Komisi IX Dorong Percepatan Fasilitas Kesehatan RSUD Komodo Jelang KTT ASEAN
Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong percepatan pengadaan fasilitas kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo yang sedang ditingkatkan menjadi rumah sakit bertaraf internasional di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat dan jajarannya serta didampingi perwakilan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Aula Bupati Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
“Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang merampungkan pembangunan sejumlah infrastruktur di RSUD Komodo yang dipersiapkan menjadi rumah sakit internasional untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata superprioritas sekaligus menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN bulan Mei ini,” tandas Felly, Jumat (17/02/2023).
Politisi Fraksi Partai Nasdem ini menambahkan, kehadiran rumah sakit bertaraf internasional sangat dibutuhkan di Labuan Bajo yang merupakan daerah tujuan wisata super premium. Namun demikian, pihaknya berharap Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan terampil di bidang kesehatan. Peralatan kesehatan yang lengkap dan modern jika tidak didukung SDM yang mumpuni maka akan sayang sekali dan ini menjadi perhatian. “Kita juga berharap keberadaan RSUD Komodo bertaraf Internasional Labuan Bajo bisa menerima pasien BPJS Kesehatan, bukan hanya untuk kalangan turis pariwisata (golongan tertentu) saja yang menggunakan,” imbuh Legislator Dapil Manado, Sulawesi Utara ini.
Felly menilai daerah wisata super premium seperti Labuan Bajo yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai negara harus didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Karena itu, Komisi IX dorong agar Labuan Bajo segera memiliki rumah sakit bertaraf internasional. Kementerian Kesehatan pun didorong untuk melakukan percepatan pembangunan berbagai infrastruktur RSUD Komodo serta menyiapkan fasilitas peralatan medis yang lebih memadai sehingga rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu bisa segera ditingkatkan menjadi rumah sakit bertaraf internasional.
“Apabila fasilitas kesehatan sangat memadai maka wisatawan menjadi lebih tenang selama berwisata karena apabila terjadi sesuatu dengan wisatawan lebih mudah ditangani dengan cepat. Pembangunan RSUD Komodo Wings Internasional di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, menelan anggaran Rp6,4 miliar. Pembangunan RSUD Komodo berkat dukungan Komisi lX DPR RI sehingga kami mengapresiasi kerja Menkes dan jajaran untuk menyelesaikan pembangunan RSUD Komodo menjadi RS internasional sehingga konsep wisata medis bisa berjalan baik di Labuan Bajo,” pungkas Felly.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah membangun RSUD Komodo serta dukungan dari Komisi IX DPR RI selama ini dalam peningkatan fasilitas kesehatan di Manggarai Barat. Kehadiran RS tersebut tidak hanya meningkatkan layanan kesehatan di Labuan Bajo, namun juga mendukung sektor pariwisata di Labuan Bajo sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan para wisatawan baik domestik dan mancanegara yang akan berlibur di Kabupaten Manggarai Barat.
“Terkait dengan kelangkaan dokter spesialis, kami siap untuk mendorong putra-putri daerah untuk mengikuti program beasiswa yang dibuka Kementerian Kesehatan untuk dokter spesialis- subspesialis dan fellowship,” tutupnya.
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, diikuti oleh Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani, Rahmat Handoyo, Darul Siska, Saniatul Lativa, Sri Meliyana, Ratu Ngadu Bonu Wulla, Hasnah Syams, Nur Yasin, Hasan Saleh dan Netty Prasetiyani.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
