Connect with us
DPR RI

Komisi III Imbau Kejagung Tinjau Ulang Anggaran Ruang ‘Restorative Justice’

Komisi III Imbau Kejagung Tinjau Ulang Anggaran Ruang ‘Restorative Justice’
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejagung di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengimbau Kejaksaan Agung (Kejagung) meninjau ulang pembuatan ruang restorative justice dalam kegiatan prioritas nasional tahun anggaran 2023. Meski penting, Kejagung diingatkan untuk tidak men-glorifikasi restorative justice. Mengingat restorative justice sudah seharusnya merupakan bagian dari tugas sehari-hari yang sudah semestinya dilakukan Kejagung jika dalam suatu perkara  dipandang perlu untuk dilakukan, sehingga tidak memerlukan ruang khusus.

Hal ini ditekankan Taufik saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejagung dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2023 dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).

“Dalam prioritas nasional Kejagung 2023 di poin 9 halaman 9, terdapat pembuatan ruang restorative justice. Meski jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi saya mempertanyakan kegunaannya untuk apa? Restorative justice seharusnya sudah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari dan bagian dari semestinya dilakukan oleh Kejagung sehingga tidak perlu di-glorifikasi dengan ruang restorative justice ini. 50 unit untuk ruang restorative justice saya tidak membayangkan untuk apa? Jadi coba dipertimbangkan kembali alasan untuk membuat ruang restorative justice ini,” ujar Taufik.

Selain itu, politisi Partai NasDem ini menyoroti program penegakan dan pelayanan hukum Kejagung. Taufik meminta Kejagung membuat suatu sistem baru berkaitan dengan penghitungan anggaran yang tidak berdasarkan aspek kuantitatif untuk penanganan perkara. Sebaliknya, Taufik mengingatkan Kejagung untuk mengedepankan aspek kualitatif dan juga mempertimbangkan peran kejaksaan-kejaksaan yang mampu menekan dan melakukan pencegahan kejahatan sebagai suatu indikator prestasi.

“Selama ini jika jumlah perkara yang ditangani menurun akhirnya berimbas pada turunnya juga anggaran untuk tahun kedepannya, kan begitu cara perhitungannya selama ini. Nah, padahal dengan UU Kejaksaan yang baru ada juga peran dari Kejaksaan untuk pencegahan kejahatan. Cobalah dimulai dipikirkan dengan cara penghitungan yang baru yaitu bukan kuantitatif tetapi kualitatif dan juga mempertimbangkan peran dari kejaksaan-kejaksaan yang mampu untuk menekan dan melakukan pencegahan kejahatan sebagai suatu prestasi,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung I tersebut.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PWNU Sumut Laksanakan Peringatan 1 Abad NU pada Tiga Lokasi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Dalam rangka peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023 M bertepatan dengan 16 Rajab 1444 H, PWNU Sumut akan menggelar pelaksanaan zikir dan sholawatan pada 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda.

Lokasi pertama akan dilaksanakan di kampus UIN SU Medan, kedua di Asrama Haji Medan dan yang ketika dilaksanakan di kantor PWNU Sumut.

“Kita sudah membentuk 3 kepanitiaan berbeda untuk melaksanakan kegiatan peringatan Harlah 1 Abad NU ini, untuk lokasi di UIN dipimpin oleh Bapak Dr. Maraimbang Daulay, kemudian kepanitiaan Asrama Haji diketuai oleh Bapak H. Qosby Nasution dan untuk lokasi di kantor PWNU Jln. Sei Batanghari diketuai oleh Bapak M. Adyan Simanjuntak,” kata H. Marahalim Harahap, Ketua PWNU Sumut.

Pembentukan kepanitiaan telah dilaksanakan melalui rapat PWNU pada Rabu, 25 Januari 2023 di kantor PWNU yang dihadiri seluruh pengurus dan dipimpin oleh Ketua PWNU Sumut.

Tiga titik lokasi kegiatan peringatan 1 Abad NU ini dimaksudkan untuk memeriahkan Harlah NU yang berbeda dengan biasanya karena dilaksanakan sekali seabad. “PWNU Sumut tidak akan melewatkan momen 1 Abad ini begitu saja, sebab untuk peringatan 1 Abad berikutnya belum tentu kita bisa lagi menikmatinya,” jelas Sekretaris PWNU Sumut, H. Zulkifli Sitorus.

Kemudian H. Zulkifli menerangkan bahwa peringatan yang dilaksanakan ini serentak dengan pelaksanaan Harlah 1 Abad yang dilaksanakan PBNU secara nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh kegiatan peringatan Harlah yang dilaksanakan PCNU dan PWNU se-Indonesia akan terhubung secara virtual mulai pukul 07.00-11.00 WIB dengan lokasi Sidoarjo yang terpusat di Stadion Delta.

Zulkifli juga berharap agar seluruh banom dan Lembaga di lingkungan NU Sumatera Utara yang tidak melaksanakan kegiatan Harlah secara mandiri agar bergabung dengan ketiga lokasi yang dilaksanakan oleh PWNU Sumut tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU Gandeng Garin Nugroho Bikin Film Dokumenter Rangkaian Acara Peringatan Satu Abad NU

Oleh

Fakta News
Garin Nugroho dan PBNU membahas penggarapan film dokumenter jelang 1 Abad NU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) rencananya bakal membuat film documenter dalam menyambut puncak peringatan 1 Abad NU. Rencananya film dokumenter ini akan digarap oleh sutradara kawakan Tanah Air, Garin Nugroho.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan, mengatakan film tersebut akan merangkum rangkaian acara peringatan 1 abad NU.

“Satu abad ini momentum yang luar biasa dan semangat warga NU cukup besar. Jutaan orang akan hadir, sayang kalau tidak dijadikan film dokumenter yang menjadi pelajaran ke depannya,” kata Rahmat Hidayat Pulungan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Adapun 9 kegiatan tersebut meliputi Religion 20 atau R20, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, Festival Tradisi Islam Nusantara, gerakan kemandirian ekonomi NU, NU Tech, Pekan Olahraga dan Seni NU atau Porseni NU, Anugerah Tokoh An-Nahdlah, NU Women, dan puncak acara 1 Abad NU pada 7 Februari 2023 mendatang.

“Film dokumenter ini akan mengambil dari rangkaian acara 1 Abad NU yang sudah jalan,” katanya.

Melalui film dokumenter tersebut, Rahmat menambahkan pihaknya juga ingin menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa andil NU dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah heterogenitas Indonesia.

“Bahwa ada organisasi sangat besar tapi dia bisa menjadi atau mengambil peran positif dalam pertumbuhan bangsa dan negara yang sangat plural,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Garin Nugroho mengatakan film yang akan memuat rangkaian 9 acara besutan NU menuju 1 Abad itu bertujuan untuk menyosialisasikan nilai-nilai NU. Lebih dari itu, Garin juga menyebut bahwa dokumenter merupakan representasi pandangan NU dalam membaca peradaban dan meletakan komitmen masa depan.

“Materi sudah ada. Sembilan pemikiran dan komitmen PBNU. Oleh karena itu perlu disosialisasikan seluruh pemikiran yang diwujudkan 9 acara. Maka, peristiwa tidak hanya direkam tapi rekaman itu menjadi sosialisasi kita semua,” jelas Garin.

Nama Garin beredar setelah film cerita panjang pertamanya, Cinta dalam Sepotong Roti (1990) yang langsung mendapat penghargaan Film Terbaik di Festival Film Indonesia 1991. Sementara film keduanya, Surat untuk Bidadari (1992), membawanya ke panggung perfilman internasional. Sejak itu, Garin kian melejit dan merambah ke berbagai festival film internasional.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi di PLN

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Jakarta – Pemerintah mendukung pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) di PT PLN (Persero).

“Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/01/2023).

Menkeu menyampaikan, pemerintah juga menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan terkait pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PT PLN (Persero).

“Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” ujarnya.

Dalam ratas, Presiden juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi energi. Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar 20 miliar dolar AS untuk berbagai proyek transisi energi di tanah air.

“Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen 20 billion USD,” tuturnya.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun,” tandasnya.

Baca Selengkapnya