Connect with us
Parlemen

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020

Komisi IV DPR RI Dorong Pemerintah Cari Terobosan Cegah Karhutla di 2020
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, saat meninjau bekas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Foto: DPR RI

Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif mengembalikan karhutla di 2016-2019, namun sampai saat ini pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi hal tersebut.

”Memasuki tahun 2020, pemerintah harus melakukan strategi mengintensifkan upaya pencegahan karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, saat meninjau bekas kebakaran hutan dan lahan  di Kalimantan Tengah Kamis (7/11/2019).

Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah harus mengambil langkah perbaikan seperti memperkuat sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin perkebunan, tata kelola ekosistem gambut, hingga penegakan hukum Lingkungan. Strategi penanganan karhutla saat ini antara lain prioritas perbaikan, penataan konservasi ekosistem, pemadaman segera terhadap titik api yang masih muncul, dan penegakan hukum untuk kepentingan Karhutla.

Patroli Terpadu juga harus dilakukan di 8 provinsi rawan karhutla (Sumatera Utara, Riau , Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan), dengan Patroli Mandiri dan Patroli rutin mudah – mudahan Karhutla dapat ditangani. Ungkap Politisi Golkar dapil Purwakarta.

Lebih lanjut. Dedi Mulyadi meminta pemerintah yang terkait dalam penanganan Karhutla untuk dilakukan peningkatan upaya deteksi dini melalui kamera CCTV termal, penggunaan drone untuk pemetaan, serta pemantauan hotspot melalui Web Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LAPAN, BMKG, BNPB. Selain itu dilakukan perlindungan terhadap area gambut, di mana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan untuk pelaksana lapangan.

Dalam pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Timur, petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespons dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Juga masih ada permasalahan pembayaran honor petugas dan relawan satgas karhutla.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kerja yang sudah dilakukan oleh para petugas dan relawan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Ke depan, Komisi IV DPR RI meminta agar penanganan karhutla terus ditekankan pada pencegahan dengan memberikan insentif untuk masyarakat yang membuka lahan tanpa membakar.

Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup dalam segi penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang melibatkan Karhutla. (man/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Perkenalkan Cucu Ketiga, Presiden Jokowi: Semoga Ia Tumbuh Jadi Anak Yang Baik, Sehat, dan Berbakti

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dengan menggendong Jan Ethes menjenguk cucuk kedua La Lembang Manah, di RSU PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat (15/11). (Foto: akun twitter @jokowi)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan cucu ketiganya, La Lembang Manah, anak kedua dari pasangan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri Selvi Ananda, yang baru lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat, 15 November 2019.

“Dengan perasaan senang dan bahagia saya menyampaikan kelahiran cucu saya, cucu ketiga: La Lembah Manah, pada hari Jumat 15 November 2019 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi yang baru diunggahnya beberapa saat lalu.

Kepala Negara berdoa, semoga ia kelak bertumbuh menjadi anak yang baik, sehat, dan berbakti.

Dalam keterangan kepada awak media, Gibran mengatakan La Lembah Manah lahir dengan berat badan 2,92 kilogram dan panjang 46,5 centimeter pada pukul 15.46 WIB melalui operasi caesar.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dokter yang telah membantu istrinya melahirkan dengan lancar.

“Saya berterima kasih sekali kepada semua tim dari PKU dan juga kita ini didampingi oleh Pak Menteri (Menteri Kesehatan Terawan Putranto). Terima kasih semua,” kata Gibran.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Rumah Dibongkar Paksa, Warga Sunter Kecewa Anies Tak Tepati Janji Kampanye

Oleh

Fakta News
Rumah DP 0, Anies Baswedan, Penanganan Banjir, DPRD

Jakarta – Pembongkaran bangunan liar di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilanjutkan kembali, Jumat (15/11/2019). Warga mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pembongkaran yang dilakukan sejak Kamis (14/11/2019) kemarin itu.

Seorang warga, Nur, mengatakan dirinya sudah tinggal di tempat itu sejak tahun 1988. Namun kini harus merelakan tempat tinggal dan lapak barang bekasnya.

Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak berpihak orang-orang seperti dirinya.

“Saya sempet dukung Pak Gubernur, Pak Anies, cuman Pak Anies nggak tanggung jawab, nggak respon,” katanya.

Nur menambahkan, dirinya dan warga yang lain tidak mendapat bantuan atau ganti rugi setelah bangunan dan tempat usahanya tersebut dibongkar petugas.

“Nggak ada (bantuan) sama sekali. Kita kayak hewan begini Pak, kayak begini,” ucap Nur.

Sementara warga lainnya, Setio bersama istri dan seorang anaknya, belum tahu akan tinggal di mana setelah tempat tinggalnya dibongkar petugas.

“Belum ada tujuan, belum ada pemikiran mau pindah ke mana, belum ada pandangan, belum ada tempat,” katanya.

Ditambah lagi Setio mengaku tidak memiliki cukup uang untuk mencari tempat tinggal. Ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Pimpin Komando Program Penanggulangan Terorisme

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Koordinasi terkait program penanggulangan terorisme tidak lagi di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Kini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin-lah yang memimpin langsung.

Hal itu diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian usai rapat bersama Ma’ruf. Tito menjelaskan upaya penanggulangan terorisme memerlukan rancangan besar untuk menyusun strategi pencegahan dan penindakannya, yang tidak memungkinkan dilakukan di bawah koordinasi satu kementerian saja.

“Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko, yaitu Menko Polhukam. Menko Polhukam tetap (terlibat), tapi karena ini kegiatan lintas kementerian, jadi tidak cukup di bawah Menko. Maka, yang bisa mengerjakan itu Pak Wapres (Ma’ruf Amin),” kata Tito usai rapat internal di Istana Wapres Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (15/11/2019).

Tito menilai latar belakang Wapres Ma’ruf Amin sebagai ulama merupakan sosok tepat untuk memimpin program penanggulangan terorisme dan radikalisme. Rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme, yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin, untuk pertama kalinya diselenggarakan secara internal sore tadi.

“Pak Wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Masalah terorisme lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman, dan Pak Wapres kita adalah ulama besar,” tambah mantan Kapolri itu.

Sementara itu, Ma’ruf mengatakan upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme harus dilakukan dari lapis terkecil kelompok masyarakat, seperti RT dan RW. Menurut Ma’ruf, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karena merekalah yang paling dekat dan mengenal warganya.

“RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak,” ujar Wapres Ma’ruf dalam pernyataan pers mingguan di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11).

Dalam rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme, Wapres Ma’ruf memanggil Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi Batubara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, serta Kepala BNPT Suhardi Alius.

 

Yuch

Baca Selengkapnya