Connect with us
Parlemen

Komisi IV DPR Kunjungi Lokasi Terdampak Karhutla di Kalteng

Komisi IV DPR Kunjungi Lokasi Terdampak Karhutla di Kalteng
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV meninjau lokasi bekas kebakaran lahan gambut di Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari solusi permanen atas masalah yang dinilai jadi bencana rutin setiap tahun tersebut.

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Tim Kunspek Komisi IV meninjau lokasi bekas kebakaran lahan gambut di Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (7/11/2019). Desa Taruna merupakan salah satu titik rawan karhutla yang selalu membara setiap tahun, dan menghasilkan polusi asap yang mengganggu kesehatan masyarakat.

“Yang harus diselesaikan dari sisi pencegahan adalah perlu pendekatan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Kita perlu terus edukasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder, terus ingatkan masyarakat akan bahaya karhutla, sedangkan untuk korporasi harus diberi sanksi yang berat,” ujar Dedi.

Masalah Karhutla Jadi Prioritas

Ia mengatakan, Komisi IV DPR RI mencoba mencari solusi dari permasalahan karhutla. Masalah karhutla jadi prioritas karena dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tapi yang paling berbahaya adalah efek asap bagi kesehatan terutama untuk anak-anak dan warga lanjut usia. Selain itu, karhutla yang terjadi setiap tahun juga mengancam kelestarian ekosistem lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

“Keanekaragaman hayati adalah warisan yang harus diteruskan ke anak cucu kita. Kalau rusak sayang sekali, dan ini sudah jadi perhatian dunia internasional. Karenanya Komisi IV DPR RI ingin mencarikan solusi untuk masyarakat luas,” terang politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu.

Ia menekankan, penegakan hukum atas kasus karhutla harus memberikan rasa keadilan. Seringkali ditemukan banyak kasus karhutla karena faktor budaya dan adat istiadat setempat untuk bercocok tanam dengan cara membakar. Sebagai  stakeholder, harus mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya karhutla. “Tapi kita tahu juga ada korporasi yang nakal, itu jangan ditutup-tutupi. Penegakan hukum harus sesuai undang-undang dan harus seadil-adilnya,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seluas 857.750 Ha lebih lahan terbakar dalam Karhutla sepanjang tahun 2019, lahan tersebut tersebar di 6 provinsi berbeda. Sedangkan di Kalimantan Tengah (Kalteng) luas lahan yang terbakar yaitu 134.227 Ha. (man/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng

Oleh

Fakta News
Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Masalah Debitur Pascabencana Sulteng
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan harus ada keberpihakan negara terhadap utang para korban bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Karena banyak para debitur yang bingung harus membayar angsuran bank maupun kredit pembiayaan di perusahaan finansial seperti kredit rumah, usaha serta kendaraan.

Pasca terjadinya bencana, banyak rumah retak ringan hingga roboh, belum lagi rumah hilang ditelan bumi terkena likuefaksi. “Masalah kredit macet ini harus ada rileksasi dan jika bangunan atau kendaran sudah tidak ada, harus dihapuskan dan dijamin oleh asuransi,” tegasnya di Palu, Sulteng, Senin (11/11/2019).

Sampai saat ini, menurut Ecky pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum membuat suatu kebijakan khusus yang berafirmasi kepada korban bencana alam. Padalah, menurutnya, banyak skema yang bisa dilakukan dalam penyelesaian masalah utang tersebut. Pihaknya akan membahas bersama pemerintah pusat ini memberikan afirmasi kepada para korban.

“OJK menyerahkan kepada Bank masing masing, tidak ada kebijakan khusus. Padahal negara harusnya hadir di situ, seperti di Aceh dan Yogyakarta. Skemanya banyak, melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Masalahnya ini rumah sudah rata dengan tanah, masa masih ditangung terus,” tandasnya. (rnm/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut

Oleh

Fakta News
Permendag Impor Semen Sebaiknya Dicabut
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong keras agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen untuk segera dicabut. Sebab menurutnya semenjak peraturan ini diresmikan hanya menimbulkan masalah-masalah baru yang merugikan perusahaan semen asal Indonesia.

Hal ini ia sampaikan kepada Parlementaria usai Komisi VI DPR RI menerima kunjungan audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Industri (KSPI) Semen Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Andre  menilai permasalahan ini pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup para pegawai perusahaan semen nasional karena penjualan perusahaannya terus kalah dengan penjualan semen murah asing.

“Saat ini kondisi produksi semen kita oversupply ya. Kapasitas produksi kita adalah 110 juta ton per tahun, tapi konsumsi kita hanya sekitar 75 juta ton per tahun. Jadi kita oversupply sekitar 35 juta ton per tahun. Ini alasan Serikat Pekerja atau KSPI Semen Indonesia ini datang untuk mengeluhkan beberapa hal,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu Andre juga menyatakan bahwa Menteri Perindustrian harus membuat moratorium mengenai penerbitan izin baru terhadap industri semen Indonesia. Sebab fenomena overcapacity production dan oversupply terhadap semen Indonesia ini seharusnya segera ditangani karena menyangkut kepentingan kedaulatan Indonesia di bidang perdagangan.

“Tuntutan ini akan kita kawal kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian, untuk apa Permendag ini dipertahankan padahal kita mengalami over kapasitas produksi loh. Izin impor ini penting untuk siapa? Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan industri nasional, atau malah kepentingan asing? Kalau memang sudah jelas oversupply dan overcapacity ya harus dicabut itu,” tegas politisi dapil Sumbar I itu. (er/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Segera Benahi Pendidikan Nasional untuk Respons Perubahan Global

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam lima tahun mendatang, Presiden Joko Widodo mengamanatkan pembenahan menyeluruh di bidang pendidikan. Pembenahan tersebut dimaksudkan agar pendidikan nasional mampu beradaptasi dengan perubahan global yang sedemikian cepat.

Hal tersebut kembali ditekankan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai program pendidikan dan beasiswa bersama jajaran terkait di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 12 November 2019.

“Saya beberapa kali telah menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan kita agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu cepat, agar lebih fleksibel, agar lebih adaptif dengan perubahan dunia yang kita alami,” ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memandang diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat di sektor pendidikan untuk mewujudkan hal itu. Salah satunya ialah dengan pemanfaatan infrastruktur dan kemajuan teknologi untuk mengatasi rentang geografis Indonesia yang luas dan terbentang di 17 ribu pulau.

“Diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau rentang geografis negara kita yang sangat luas betul-betul bisa kita laksanakan karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada,” tutur Presiden.

Selain berbicara soal aspek sistem pendidikan, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian bagi kualitas infrastruktur fisik pendidikan seperti gedung-gedung sekolah utamanya yang berada di daerah-daerah terpencil di Tanah Air. Sambil menyoroti kondisi banyak gedung sekolah yang dianggap membahayakan keselamatan siswa dan guru, Kepala Negara meminta adanya skema program bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hal itu.

“Walaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan,” ucapnya.

Adapun untuk mendukung upaya peningkatan akses yang lebih luas kepada pelayanan pendidikan, pemerintah saat ini juga mempersiapkan program beasiswa yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Presiden meminta agar program tersebut benar-benar dipersiapkan dengan baik.

“Jangan sampai mereka ada yang putus sekolah gara-gara urusan biaya pendidikan,” tandasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya