Connect with us

Komisi III Sepakat Firli Bahuri Jadi Ketua KPK Baru

Firli Bahuri usai fit and proper test di Komisi III DPR RI

Jakarta – Komisi III DPR memilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Hal ini telah disepakati dalam musyawarah Komisi III.

“Seluruh perwakilan fraksi-fraksi menyepakati untuk menjabat pimpinan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Ketua adalah saudara Firli Bahuri,” kata Pimpinan rapat Komisi III Azis Syamsudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Sementara itu, wakil ketua diisi empat pimpinan KPK lainnya. Yaitu Lili Pintauli, Nawawi, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

“Demikian keputusan ini,” ujar Azis.

Sebelumnya Komisi III DPR telah menentukan 5 calon pimpinan (capim) KPK setelah uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Penentuan itu dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting.

Setelah voting dilakukan, para anggota Komisi III itu memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang sudah disediakan di tengah rapat. Lalu, proses penghitungan pun dimulai.

Berikut hasil voting di Komisi III DPR:

– Alexander Marwata 53 suara

– Firli Bahuri 56 suara

– Johanis Tanak 0 suara

– Luthfi Jayadi Kurniawan 7 suara

– Roby Arya Brata 0 suara

– Lili Pintauli Siregar 44 suara

– Nurul Ghufron 51 suara

– Sigit Danang Joyo 19 suara

– Nawawi Pomolango 50 suara

– I Nyoman Wara 0 suara

“Dengan ini terjaring lima, Nawawi, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri,” ujar Ketua Komisi III DPR yang memimpin rapat Azis Syamsuddin, Jumat (13/9/2019).

Para capim KPK yang dipilih DPR ini nantinya akan dibawa ke paripurna DPR. Setelahnya DPR akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik pimpinan KPK periode 2019-2023.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Pranowo: Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya

Oleh

Fakta News

Kemungkinan publik di luar Jawa Tengah kurang mengenal gebrakan Ganjar Pranowo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Hasilnya jelas sangat berkurangnya korupsi dan pemungutan liar di tempat-tempat strategis seperti jembatan timbang dan proyek-proyek tender pemerintah.

Salah satu bentuk reforma birokrasi adalah lelang jabatan atau promosi jabatan secara terbuka. Proses lelang jabatan ini telah diselenggarakan pada 2013.

Pertama kali dilakukan untuk mengisi 85 posisi jabatan eselon III dan IV. Sebelum dilakukan lelang proses seleksi ini telah diberikan sosialisasi, dan diumumkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan website sehingga bisa diketahui oleh seluruh PNS yang berkeinginan iku seleksi. Hasil pelaksanaan lelang jabatan ini juga akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada website yang tersedia.

Sementara, itu proses lelang jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat tinggi juga dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur periode pertama. Rekruitmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk siapa saja mendaftarkan diri.

Sebagai contoh konkret, dalam reformasi birokrasi, Ganjar telah melantik kepala sekolah SMKN Bawen, Jumeri menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Ganjar juga melantik Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Imam Maskur, sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng.

Langkah Ganjar ini dinilai oleh banyak pengamat pemerintahan sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi. Lelang jabatan sebagai gebrakan yang memaksa jabatan bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan perfoma pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini dipraktekkan Pemprov Jateng, menciptakan pelayanan pemerintahan yang bersih dari pungutan “liar”.

Salah seorang pimpinan proyek BUMN Karya juga menilai “reformasi birokrasi di Pemprov Jateng mempermudah, cepat dan tiada biaya siluman dalam proses tender proyek infrastruktur”.

Selain itu, reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Ganjar memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi, sebagai kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Di tambah pula Pemprov Jateng memperoleh nilai evaluasi terbaik untuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2016.

Ganjar mengharapkan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali tindakan, akan tetapi harus menjadi kebiasaan atau budaya. Dia berharap setelah tidak menjabat Gubernur anti korupsi tetap menjadi budaya dalam membangun Jateng.

 

Razif

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov DKI Perpanjang PSBB hingga 10 Oktober

Oleh

Fakta News
PSBB

Jakarta – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diperpanjang hingga 10 Oktober 2020. Keputusan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan. Menko Marives juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu,” kata Anies dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Anies menyebut sudah ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta. Pada 12 hari pertama bulan September, lanjut dia, pertambahan kasus aktif sebanyak 49% atau 3.864 kasus. Lalu 12 hari berikutnya penambahan jumlah kasus aktif masih terjadi, namun berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus.

“Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Kita masih harus terus bekerja bersama untuk memutus mata rantai penularan. Pemerintah terus tingkatkan 3T dan warga perlu berada di rumah dulu, hanya bepergian bila perlu sekali dan terapkan 3M,” ujar Anies.

Meski disebut sudah menunjukkan tanda awal pelambatan, Anies mengatakan peningkatan kasus masih terus perlu ditekan. Tanpa pembatasan ketat dan dengan pengetesan yang masif pertambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober. Sedangkan kasus aktif akan mencapai 20.000 pada awal November.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Covid-19 Per 24 September: 262.022 Positif, 191.853 Sembuh, dan 10.105 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa penularan virus corona saat ini masih terjadi di masyarakat. Akibatnya, jumlah kasus Covid-19 masih terus bertambah hingga hari ini, Kamis (24/9/2020).

Bahkan, jumlah kasus baru Covid-19 masih tercatat di angka yang mengkhawatirkan, yaitu bertambah lebih dari 4.000 kasus.

Berdasarkan data pada Kamis ini pukul 12.00 WIB, diketahui ada penambahan 4.634 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan rekor tertinggi terkait penambahan jumlah pasien Covid-19 dalam sehari.

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 262.022 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini diungkap Satgas Covid-19 melalui data yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update setiap sore.

Pemerintah menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan data jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah. Dalam sehari, ada penambahan 3.895 pasien Covid-19 yang dianggap sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Sehingga, total pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 191.853 orang.

Akan tetapi, kekhawatiran mengenai ancaman Covid-19 semakin terlihat dengan angka kematian yang meningkat pesat, bahkan kini melewati 10.000 orang.

Pada periode 23 – 24 September 2020, ada penambahan 128 pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 10.105 orang.

Bahkan, dalam tiga hari terakhir, tercatat pasien Covid-19 yang meninggal berjumlah 428 orang.

Selain kasus positif, pemerintah juga mengungkap bahwa saat ini ada 110.910 orang berstatus suspek.

Sebanyak 4.634 kasus baru Covid-19 itu didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 42.564 spesimen dalam sehari.

Jumlah ini melampaui target 30.000 spesimen dalam sehari yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Dengan catatan, satu orang bisa diambil sampelnya lebih dari satu kali.

Hingga saat ini kasus Covid-19 sudah tercatat di semua provinsi di Tanah Air, dari Aceh hingga Papua.

Secara khusus, ada 494 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang terdampak penularan virus corona. Ini berarti lebih dari 96 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya