Connect with us
Parlemen

Komisi IX Geram Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Naik

Komisi IX Geram Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Naik
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh geram kepada pemerintah terutama pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait kenaikan iuran dan defisit BPJS Kesehatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Ninik (sapaan akrabnya) merasa pemerintah tidak menghargai keputusan bersama hasil rapat gabungan DPR RI dan Pemerintah terkait masalah tersebut pada 2 September 2019 yang lalu. “Saya merasa rapat di Komisi IX DPR RI ini tidak ada harganya sama sekali. Karena seluruh keputusan-keputusan itu sudah tidak dijalankan oleh pemerintah, terutama Kemenkes dan BPJS Kesehatan,” kata Ninik.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut hasil rapat gabungan Komisi IX DPR RI dengan beberapa kementerian pada 2 September 2019 menyatakan menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. Saat itu Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing.

Menolak Kenaikan Premi BPJS Kesehatan

“Jelas pada tanggal 2 September rapat gabungan DPR RI dengan beberapa kementerian memutuskan untuk tidak menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III, tapi ternyata tetap dinaikkan dengan keluarnya Perpres (Peraturan Presiden). Lalu apa harga diri kita apa? Kenapa kita masih mau rapat?” tegas Ninik.

Ia mengusulkan untuk tidak menggelar rapat dengan Kemenkes dan BPJS Kesehatan jika hingga besok mereka tetap menaikkan BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III. “Saya usul kalau sampai besok Kelas III masih dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS Kesehatan, dengan Kemenkes. Tidak ada gunanya. Rangkuman, kesepakan atau kesimpulan apapun dan ditandatangani siapapun tetap dilanggar kok. Kita ini tidak punya harga diri, gak ada sanksi apapun,” pungkasnya

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar, ia meminta kepada BPJS untuk mengikuti hasil rekomendasi rapat gabungan pada tanggal 2 September lalu. “Ini zalim pak, kasian masyarakat, tolong jangan dinaikan iuran BPJS kelas III pak. Kita sudah keliling hampir ke seluruh Indonesia, itu masyarakat yang kita hadapi. Mereka bayar karena dia sakit. setelah sembuh tidak bayar lagi, kenapa? Karena dia tidak ada uang. Ini zalim pak,” jelasnya. (rnm/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tak Kunjung Datang, Polda Metro Tunggu Rizieq hingga Malam Ini

Oleh

Fakta News
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan penyidik akan menunggu kehadiran Pimpinan FPI Rizieq Shihab hingga Selasa malam. Rizieq dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kerumunan di Petamburan di masa PSBB Transisi pada hari ini pukul 10.00.

“Kami tunggu sampai malam ini, kalau memang tidak datang malam ini, akan kami layangkan lagi panggilan yang kedua,” ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan Selasa, 1 Desember 2020.

Yusri menjelaskan jika Rizieq memang tak akan datang, kepolisian akan menunggu kepastian dari kuasa hukum yang bersangkutan. Yusri mengatakan penyidik tak keberatan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan, jika alasan yang disampaikan Rizieq masuk akal.

“Kalau jadi tak datang, kami jadwalkan hari Kamis nanti. Di panggilan yang kedua mudah-mudahan dia bisa hadir,” kata Yusri.

Dalam surat bernomor S.Pgl/8767/XI/Ditreskrimum dan S.Pgl/8767/XI/Ditreskrimum, polisi memanggil Rizieq Shihab dan menantunya Hanif Alatas dengan status sebagai saksi. Mereka akan ditanyai polisi mengenai keramaian di Petamburan II yang diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018.

Mereka dijadwalkan diperiksa pada pukul 10.00. “Apabila memiliki dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan harap dibawa,” bunyi surat pemanggilan tersebut.

Pengacara FPI Ichwan Tuankotta mengatakan saat ini Rizieq Shihab sedang dalam keadaan kurang sehat. Sehingga, ia belum bisa memastikan apakah Rizieq bisa mengikuti pemeriksaan hari ini.

“Habib sehat. Kecapekan beliau, ya agak capek beliau itu kelihatan dari mukanya, kelelahan,” ujar Ichwan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Minta Para Menteri Fokus Realisasikan Anggaran 2020 dan Belanja Anggaran 2021 di Awal Tahun

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk berkonsentrasi pada realisasi anggaran tahun 2020 yang tinggal kurang lebih tiga minggu. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 1 Desember 2020.

“Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Ini tinggal kurang lebih tiga minggu, hanya tinggal tiga minggu, praktis tinggal tiga minggu. Jadi, semuanya saya minta konsentrasi kepada yang namanya realisasi belanja 2020,” ujar Presiden.

Adapun mengenai anggaran tahun 2021, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga, terutama yang memiliki anggaran besar, agar segera membelanjakannya di awal tahun atau di Januari. Presiden tidak ingin jika kementerian/lembaga baru berbelanja di bulan Februari.

“Saya ingatkan sekali lagi, belanja-belanja semuanya bisa segera direalisasikan di awal Januari, di awal tahun, sehingga mestinya lelang dimulai sekarang karena DIPA-nya sudah kemarin dibagikan bisa dilelangkan segera,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Sangat Optimistis dalam Pengendalian Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah sangat optimistis dalam pengendalian pandemi Covid-19. Optimisme tersebut didasari oleh sejumlah angka-angka indikator pengendalian Covid-19 di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 1 Desember 2020. Sidang kabinet paripurna tersebut digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Melihat ini (angka-angka indikator), sebetulnya kita sangat optimis dalam pengendalian Covid ini. Tetapi kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja pasti saya akan berikan warning secara keras karena kita enggak mau ini keterusan. Jadi saya ingatkan itu karena memang ada kenaikan sedikit, itu yang harus segera diperbaiki,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memaparkan sejumlah angka indikator penanganan Covid-19. Per 30 November 2020, tingkat kesembuhan di Indonesia berada di angka 83,6 persen. Angka tersebut jauh lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang berada di angka 69,03 persen.

“Kemudian yang berkaitan dengan kasus aktif, angka kasus aktif di Indonesia sekarang ini 13,25 persen. Ini juga jauh lebih baik dari angka rata-rata kasus aktif dunia yaitu di angka 28,55 persen,” lanjutnya.

“Artinya semakin bulan semakin baik. Hanya yang masih belum dan perlu terus kita perbaiki yaitu di angka kematian, itu kita masih di 3,1 persen, angka kematian dunia 2,32 persen,” jelasnya.

Baca Selengkapnya