadilan bagi pekerja.

“Pertimbangan ulang terhadap faktor-faktor seperti indeks alfa perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan pengupahan tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan hidup pekerja,” imbuh Legislator dari Dapil Jawa Tengah V ini.

Rahmad juga menekankan perlunya riset lebih lanjut terkait dampak kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap buruh dan masyarakat umum. Terlebih untuk penetapan UMK, Pemda masih punya waktu sampai tanggal 30 November mendatang.

Jika data riset menunjukkan lonjakan harga yang signifikan, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan upah yang lebih substansial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya harapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas dan memicu perbaikan dalam penetapan UMK serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja di seluruh Indonesia,” tutup Rahmad.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi IX Apresiasi Kesuksesan Tanjungpinang Turunkan Angka Stunting

Oleh

Fakta News
Komisi IX Apresiasi Kesuksesan Tanjungpinang Turunkan Angka Stunting
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat pertemuan dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya di Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi keberhasilan Kota Tanjungpinang dalam menekan angka stunting di tahun lalu. Ibukota provinsi Kepulauan Riau ini tahun 2023 tercatat angka stuntingnya susut menjadi 15%, dimana tahun sebelumnya masih di level 18%.

“Kota kecil tapi luar biasa kemajuannya. Kita apresiasi angka harapan hidup dan juga penurunan angka stuntingnya menjadi 15%. Dimana tahun 2024 nanti secara nasional target pemerintah angka stunting di 14 persen. Mudah-mudahan dapat mengarah ke angka tersebut,” ujar Kurniasih usai pertemuan dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan pihak terkait lainnya di Kunjungan Kerja Reses Komisi IX, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024).

Selain itu, Komisi IX juga menyerap aspirasi pemerintah kota soal ketersediaan alat kesehatan. Harapan mereka, fasilitas layanan kesehatan di Tanjungpinang dilengkapi dengan alat kesehatan (alkes) yang mumpuni.

Kota pun ini diketahui mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Menurut Kurniasih, DAK ini bisa jadi solusi mengentaskan kebutuhan alkes dengan cara diperbesar untuk pemenuhan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan Indonesia.

“Semoga bisa menambah faskes di kota ini. Sebab kami ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di seluruh RS di kota-kota kecil. Apalagi di sini belum ada RS tipe A. Maka Kami dorong supaya kedepan punya RS tipe A,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Dari tuturan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam enanganan stunting pemerintah daerah ini telah mengkoordinasikan setiap puskesmas agar dapat segera merujuk pasien yang mengidap stunting ke Rumah Sakit sehingga mendapatkan penanganan khusus oleh Dokter Spesialis Anak. Selain itu, pencegahan stunting dapat dimulai dari memberikan pemahaman terkait asupan nutrisi dan gizi terhadap ibu hamil.

Baca Selengkapnya

BERITA

Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es

Oleh

Fakta News
Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyebut kasus perundungan yang baru-baru ini mencuat di sekolah swasta dengan melibatkan anak dari tokoh terkenal, bagai fenomena puncak gunung es dari masalah yang lebih besar.

“Kasus ini terungkap karena aduan masyarakat digital di media sosial. Yang menimbulkan pertanyaan, apakah korban bullying dan lingkungan yang peduli merasa bahwa mengadu ke pihak sekolah bukan lagi solusi yang efektif?,” tanya Ratih dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Selasa (28/2/2024).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut bahwa isu perundungan menjadi isu yang mengkhawatirkan sejak lama, khususnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ia menilai, kasus-kasus perundungan yang terjadi di instansi pendidikan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Fenomena ini sering kali disebut sebagai dosa besar pendidikan yang terus berulang tanpa adanya pertobatan yang nyata. Kita, sebagai masyarakat, harus bersatu untuk menyatakan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat lagi ditoleransi,” ungkap Ratih.

Ia mengungkapkan bahwa seringkali kasus perundungan yang tidak terdengar di publik. Bahkan, tidak mendapatkan penanganan yang memadai. “Lebih buruk lagi ditutup-tutupi oleh berbagai pihak yang berkepentingan,” jelas Ratih.

Berkaca pada kenyataan tersebut, tambah Ratih, menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang kita dambakan masih jauh dari kenyataan. Sehingga, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

“Sekolah, yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi siswa-siswi, mestinya menjadi tempat yang aman dan mendukung, bukan tempat yang menimbulkan trauma akibat tindakan bullying yang dilakukan oknum tertentu,” tukas Ratih.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang adil dan beradab, dan pihak sekolah harus mendukung hal itu dengan memberikan perlindungan kepada setiap siswa-siswinya. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang, baik itu dilakukan oleh kalangan pesohor atau mereka yang berasal dari keluarga supermampu.

“Pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan aman, bebas dari segala bentuk bullying dan diskriminasi,” pungkas Ratih.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan Sudah Sesuai Undang-Undang

Oleh

Fakta News
Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan kepada Menhan Sudah Sesuai Undang-Undang
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, menuMeutia menyebut tidak perlu ada perdebatan lagi soal pemberian Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo. Hal itu, karena, menurutnya, sudah sesuai dengan Undang-Undang.

“Sesuai konstitusi, Pasal 10 dan 15 UUD 1945, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI AD, AL, AU, Presiden berhak memberi gelar tanda jasa dan lain-lain kehormatan, serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Meutya dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

“Bukan kali ini saja penganugerahan Jenderal Kehormatan diberikan, sejumlah Tokoh TNI juga telah mendapatkan penganugerahan Jenderal Kehormatan, seperti Jenderal TNI (Purn) Hari Sabarno dan Jenderal TNI (Purn) Soesilo Soedarman, yang mendapatkan gelar karena dedikasinya,” pungkasnya.

Meutya menegaskan, Menhan bukanlah orang baru dalam bidang pertahanan Indonesia. “Menhan Prabowo Subianto bukanlah orang baru dalam pertahanan Indonesia, banyak prestasi yang ditorehkan saat menjadi Prajurit TNI hingga Menteri Pertahanan RI. Karena itu Pak Prabowo Subianto layak mendapatkan Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo,” ujar Meutya

Meutya menyebut penganugerahan Jenderal Bintang 4 Kehormatan TNI untuk Menhan Prabowo sudah diwacanakan sejak 2019. “Penganugerahan Jenderal Kehormatan kepada Menhan Prabowo bukanlah ujug-ujug, tetapi sudah menjadi wacana sejak beliau diangkat menjadi Menhan di 2019, sehingga sudah melalui proses yang panjang,” papar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya lantas mengungkapkan keberhasilan Menhan di dunia militer. Di antaranya, modernisasi alutsista TNI seperti pengadaan Pesawat Tempur Rafale dan penyerahan pesawat Super Hercules C130J. Menhan juga telah memodernisasi SDM Pertahanan mulai dari Universitas Pertahanan dari sisi fasilitas dan keilmuan, perluasan Akademi Militer serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi.

“Masyarakat bisa melihat kok, Pak Prabowo merupakan tokoh di TNI dan banyak berkontribusi bagi pertahanan Indonesia. Semasa menjadi Prajurit TNI telah berhasil melakukan Operasi Mapenduma di Papua,” tutur Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 ini.

Baca Selengkapnya