Connect with us
DPR RI

Komisi I Tinjau Persiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Kodam II Sriwijaya

Komisi I Tinjau Persiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Kodam II Sriwijaya
Anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan dengan Kasdam II/ Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (15/6/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Tim Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus. Dalam kesempatan itu, Tim Komisi I DPR RI diterima oleh Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Ruslan Effendy yang mewakili Pangdam II/Sriwijaya, beserta seluruh prajurit di Kodam II/ Sriwijaya.

Lodewijk menjelaskan, maksud dan tujuan dari Kunspik ini adalah dalam rangka mendapatkan informasi sejauh apa kesiapan dari Kodam II/Sriwijaya untuk mendukung dan mengamankan Pemilu 2024. Dari sisi anggaran, ia menjelaskan, informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan sudah cukup banyak, terutama untuk anggaran operasional, kemudian pengawasan terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga perlengkapan kebutuhan lain, khhususnya untuk alat Penindakan Hura-Hara (PHH).

“Faktanya ada 640 (alat PHH) tapi itu yang diterima dari 2002 lalu, artinya itu sudah lama dan tidak bisa dioperasionalkan secara utuh. Tadi kasdam menyarankan agar bagaimana tiap Korem punya satuan PHH setingkat Kompi, atau satu SKK. Kemudian ada satu SKK lagi sebagai cadangan di tingkat Kodam,” ujar Lodewijk kepada Parlementaria, usai melakukan pertemuan dengan Kasdam II/ Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (15/6/2023).

Karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, persoalan anggaran ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgawilham) II/Sriwijaya untuk mengecek apakah dari Kodam yang berada di wilayah tersebut memiliki konsep yang sama. “Serta kami akan cek bagaimana realisasi anggaran yang diajukan. Tentunya dari fungsi nggaran dari Anggota Komisi I DPR RI kita akan tindaklanjuti kepada Kemhan dan Panglima TNI tentunya bagaimana realisasi dari dukungan anggaran ini,” jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.

Diketahui, Kodam II/Sriwijaya meliputi Provinsi Bangka Belitung (Babel), Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Adapun total pengerahan personil Kodam II/Sriwijaya berjumlah 12.720 orang, dengan rincian 1.740 orang di Provinsi Jambi, 3.230 orang di Provinsi Sumsel, 1.035 orang di Provinsi Bengkulu, 770 orang di Provinsi Babel, 2.034 orang di Provinsi Lampung, 1.269 orang sebagai pasukan cadangan, dan 2.747 sebagai pasukan siap BP.

Adapun hal-hal yang menonjol yang disampaikan dalam paparan adalah perbandingan jumlah TPS yang ada sebanyak 73.212 TPS, yang tidak sebanding dengan jumlah personil pengamanan sebanyak 12.720 orang. Sehingga, satu orang personil bisa meng-cover lebih dari satu TPS atau 1:6.

Hadir pula dalam kesempatan ini Anggota Komisi I DPR RI lainnya, yaitu Irmadi Lubis, Mukhlis Basri,dan Sturman Panjaitan dari Fraksi PDI-Perjuangan; Bobby Adhityo Rizaldi dari Fraksi Partai Golkar; Elnino Mohammad Husein Mohi dan Fadhlullah dari Fraksi Partai Gerindra; Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat; hasbi Anshory dari Fraksi Partai NasDem, dan Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VIII Tekankan ‘Haji Ramah Lansia’ Jangan Hanya Sekadar Semboyan Semata

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Tekankan ‘Haji Ramah Lansia’ Jangan Hanya Sekadar Semboyan Semata
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, saat melepas kloter delapan Jemaah Haji di Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (22/05/2024). Foto: DPR RI

Banjarmasin – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menekankan kepada para petugas haji agar bisa memberikan perhatian khusus kepada para calon jemaah haji lansia, khususnya yang berusia di atas usia enam puluh tahun.

Diketahui, dua tahun belakang Kemenag RI mempunyai program, yakni ‘Haji Ramah Lansia’. Karena itu, Ashabul berharap program tersebut bukan hanya ini bukan sekadar tagline, akan tetapi harus betul-betul diwujudkan. Sehingga para lansia bisa menunaikan ibadah haji dengan sangat baik karena pelayanan yang diberikan maksimal.

“Saya harapkan program yang dicanangkan Kemenag RI tidak hanya sekedar tagline ataupun semboyan saja, namun harus dibuktikan di lapangan ketika calon jemaah haji sedang melakukan ibadah di Arab Saudi, diberikan pelayanan yang maksimal,” demikian dikatakanya usai melepas kloter delapan Jemaah Haji di Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (22/05/2024).

Politisi Fraksi Parta Amanat Nasional ini pun berpesan kepada seluruh jemaah agar tidak terlalu memporsir tenaganya terutama khusus ibadah-ibadah yang bersifat sunah. Pasalnya, menurutnya, yang paling utama adalah saat melewati puncak haji, jemaah harus prima dan juga sehat. Karena wukuf di Arafah, adalah momen sahnya haji yang menjadi salah satu ritual paling penting dalam ibadah haji.

“Khususnya para calon jemaah haji saya berpesan agar tidak terlalu capai sama kegiatan-kegiatan seperti ibadah sunah, karena ketika puncaknya haji para jemaah harus sehat dan segar serta fit agar bisa melakukan rangkaian haji dengan baik dan maksimal,” pesannya.

Diketahui, kloter delapan yang dilepas Komisi 315 calon jemaah haji dan lima petugas haji. Sehingga, total keseluruhan 320 orang yang berasal dari tiga kabupaten, yakni dengan rincian dari Banjarmasin 10 orang, Palangkaraya 102 orang, dan Brito Kuala 203 orang.

“Insya Allah hari ini pukul jam 17:00 akan diberangkat menuju Arab Saudi, dengan tujuan Bandar Udara King Abdul Azis, kemudian ke Madinah lalu ke Mekkah. Ada dua calon jemaah haji tertua usia 84 tahun dengan jenis kelamin laki-laki bernama Jaderi Dauk Hasan Kabupaten Barito Kuala dan Ahmad Wirya Darma,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi

Oleh

Fakta News
Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program hilirisasi mineral nasional. Hal tersebut diungkapkannya menyusul terjadinya ledakan smelter di PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI), pekan lalu.

“Pemerintah jangan anggap enteng rentetan kecelakaan di smelter milik perusahaan Cina. Sebab hal itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter,” ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Dijelaskannya, peristiwa tersebut jadi momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat.

“Ini kan menyedihkan kalau sebentar-bentar terjadi ledakan smelter yang menimbulkan kerugian besar bagi pekerja ataupun masyarakat,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Mulyanto menilai penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi itu tidak sebanding dengan insentif yang diberikan Pemerintah. Pasalnya, berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor telah digelontorkan negara untuk mendukung habis-habisan sektor ini.

Belum lagi dampak sosial-lingkungan yang terus berulang baik ledakan smelter, seperti yang kembali terjadi di Kalimantan, maupun bentrok antar pekerja.

Sementara produk program hilirisasi ini hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah rendah. Sedang sembilan puluh persen lebih penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing.

“Program Hilirisasi setengah hati ini harus dihentikan. Saatnya kita evaluasi secara komprehensif program hilirisasi nasional, agar kita dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan Indonesia menjadi semakin berdaulat.Pemerintahan baru ke depan memiliki peran yang strategis,” tegasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bukan Lagi Pandemi, Melki Nilai Varian Covid Singapura Tak Perlu Terlalu Dikhawatirkan

Oleh

Fakta News
Bukan Lagi Pandemi, Melki Nilai Varian Covid Singapura Tak Perlu Terlalu Dikhawatirkan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Virus Covid-19 kembali menjadi ancaman karena baru-baru ini kembali meningkat di Singapura dengan varian baru Covid-19 KP.1 dan KP.2. Melihat kejadian ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai masyarakat tak perlu terlalu khawatir karena virus Covid-19 ini status pandeminya sudah dicabut. Selain itu, ia juga meminta fasilitas Kesehatan (faskes) untuk melakukan antisipasi.

“Yang penting bahwa penyakit ini itu bisa diantisipasi oleh masyarakat Indonesia dengan baik maupun juga oleh faskes ya. Jadi kalau orang sakit itu kalau Faskes-nya bisa ditangani kan aman ya. Jadi Covid ini juga sekarang bukan lagi pandemi, bukan lagi hal yang sangat luar biasa juga, kalaupun naik pada musim tertentu itu ya tinggal diurus aja dengan baik,” ujar Melki sapaan akrabnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/05/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir seperti saat virus Covid-19 ini pertama kali muncul. Terlebih sejauh ini pasien Covid-19 masih dapat teratasi dengan baik dan tidak perlu harus ke rumah sakit. Hal ini menandakan vaksinasi Covid-19 sukses dan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia sudah berjalan dengan baik.

“Jadi kita antisipasi seperti biasalah seperti penyakit-penyakit lainnya. Ini bukan lagi pandemi, sudah seperti flu dan sebagainya,” ujarnya.

Baca Selengkapnya