Connect with us
Parlemen

Komisi II DPR Gali Masukan RUU Pemilu dari Akademisi Untirta

Komisi II DPR Gali Masukan RUU Pemilu dari Akademisi Untirta
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo berkunjung ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk menyerap masukan dari akademisi Untirta untuk memperkaya materi muatan yang sebagai penyempurna RUU Pemilu, di Untirta, Serang, Banten, Rabu (19/8/2020). Foto : Eno/Man

Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo berkunjung ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk menyerap masukan dari akademisi Untirta untuk memperkaya materi muatan yang sebagai penyempurna RUU Pemilu.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah cukup panjang perjalanannya. Kita diingatkan oleh akademisi Untirta tentang bagaimana penyusunan UU yang sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, legal draftingnya harus cermat betul baik dari judul, isi dan selanjutnya,” ujar Arif di Untirta, Serang, Banten, Rabu (19/8/2020).

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Arif, pihaknya mendapat masukan mengenai panitia rekrutmen dan seleksi anggota KPU, Bawaslu, DKPP dan seterusnya agar lebih diperhatikan dan juga mengenai penyelesaian sengketa Pemilu dari berbagai perspektif.

“Materi yang sifatnya teknis seperti panitia rekrutmen dan seleksi anggota KPU, Bawaslu, DKPP agar lebih diperhatikan guna menjamin kelembagaan penyelenggaraan yang lebih baik, lebih kuat, lebih demokratis. Juga menyangkut penyelesaian sengketa Pemilu dari berbagai perspektif, apakah itu sengketa administrasi, sengketa antar lembaga penyelenggara maupun sengketa pemilihan,” ujar Arif.

Sedangkan masukan mengenai e-voting, Arif menilai hal ini harus lebih cermat dan hati-hati. Bukan hanya dari sisi penyelenggara, tetapi juga dari sisi teknologi informatika yang harus kredibel serta kesiapan masyarakat. Sebab hal itu bisa menjadi masalah baru dan memunculkan suatu insinuasi bahwa mereka yang menguasai teknologi itulah yang akan mengambil keuntungan untuk kepentingan politiknya. (eno/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mendagri Terbitkan SE Antisipasi Penyebaran Covid-19 pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020 yang ditandatangani pada Hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020 yang ditujukan kepada para kepala daerah gubernur, bupati/walikota. Beberapa butir yang termuat dalam surat edaran tersebut di antaranya imbauan kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan di libur panjang dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“Surat edaran ini tolong dapat diterima dan sekaligus diterjemahkan kembali, semua kembali kepada Local Wisdom, karakteristik wilayah masing-masing. Ini silakan mengambil dengan rapat Forkopimda mengambil keputusan,” kata Mendagri pada “Rapat Koordinasi Antisipasi Libur Panjang Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW” yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, (22/10/2020) di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.

Menurut Mendagri, pelaksanaan antisipasi kerawanan penularan Covid-19 selama libur panjang itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh kepala daerah dengan Forkopimda. Untuk itu, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kekompakan seluruh pihak tersebut. Apabila di daerahnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan, dapat dikatakan pengendaliannya tidak berjalan sukses.

“Prinsip satu saja ukurannya kalau nanti di media muncul kerumunan, yang tidak bisa menjaga jarak, teman-teman Forkopimda daerah itu dapat dikatakan gagal, tidak kompak, kira-kira begitu. Kekompakan rekan-rekan menjadi kunci,” ujar Mendagri menekankan.

Mendagri mengharapkan setelah rakor itu para kepala daerah bersama Forkopimda melakukan rapat untuk mengidentifikasi potensi kerawanan penularan di daerah masing-masing. Mendagri juga meminta kepala daerah mengaktifkan kembali mekanisme pertahanan pengendalian Covid-19 seperti pada saat lebaran Idul Fitri silam.

Misalnya melalui Kampung Tangguh, Desa Tangguh, RT Tangguh, RW Tangguh, dan lain-lain. Kepala daerah diminta pula berkoordinasi dengan seluruh pihak, seperti pengelola tempat wisata.

“Antisipasi, identifikasi dan lakukan koordinasi dengan semua stakeholder: hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain,” kata Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga meminta agar ikut diantisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi selama masa liburan panjang, khususnya bencana hidrometeorologi. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem akan melanda Indonesia terutama wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagian wilayah timur Indonesia.

“Persiapkan diri, lingkungan dari potensi bencana hidromet. Berdasarkan prediksi BMKG, banjir longsor yang sudah terjadi di beberapa tempat,” imbuh Mendagri.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Siapkan Aturan Penyebaran Vaksin Agar Tepat Sasaran

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, yang juga adalah Menko Perekonomian, mengatakan pengadaan vaksin menjadi prioritas pemerintah. Alasannya, menurut Menko Airlangga, vaksin bisa menghentikan pandemi Covid-19 dan membantu kepercayaan publik untuk pemulihan ekonomi.

“Dua hal ini bisa diselesaikan dengan imunisasi,” ujar Menko Airlangga dalam talkshow “Keseimbangan Baru Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi” di Media Center Satgas Penangaan Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Kamis (22/10) siang.

Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan seluruh akses guna mempercepat pengadaan vaksin di tengah masyarakat. Salah satunya dengan mengeluakan peraturan presiden (Perpres) terkait pembelian vaksin dan sekarang disiapkan peraturan menteri kesehatan (Permenkes).

“Metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa mengakses pada kelompok prioritas untuk mendapatkannya di akhir tahun 2020 ini,” papar Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga menambahkan pemerintah menempuh dua jalur dalam pengadaan vaksin tersebut.

Pertama jalur mandiri melalui pengembangan Virus Merah Putih yang dalam pengembangannya siap masuk ke produksi pada akhir tahun 2021.

Yang kedua adalah jalur kerja sama internasional. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi kelas dunia seperti Sinovac, Sinopharm, Cansino, dan Astra Zeneca yang dikembangkan Oxford University, Inggris.

Sebagai contoh vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis yang diharapkan masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2020. Selain itu Sinovac juga akan mengirimkan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di akhir tahun. Bahan baku itu akan diproduksi di Bio Farma.

Terkait prioritas yang mendapatkan vaksin, berdasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemberian vaksin tahap pertama diberikan pada garda terdepan. Yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan – seperti dokter dan perawat – dan aparat penegak hukum sebagai penunjangnya.

“Pemerintah sedang menyiapkan road map dan master plan. Kami akan melaporkan ke Bapak Presiden yang nantinya akan memutuskan siapa yang didahulukan,” jelas Menko Airlangga.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo mengatakan dari awal memang keberadaan laboratorium terbatas dengan petugas yang sedikit. Beberapa laboratorium masih menggunakan teknologi lama, bahkan laboratorium yang diprioritaskan itu untuk penyakit TBC. Namun sekarang ini, berkat kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 bersama lembaga lainnya, jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 terus berkembang.

“Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 sekarang sudah ada 374 laboratorium dan bakal ada penambahan tiga laboratorium lagi dalam waktu dekat ini. Secara umum jumlah laboratorium sudah memadai, Namun petugas laboratorium yang masih terbatas,” ungkap Doni.

Jenderal bintang tiga dari TNI AD ini menyebutkan semakin bertambahnya laboratorium ini membuat rata-rata harian pemeriksaan spesimen di atas 40 ribu per hari. Bahkan pernah mencapai 50 ribu per hari. Sementara untuk pemeriksaan rata-rata sudah 270 ribu spesimen, namun adakalnya satu orang itu lebih dari satu. Sehingga kemampuan rata-rata sekitar 33 ribu orang per hari.

“Artinya ini peningkatan luar biasa. Saat awal melakukan pemeriksaan hanya belasan persen dari ketetapan WHO. Sekarang sudah 82,51%, sebuah angka yang cukup membanggakan,” kata Doni yang baru saja mendapatkan gelar doktor kehormatan dari IPB University.

Baca Selengkapnya

BERITA

Revisi UU Minerba Sesuai Prosedur dan Transparan

Oleh

Fakta News
Revisi UU Minerba Sesuai Prosedur dan Transparan
Tim Kuasa Hukum DPR RI yang diwakili oleh Anggota DPR RI Arteria Dahlan usai memberikan keterangan mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam Sidang Pleno Perkara Mahkamah Konstitusi, di Ruang Rapat Badan Keahlian (BK) DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Tim Kuasa Hukum DPR RI yang diwakili oleh Anggota DPR RI Arteria Dahlan menegaskan setiap tahap pembentukan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) sudah sesuai prosedur dan nomenklatur yang sama sejak awal tahun 2009 hingga periode saat ini. Tak hanya itu, setiap pembahasan UU Minerba digelar sangat transparan dengan publikasi kinerja terukur yang dapat dipantau publik melalui website resmi DPR RI (dpr.go.id).

Penegasan itu disampaikan Arteria usai memberikan keterangan mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam Sidang Pleno Perkara Mahkamah Konstitusi, dengan agenda mendengarkan keterangan dari DPR RI, Presiden dan pemberi keterangan DPD RI, di Ruang Rapat Badan Keahlian (BK) DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Turut hadir, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul dan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Tanti Sumartini.

“Pembentukan revisi UU Minerba ini sudah menggunakan nomenklatur yang sama sejak tahun 2009, hingga saat ini terus hadir dengan diksi yang sama. Sehingga, tidak ada satupun ketentuan formal yang dilanggar. Sejak awal kita sudah mempersilahkan untuk publik membuka website resmi DPR. Di situ terlihat jelas sangat terukur kinerja DPR baik mekanisme dan dokumentasi rapatnya,” ujar Arteria.

Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyakinkan, dalam setiap tahapan, pembentukan revisi UU Minerba sudah dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Maka, Arteria menegaskan Pasal 169 A (pasal yang menjadi objek keberatan pemohon) yang tertuang dalam UU Minerba adalah untuk kepentingan rakyat.

“Pasal 169 A yang menyebutkan KK (Kontrak Karya) dan PKP2B (Perusahaan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara) diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Setelah memenuhi persyaratan, itu adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kepastian hukum yang adil, bagi BUMN juga terselamatkan dan perlindungan terhadap tambang rakyat juga terjamin,” terangnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu kembali menegaskan, setiap tahapan dalam pembentukan revisi UU Minerba, DPR RI senantiasa berlandaskan pada kepentingan nasional. Begitu pula dalam tiap pembahasan revisi UU Minerba, DPR RI sudah melibatkan berbagai partisipasi publik, jajaran stakeholder terkait serta para ahli.

“DPR sejak awal pembentukan revisi UU Minerba sudah berlandaskan prinsip kepentingan nasional. Setiap fraksi pasti menempatkan kawan-kawan Anggota Dewan dengan kapasitas dan keberpihakan kepada rakyat. DPR memastikan bahwa semua regulasi yang dihadirkan dalam revisi UU Minerba adalah produk kedaulatan rakyat,” pungkas Arteria. (pun/es)

Baca Selengkapnya