Komisi II Soroti Kapasitas SDM di Desa
Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyoroti kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas kerja yang optimal di tingkat daerah dan desa. Menurutnya hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Terlebih, ke depan era kerja didominasi teknologi informasi data yang bergerak cepat, sehingga problematika SDM tersebut harus bisa diselesaikan oleh pemerintah.
“Kita sudah bisa mapping problem pemerintahan desa, misalnya yang berkaitan dengan kualitas manusia. Saya kira artinya skala utama yang harus menjadi perhatian bersama yang disebut SDM itu tentu yang ujung tombaknya adalah kepala desa dan perangkat desa,” ujar Yanuar usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (25/5/2022).
Kemudian, lanjut Yanuar, akurasi data menjadi masalah lain yang dikeluhkan kepala desa. Permasalahan ini terlihat dari berbeda atau tidak sinkronnya data yang ada di tingkat desa dengan tingkat pusat. “Saya enggak tahu di mana duduk perkara hilangnya data atau menumpuknya data. Kira-kira begitu dari bawah 300, (di) atas tinggal dua. Turun ke bawah tinggal satu, ini di mana duduk perkaranya. Tapi kalau dalam soal urusan BLT (bantuan langsung tunai), (atau) bantuan-bantuan begitu ini kan jadi masalah ke depannya,” lanjutnya.
Masalah lainnya, kesejahteraan perangkat desa menjadi hal penting perlu diperhatikan, meski setiap desa memiliki otonomi atau kemandiriannya. Menurutnya, karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Sebab, apapun pembahasannya di tingkat provinsi maupun kabupaten, desa tetap menjadi ujung tombaknya karena masyarakat lebih dekat dan terhubung dengan pemerintah desa. “Jadi soal-soal kesejahteraan perangkat desa ini perlu menjadi perhatian,” imbuh politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) tersebut.
Catatan lainnya, yakni sebagaimana diketahui ada kebijakan baru yakni minimal sebesar 40 persen dari dana desa diberikan untuk bantuan sosial. Yanuar menilai, kebijakan tersebut sesungguhnya memiliki arah dan tujuan yang baik, terlebih sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Meski demikian, ia menilai bahwa pemerintah perlu memperhatikan bahwa kondisi tiap desa tidak dapat diseragamkan. “Luasnya nggak sama, jumlah warganya enggak sama, orang yang terdampaknya enggak sama, sehingga ini memerlukan apa yang disebut dengan diversifikasi atau klasifikasi desa desa,” jelas Yanuar.
Yanuar pun menegaskan, penerima bantuan haruslah mereka yang berhak, sehingga ia meminta agar kajian mengenai hal tersebut dapat diperdalam. Terakhir, ia mengingatkan perangkat desa perlu diperkuat, sebab perangkat desa merupakan pihak yang menjembatani pemerintah kabupaten dan desa. Selain itu diharapkan perangkat di tingkat kecamatan bisa mendapatkan porsi tugas dan kewenangan yang jauh lebih mudah dibuat. “Saya kira itu bagian dari cara kita bagaimana mengakselerasi pemerintah dan pembangunan di desa,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X itu.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
