Connect with us
Parlemen

Komisi III Harap Pemerintah Selesaikan Pembahasan RUU KUHP dan Pemasyarakatan

Komisi III Harap Pemerintah Selesaikan Pembahasan RUU KUHP dan Pemasyarakatan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. Foto : DPR RI

Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan (PAS). Hal itu terungkap dalam rapat kerja secara daring antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Komisi III DPR RI menilai dua RUU itu harus segera selesai untuk membantu memperbaiki sistem peradilan pidana dan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang dianggap berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit.

“Komisi III DPR RI meminta Menkumham RI untuk segera menyelesaikan RUU tentang Pemasyarakatan dan RUU tentang KUHP untuk membantu memperbaiki Sistem Peradilan Pidana serta mengurangi kelebihan kapasitas penghuni di LP/Rutan yang sangat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit,” papar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir ketika membacakan kesimpulan rapat kerja, Rabu (1/4/2020).

Isu kelebihan kapasitas di lapas ini jadi perhatian besar, sebab berkaitan erat dengan penanganan dan pengendalian Covid-19 di lapas dan rutan. Di sisi lain Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan, Kemenkumham memiliki pandangan yang sama dengan DPR RI bahwa RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP mesti segera rampung. “Bapak dan Ibu tahu komitmen kami Kemenkumham untuk meneruskan kedua RUU ini. Kita tidak berbeda pendapat soal ini,” ujarnya.

Namun, ia meminta DPR menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan surat presiden (surpres) baru. Menurut Yasonna, pembahasan kedua RUU tidak bisa dilakukan begitu saja, meski keduanya berstatus carry over atau dilanjutkan dari periode sebelumnya.

“Dalam pandangan kami, carry over karena mandat politik, maka ini mandat politik baru, maka surpres baru harus kami mintakan,” kata Yasonna. Yasonna khawatir tanpa surpres baru, RUU yang telah disahkan malah bermasalah di kemudian hari. (eko/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Tandatangani PP Nomor 44 Tahun 2020 tentang Aturan Pemberian Gaji ke-13

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan peraturan pemberian gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020.

Aturan ini ditandatangani dan diundangkan pada 7 Agustus 2020. PP Nomor 44 Tahun 2020 ini berisikan tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian, pegawai non negeri sipil, dan penerima pensiunan atau tunjangan.

Mengutip beleid tersebut, Jumat (7/8/2020), pemberian gaji ke-13 tahun 2020 tidak berlaku pejabat negara, seperti presiden dan wakil presiden, lalu ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, lalu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung. Lalu, seperti menteri, pejabat eselon I dan II dan pejabat setingkatnya di instansi pemerintahan lainnya.

Gaji ke-13 juga tidak berlaku bagi PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Besaran gaji ke-13 tahun 2020 ditetapkan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran gaji ke-13 2020 sebesar Rp 28,5 triliun. Total anggaran ini dibagi sebagai berikut Rp 14,6 triliun untuk APBN atau untuk PNS pusat termasuk TNI, Polri, dan pensiunan. Sedangkan untuk daerah atau APBD ditujukan untuk PNS daerah, anggarannya sebesar Rp 13,89 triliun.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Launching Gerakan 26 Juta Masker, Mendagri Ajak Semua Pihak Gotong Royong Bagi Masker dan Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian pada kegiatan launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

Malang – Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui kehadirannya sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah atas upaya dan niat baik dalam menekan penyebaran covid-19 di masing-masing daerah. Hal tersebut juga dianggap sebagai salah satu program yang efektif dalam pencegahan penularan covid-19.

“Nah oleh karena itu masker ini akan sangat efektif, kemarin saya di Indramayu juga melakukan launching yang sama yaitu 2,5 juta masker,” kata Mendagri pada Kegiatan Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

Sebelumnya telah dilakukan launching kampanye bagi masker di Kabupaten Gowa dengan gerakan sejuta masker pada tanggal 8 Juli lalu yang dihadiri Mendagri, Launching Gerakan Bagi Masker 2,5 juta di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 5 Agustus, dan Gerakan Bagi Masker 2,5 juta di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada tanggal 6 Agustus.

Sebelumnya Mendagri melontarkan ‘tantangan’ kepada para kepala daerah, apabila ada daerah yang bisa lakukan gerakan sejuta masker maka Mendagri akan hadir secara langsung. Hari ini di Provinsi Jawa Timur tempatnya di Kabupaten Malang dilakukan Launching Gerakan Bagi Masker berjumlah 26 juta masker, termasuk yang sudah dibagikan sebelumnya.

Mendagri juga mengatakan meskipun awalnya ada kesulitan karena ini merupakan pandemi terbesar yang pernah ada diseluruh dunia. Namun, perlahan dengan antusias dan kerjasama antar Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat akan konsep mengatasi penularannya, Ia berharap situasi akan semakin membaik.

“Nah oleh karena itulah atas perintah Bapak Presiden juga, kita langkah pertamanya adalah membagi masker, membagi masker adalah langkah yang soft, simpatik kepada masyarakat,” tuturnya.

Lanjutnya, Mendagri terus mengajak semua pihak untuk bergotong-royong dalam membagikan masker dan mensosialisasikan protokol kesehatan.

“Kita harapkan membaginya tidak hanya satu sektor, kegotongroyongan itulah yang kita harapkan. Kegotongroyongan pada saat mengumpulkan dan kegotongroyongan pada saat eksekusi membagikan dengan semua jalur yang ada baik struktur formal: Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW, RT. Kemudian Satpol PP, TNI, Polisi tetapi jalur-jalur normal juga perlu kita gunakan sesuai dengan local wisdom yang ada disitu seperti yang ada di Bali, itu desa adat kuat. Ada juga Ibu-Ibu Bhayangkari, Ibu-Ibu dari Dharma Wanita, Dharma Pertiwi ya. Disini juga kuat sekali muslimat NU, Pesantren, kenapa tidak?,” kata Tito.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Sidang Tahunan MPR, Bamsoet: Laporan Kinerja Lembaga Negara Akan Disampaikan Secara Tertulis

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan laporan kinerja lembaga negara akan dilakukan secara virtual usai acara Sidang Tahunan MPR. Laporan kinerja tersebut bukan laporan kepada MPR, melainkan laporan kepada rakyat dan MPR hanya memfasilitasi lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja melalui Sidang Tahunan MPR.

“Jadi bukan laporan kepada MPR. Tapi MPR menyiapkan sarana dan prasarana melalui sidang paripurna MPR. Lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya kepada rakyat,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Pernyataan ini disampaikan Bamsoet dalam Media Expert Meeting dengan tema Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara. Bamsoet juga menyebut semula dalam Sidang Tahunan MPR ini diharapkan ada nuansa baru yaitu pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya.

“Kami sudah berkomunikasi dengan hampir seluruh pimpinan lembaga negara mulai dari pimpinan BPK, MK, MA, KY, DPD, dan seterusnya. Dan mereka menyambut baik,” lanjutnya.

Namun karena ada pandemi COVID-19, Bamsoet mengatakan inti laporan kinerja lembaga negara disampaikan oleh presiden sebagai kepala negara seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya dan kemungkinan besar laporan kinerja lembaga negara yang lengkap akan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan MPR.

Bamsoet meminta kepada Sekretariat Jenderal MPR untuk menyiapkan satu agenda, yaitu penyerahan laporan kinerja lembaga negara kepada pimpinan MPR. Laporan kinerja lembaga negara tersebut nanti akan dipublikasikan ke masyarakat.

“Kita gunakan teknologi yang sedang tren melalui YouTube, streaming, dengan format mobile. Kita datangi pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan langsung laporan kinerjanya, lalu direkam. Kemudian disiarkan usai Sidang Tahunan MPR supaya rakyat bisa mendengar laporan kinerja lembaga negara,” paparnya.

Bamsoet juga berharap tahun depan ketika tidak ada lagi pandemi COVID-19, maka pihaknya akan melakukan Sidang Tahunan MPR sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. Pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerja dalam Sidang Tahunan MPR kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Tahunan MPR sendiri akan diselenggarakan pada Jumat (14/). Sekretariat Negara sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan merancang pelaksanaan sidang. Sidang dimulai pagi hari dengan dipimpin oleh Ketua MPR dan dilanjutkan siang hari.

Agenda pada pagi hari, agenda Sidang Tahunan MPR adalah penyampaian kinerja lembaga negara dan Sidang bersama DPR-DPD dengan agenda pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan Indonesia. Sidang pada siang hari adalah sidang paripurna DPR dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBN 2021.

“Penyelenggaraan sidang dilakukan dengan protokol COVID-19 secara ketat. Setiap fraksi hanya diwakili beberapa orang. Sidang Tahunan MPR diikuti secara fisik Presiden dan Wakil Presiden, dan ketua lembaga negara. Anggota lainnya mengikuti secara virtual, seperti zoom, YouTube, dan streaming,” sambungnya.

Dalam Sidang Tahunan MPR, format pimpinan di depan kemungkinan besar hanya untuk Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD. Pimpinan lainnya duduk di barisan depan dengan jarak tertentu sesuai protokol COVID-19.

“Sidang Tahunan MPR kali ini sangat sederhana sama seperti perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia di Istana yang hanya dihadiri oleh enam orang pimpinan lembaga negara saja,” pungkasnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya