Komisi II Soroti Kapasitas SDM di Desa
Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyoroti kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas kerja yang optimal di tingkat daerah dan desa. Menurutnya hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Terlebih, ke depan era kerja didominasi teknologi informasi data yang bergerak cepat, sehingga problematika SDM tersebut harus bisa diselesaikan oleh pemerintah.
“Kita sudah bisa mapping problem pemerintahan desa, misalnya yang berkaitan dengan kualitas manusia. Saya kira artinya skala utama yang harus menjadi perhatian bersama yang disebut SDM itu tentu yang ujung tombaknya adalah kepala desa dan perangkat desa,” ujar Yanuar usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (25/5/2022).
Kemudian, lanjut Yanuar, akurasi data menjadi masalah lain yang dikeluhkan kepala desa. Permasalahan ini terlihat dari berbeda atau tidak sinkronnya data yang ada di tingkat desa dengan tingkat pusat. “Saya enggak tahu di mana duduk perkara hilangnya data atau menumpuknya data. Kira-kira begitu dari bawah 300, (di) atas tinggal dua. Turun ke bawah tinggal satu, ini di mana duduk perkaranya. Tapi kalau dalam soal urusan BLT (bantuan langsung tunai), (atau) bantuan-bantuan begitu ini kan jadi masalah ke depannya,” lanjutnya.
Masalah lainnya, kesejahteraan perangkat desa menjadi hal penting perlu diperhatikan, meski setiap desa memiliki otonomi atau kemandiriannya. Menurutnya, karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Sebab, apapun pembahasannya di tingkat provinsi maupun kabupaten, desa tetap menjadi ujung tombaknya karena masyarakat lebih dekat dan terhubung dengan pemerintah desa. “Jadi soal-soal kesejahteraan perangkat desa ini perlu menjadi perhatian,” imbuh politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) tersebut.
Catatan lainnya, yakni sebagaimana diketahui ada kebijakan baru yakni minimal sebesar 40 persen dari dana desa diberikan untuk bantuan sosial. Yanuar menilai, kebijakan tersebut sesungguhnya memiliki arah dan tujuan yang baik, terlebih sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Meski demikian, ia menilai bahwa pemerintah perlu memperhatikan bahwa kondisi tiap desa tidak dapat diseragamkan. “Luasnya nggak sama, jumlah warganya enggak sama, orang yang terdampaknya enggak sama, sehingga ini memerlukan apa yang disebut dengan diversifikasi atau klasifikasi desa desa,” jelas Yanuar.
Yanuar pun menegaskan, penerima bantuan haruslah mereka yang berhak, sehingga ia meminta agar kajian mengenai hal tersebut dapat diperdalam. Terakhir, ia mengingatkan perangkat desa perlu diperkuat, sebab perangkat desa merupakan pihak yang menjembatani pemerintah kabupaten dan desa. Selain itu diharapkan perangkat di tingkat kecamatan bisa mendapatkan porsi tugas dan kewenangan yang jauh lebih mudah dibuat. “Saya kira itu bagian dari cara kita bagaimana mengakselerasi pemerintah dan pembangunan di desa,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X itu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
