Komisi III Soroti Persoalan Pertambangan di Maluku Utara
Jakarta – Persoalan pertambangan di Provinsi Maluku Utara (Malut) menimbulkan persoalan hukum yang berakibat pada dampak buruk terhadap iklim perekonomian dan investasi. Permasalah pertambangan meliputi kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, penyerobotan lahan, tambang ilegal, perizinan yang tidak sesuai peruntukan, hingga persoalan pembukaan lahan dengan pihak penambang, yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan dengan negara maupun masyarakat setempat.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Malut beserta jajaran dalam rangka pengawasan penegakan hukum terkait sumber daya alam dan permasalahan yang berkembang di masyarakat Ternate, Malut, Jumat (4/6/2021).
“Hari ini Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke provinsi Malut. Ini merupakan tugas komisi dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dalam rencana strategis Komisi III DPR pada Periode 2019-2024 ini, salah satu hal yang disoroti adalah fungsi dari penegakan hukum dan pengamanan terhadap sektor penerimaan negara di bidang sumber daya alam,” jelas Pangeran.
Politisi Fraksi PAN ini juga menuturkan, Komisi III DPR memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Maluku Utara dengan maksud untuk memastikan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dan juga dilaksanakan secara serius dan sungguh- sungguh serta mendorong pihak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk bersama- sama tanpa adanya ego sektoral dalam melakukan penegakan hukum terhadap sektor pertambangan yang illegal untuk memaksimalkan penerimaan negara” imbuh Pangeran
Pada kesempatan yang sama, Kapola Maluku Utara Risyapudin Nursin menjelaskan, penegakan hukum kasus sumber daya alam yang ditangani oleh Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Malut dalam waktu 2016 sampai 2021 telah menangani sebanyak 94 kasus. Kemudian kasus yang ditangani oleh Dit Reskrimsus dalam kurun waktu 2019-2021 sebanyak 13 kasus. Dan kasus yang ditangani oleh Dit Reskrimum Polda Malit sebanyak 5 kasus.
“Polda Malut juga telah melakukan pola koordinasi dan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penegakkan hukum dalam mencegah kebocoran di sektor penerimaan negara dan penyelamatan keuangan negara dalam sektor pertambangan. Di antaranya membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kementerian ESDM tentang penegakan hukum di bidang ESDM. Dan membentuk tim kerja dengan Dinas ESDM provinsi baik dalam hal pencegahan maupun dalam penegakkan hukum,” ungkapnya.
Kunjungan spesifik Komisi III DPR RI ke Malut adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara serius dan sungguh-sungguh untuk memaksimalkan penerimaan negara.
Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI turut diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi III DPR RI diantaranya, I Wayan Sudirta, Gilang Dhielafararez (F-PDI Perjuangan), Supriansa (F-Golkar), Obon Tabroni, Bimantoro Wiyono (F-Gerindra), Santoso, Benny Kabur Harman (F-Demokrat), dan Aus Hidayat Nur (F-PKS).
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
