Connect with us
Parlemen

Komisi II Tegaskan Pilkada Serentak Harus Terapkan Prokes Secara Ketat

Komisi II Tegaskan Pilkada Serentak Harus Terapkan Prokes Secara Ketat
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Badung, Bali, Senin (12/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Komisi II DPR RI mengapresiasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 di Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan semua tahapan Pilkada harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal itu disampaikan Doli saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Badung, Bali, Senin (12/10/2020). Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan persiapan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. Hadir dalam kunjungan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Kementerian ATR/BPN RI.

“Secara umum di Bali, khususnya Kabupaten Badung kita nilai cukup baik ya dalam melakukan persiapan menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 ini. Saya kira program  dan langkah-langkah atau kebijakan yang diambil sudah cukup baik dan melibatkan seluruh stakeholder,” kata Doli.

Ia juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung bersama Forkopimda, Kepolisian, TNI untuk melibatkan masyarakat adat dalam penanganan Covid-19. “Jadi bukan hanya Pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat desa adat bahkan sampai melibatkan pecalang kemudian ada program misalnya membuat di setiap desa ada beberapa tempat cuci tangan. Saya kira sejauh ini cukup baik,” katanya.

“Kami berharap ini tetap terjaga dan semoga ini menjadi sebuah contoh bagi kabupaten/kota lain di Indonesia dalam pelaksanaan aturan dan program pemerintah baik dalam penanganan pandemi Covid-19 maupun pelaksanaan pilkada serentak,” jelas politisi dari F-Golkar itu.

Kendati dilaksanakan di tengah pandemi, tambah legislator dapil Sumatera Utara III itu, pelaksanaan Pilkada harus tetap terjaga kualitasnya, terutama dari sisi partisipasi pemilih tetap bisa meningkat atau setidaknya sama dari pilkada serentak sebelumnya.

Karena itu, Komisi II DPR RI berharap penyelenggara Pilkada yang perlu memastikan seluruh tahapan Pilkada dipersiapkan secara sungguh-sungguh agar dapat berjalan sukses dengan memenuhi 3 indikator, yaitu semua tahapan bisa berjalan sesuai peraturan yang ada, partisipasi pemilih tinggi, dan masyarakat aman dari Covid-19.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Badung, Lihadnyana mengatakan Pemkab Badung beserta pihak TNI, Kepolisian, dan instansi terkait begitu juga dengan masyarakat baik dinas dan adat secara bersama-sama dan bergandengan tangan bahu membahu dalam mencegah dan melawan Covid-19 ini. “Kami ingatkan dengan penanganan serius dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang taat oleh semua pihak, baik itu masyarakat di perkotaan dan di desa niscaya pandemi  Covid-19 dapat diatasi,” tegasnya.

Pihaknya juga berharap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Badung di tengah pandemi ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan dan harapan bersama, serta angka yang terjangkit dan yang terdampak Covid-19 dapat menurun. “Hal penting yang juga menjadi perhatian kami adalah bagaimana agar pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Badung ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses disertai dengan penurunan kasus Covid-19, sehingga kasus Covid-19 bisa ditekan seminimal mungkin,” katanya. (ann/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mendagri Terbitkan SE Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang ditandatangani pada Hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada para kepala daerah gubernur, bupati/walikota. Beberapa butir yang termuat dalam surat edaran tersebut di antaranya imbauan kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan di libur panjang dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“Surat edaran ini tolong dapat diterima dan sekaligus diterjemahkan kembali, semua kembali kepada Local Wisdom, karakteristik wilayah masing-masing. Ini silakan mengambil dengan rapat Forkopimda mengambil keputusan,” kata Mendagri pada “Rapat Koordinasi Antisipasi Libur Panjang Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW” yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, (22/10/2020) di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.

Menurut Mendagri, pelaksanaan antisipasi kerawanan penularan Covid-19 selama libur panjang itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh kepala daerah dengan Forkopimda. Untuk itu, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kekompakan seluruh pihak tersebut. Apabila di daerahnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan, dapat dikatakan pengendaliannya tidak berjalan sukses.

“Prinsip satu saja ukurannya kalau nanti di media muncul kerumunan, yang tidak bisa menjaga jarak, teman-teman Forkopimda daerah itu dapat dikatakan gagal, tidak kompak, kira-kira begitu. Kekompakan rekan-rekan menjadi kunci,” ujar Mendagri menekankan.

Mendagri mengharapkan setelah rakor itu para kepala daerah bersama Forkopimda melakukan rapat untuk mengidentifikasi potensi kerawanan penularan di daerah masing-masing. Mendagri juga meminta kepala daerah mengaktifkan kembali mekanisme pertahanan pengendalian Covid-19 seperti pada saat lebaran Idul Fitri silam.

Misalnya melalui Kampung Tangguh, Desa Tangguh, RT Tangguh, RW Tangguh, dan lain-lain. Kepala daerah diminta pula berkoordinasi dengan seluruh pihak, seperti pengelola tempat wisata.

“Antisipasi, identifikasi dan lakukan koordinasi dengan semua stakeholder: hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain,” kata Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga meminta agar ikut diantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi selama masa liburan panjang, khususnya bencana hidrometeorologi. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem akan melanda Indonesia terutama wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagian wilayah timur Indonesia.

“Persiapkan diri, lingkungan dari potensi bencana hidromet. Berdasarkan prediksi BMKG, banjir longsor yang sudah terjadi di beberapa tempat,” imbuh Mendagri.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Siapkan Aturan Penyebaran Vaksin Agar Tepat Sasaran

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, yang juga adalah Menko Perekonomian, mengatakan pengadaan vaksin menjadi prioritas pemerintah. Alasannya, menurut Menko Airlangga, vaksin bisa menghentikan pandemi Covid-19 dan membantu kepercayaan publik untuk pemulihan ekonomi.

“Dua hal ini bisa diselesaikan dengan imunisasi,” ujar Menko Airlangga dalam talkshow “Keseimbangan Baru Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi” di Media Center Satgas Penangaan Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Kamis (22/10) siang.

Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan seluruh akses guna mempercepat pengadaan vaksin di tengah masyarakat. Salah satunya dengan mengeluakan peraturan presiden (Perpres) terkait pembelian vaksin dan sekarang disiapkan peraturan menteri kesehatan (Permenkes).

“Metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa mengakses pada kelompok prioritas untuk mendapatkannya di akhir tahun 2020 ini,” papar Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga menambahkan pemerintah menempuh dua jalur dalam pengadaan vaksin tersebut.

Pertama jalur mandiri melalui pengembangan Virus Merah Putih yang dalam pengembangannya siap masuk ke produksi pada akhir tahun 2021.

Yang kedua adalah jalur kerja sama internasional. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi kelas dunia seperti Sinovac, Sinopharm, Cansino, dan Astra Zeneca yang dikembangkan Oxford University, Inggris.

Sebagai contoh vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis yang diharapkan masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2020. Selain itu Sinovac juga akan mengirimkan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di akhir tahun. Bahan baku itu akan diproduksi di Bio Farma.

Terkait prioritas yang mendapatkan vaksin, berdasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemberian vaksin tahap pertama diberikan pada garda terdepan. Yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan – seperti dokter dan perawat – dan aparat penegak hukum sebagai penunjangnya.

“Pemerintah sedang menyiapkan road map dan master plan. Kami akan melaporkan ke Bapak Presiden yang nantinya akan memutuskan siapa yang didahulukan,” jelas Menko Airlangga.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan dari awal memang keberadaan laboratorium terbatas dengan petugas yang sedikit. Beberapa laboratorium masih menggunakan teknologi lama, bahkan laboratorium yang diprioritaskan itu untuk penyakit TBC. Namun sekarang ini, berkat kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 bersama lembaga lainnya, jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 terus berkembang.

“Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 sekarang sudah ada 374 laboratorium dan bakal ada penambahan tiga laboratorium lagi dalam waktu dekat ini. Secara umum jumlah laboratorium sudah memadai, Namun petugas laboratorium yang masih terbatas,” ungkap Doni.

Jenderal bintang tiga dari TNI AD ini menyebutkan semakin bertambahnya laboratorium ini membuat rata-rata harian pemeriksaan spesimen di atas 40 ribu per hari. Bahkan pernah mencapai 50 ribu per hari. Sementara untuk pemeriksaan rata-rata sudah 270 ribu spesimen, namun adakalnya satu orang itu lebih dari satu. Sehingga kemampuan rata-rata sekitar 33 ribu orang per hari.

“Artinya ini peningkatan luar biasa. Saat awal melakukan pemeriksaan hanya belasan persen dari ketetapan WHO. Sekarang sudah 82,51%, sebuah angka yang cukup membanggakan,” kata Doni yang baru saja mendapatkan gelar doktor kehormatan dari IPB University.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 22 Oktober Tercatat Ada 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia: 66.576 Aktif, 301.006 Sembuh, dan 12.959 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Data yang dihimpun pemerintah memperlihatkan bahwa penularan virus corona hingga hari ini, Kamis (22/10/2020), masih terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih bertambahnya kasus Covid-19, berdasarkan data yang masuk hingga Kamis pukul 12.00 WIB.

Data pemerintah memperlihatkan bahwa kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 377.541 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini diungkap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update yang diberikan setiap sore.

Meskipun jumlah kasus terus bertambah, harapan muncul dengan semakin banyaknya pasien Covid-19 yang sembuh. Dalam sehari, diketahui ada penambahan 3.497 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 301.006 orang sejak awal pandemi.

Namun, kabar duka kembali muncul dengan bertambahnya pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 21-22 Oktober 2020, ada 102 pasien Covid-19 yang tutup usia. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 12.959 orang.

Dengan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 66.576 orang. Mereka adalah pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Selain kasus positif, diketahui ada 164.346 orang yang saat ini berstatus suspek terkait penularan virus corona.

Sebanyak 4.432 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 43.928 spesimen dalam sehari. Pada periode yang sama, ada 33.412 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 4.211.138 spesimen dari 2.647.094 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 501 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona. Artinya, sekitar 97 persen wilayah di Indonesia sudah terdampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya