Connect with us
Parlemen

Komisi I Dukung Diplomasi Ekonomi Pemerintah

Komisi I Dukung Diplomasi Ekonomi Pemerintah
Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding mendukung prioritas politik luar negeri (polugri) Indonesia untuk tahun 2019-2024, khususnya pada penguatan diplomasi ekonomi. Guna memperkuat diplomasi ekonomi, tutur Karding, pemerintah perlu menyusun beberapa langkah strategis, salah satunya penguatan pasar domestik.

Ia mengusulkan, duta-duta besar aktif melakukan promosi produk Indonesia di pasar tradisional maupun non-tradisional sebagai salah satu bentuk diplomasi ekonomi. “Di era globalisasi dan percepatan informasi ini peran Kementerian Luar Negeri sangat strategis, karena itu harus kuat diplomasinya,” ungkap Karding dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI ini juga mempertanyakan kelanjutan diplomasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang dilakukan Pemerintah. Menurutnya, isu CPO merupakan salah satu langkah diplomasi untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi nasional.

“Kita mendorong Kementerian Luar Negeri melakukan upaya-upaya khusus terhadap keberlangsungan pasar CPO kita. Mengingat, ada perbedaan tarif bea produk CPO Indonesia dan CPO Malaysia di pasar India, dan ini cukup merugikan,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VI itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan prioritas Politik Luar Negeri dan Diplomasi tahun 2019 – 2014 yang disebut formula 4+1. “Prioritas politik luar negeri Indonesia akan bertumpu pada 4+1. Kita sebut formula 4+1,” ujar Menlu Retno.

Formula itu akan bertumpu pada penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan yang lebih baik terhadap WNI di luar negeri, peningkatam diplomasi kedaulatan dan kebangsaan serta peningkatan peran Indonesia di Kawasan dan Global. Sementara,  +1 adalah peningkatan infrastruktur diplomasi.

Menlu menambahkan,  lima tahun ke depan merupakan tahun yang sibuk bagi diplomasi Indonesia. Pada 2020, Indonesia masih akan duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sekaligus menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Di tahun yang sama, Indonesia akan menjadi Ketua Global Health and Foreign Policy. Masih 2020, Indonesia akan menyelenggarakan Halal Sumit dan juga Indo Pasific Infrastructure And Connectivity Forum. Sementara pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan juga Ketua G-20. (ann/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

KPK Luncurkan Aplikasi “Jaga” untuk Awasi Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Oleh

Fakta News
Aplikasi Jaga

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi Jaga. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu penyaluran bantuan sosial terkait penanganan pandemi virus Corona bisa tepat sasaran.

Peluncuran ini dilakukan secara virtual yang disiarkan langsung di YouTube KPK, Jumat (29/5/2020). Dalam peluncuran ini, Ketua KPK melakukan video conference bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Aplikasi ini diluncurkan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Appstore atau Playstore.

“Hari ini kita luncurkan salah satu aplikasi yang dibangun KPK, yaitu Jaga Bansos,” kata Ketua Firli Bahuri.

“KPK sudah meluncurkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, kita luncurkan aplikasi Jaga Bansos,” lanjutnya.

Ia mengatakan KPK juga telah mengeluarkan Surat Edaran KPK terkait penyaluran bansos tersebut. Firli mengatakan dalam surat edaran itu KPK merekomendasikan DTKS dijadikan rujukan untuk penyaluran bansos. Hal itu diharapkan penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

“Kita sama ingin jamin bansos tepat sasaran dan tepat guna dan tidak ada penyimpangan. Terkait itu di Surat Edaran KPK bahwa bansos berbasis pada DTKs dan bisa ditambah data lapangan, apabila memang DTKs belum mencakup warga yang berhak menerima atau sebaliknya apabila masih ada data yang masuk DTKs tapi tidak layak, kita keluarkan,” tuturnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Umumkan Kabupaten/Kota di Jabar yang Laksanakan The New Normal dan Lanjutkan PSBB Proporsional

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pelaksanaan the new normal (Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB) hanya diizinkan untuk 60 persen daerah atau 15 Kabupaten Kota. Sisanya akan melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional.

Daerah yang Diizinkan Melakukan The New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru) yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.

Sedangkan wilayah yang melanjutkan PSBB proporsional adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil berdasarkan data, evaluasi pelaksanaan PSBB tingkat provinsi hingga kajian dari ilmuwan. Salah satu ukuran yang diambil adalah angka reproduksi Covid-19 selama 14 ke belakang rata-rata berada di angka satu, bahkan dalam dua hari terakhir berada di angka 0,7. Mengikuti standar dari World Health Organization (WHO), wilayah dengan angka 1 itu dinyatakan bisa mengendalikan virus.

Kemudian, laju orang dalam pengawasan (ODP) menurun, tidak terlepas dari kinerja kepolisian bisa menahan masyarakat mudik. Polda Jabar ia sebut sudah menahan belasan ribu kendaraan dari Jawa Tengah tidak melintas ke Jawa Barat untuk tujuan DKI Jakarta.

Indikator terakhir yang menjadi acuan keputusan adalah angka pasien positif yang dirawat di Rumah Sakit turun. Kinerja dokter dan tenaga kesehatan bisa menekan pasien tidak perlu dirawat. Saat ini, angka keterisian ruang perawatan maupun isolasi pasien Covid-19 di Jawa Barat berada di angka 30,2 persen.

“Kami adalah provinsi yang sudah melakukan PSBB secara masif mungkin paling besar se-Indonesia, PSBB Provinsi mengawal 50 juta warga Jabar. Seluruh warga Jabar yang hampir 50 juta itu tidak ada yang tidak melalui sebuah proses screening yang namanya PSBB,” kata Ridwan Kamil saat konferensi pers daring, Jumat (29/5).

“Kami setiap mengambil keputusan harus berdasarkan data. Tidaklah ada keputusan yang tidak berbasis data. Kami tidak ingin gegabah, tidak ingin asal asalan dalam mengambil keputusan,” ujar dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bappenas Susun Protokol dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Oleh

Fakta News
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan ketiga kriteria itu juga sekaligus menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah sebelum menerapkan kenormalan baru.

“Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO,” jelas Subandi di Media Center GugusTugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun kriteria yang pertama adalah epidemologi. Dalam hal ini, angka reproduksi dasar daya tular awal untuk COVID-19 berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Artinya satu orang dapat menularkan virus kepada 2 sampai 6 orang. Hal itu sangat tinggi, dan harus dapat diturunkan hingga di bawah satu.

“Daya tular harus di bawah satu,” jelas Subandi.

Kriteria yang ke dua adalah sistem kesehatan, yang mana hal ini dengan mengukur kemampuan pelayanan kesehatan. Sebagaimana syarat yang dianjurkan oleh WHO bahwa suatu wilayah harus mampu memiliki kapasitas tempat tidur 20 persen lebih banyak dari adanya kasus baru.

“WHO memberikan syarat bahwa jumlah kasus baru rata-rata harus dapat dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak dari penderita kasus baru,” jelas Subandi.

Kemudian kriteria selanjutnya adalah surveillance yang cukup. Subandi mengatakan bahwa syarat lain yang harus ditegakkan untuk menuju kenormalan baru adalah dengan menjamin bahwa jumlah pengawasan melalui tes dapat tercukupi.

“Jumlah tes yang cukup. Bappenas telah mengarahkan agar merujuk pada WHO 1 dari 1.000 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brasil,” kata Subandi.

Selanjutnya data dari ketiga kriteria itu akan dikumpulkan ke dalam dashboard yang dikoordinatkan oleh sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 untuk kemudian dianalisa.

Dari analisa itu maka dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi tiap-tiap daerah apakah sudah dapat mengendalikan kasus COVID-19 atau belum.

Dalam hal ini, Bappenas juga telah mengumpulkan seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meminta dukungan data harian real time sebagai analisa yang lebih kredibel.

Menurut Subandi, dalam melaksanakan tiga kriteria tersebut juga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Sebab melawan pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran unsur lainnya dalam ‘pentaheliks’ meliputi dunia usaha, akademisi/komunitas, masyarakat dan media massa sehingga tercipta pemahaman yang sama.

“Melawan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus paham dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga nanti bagaimana bisnis melakukan itu, termasuk media yag bisa menyampaikan informasi yang betul untuk pemahaman yang sama,” tutup Subandi.

 

(hels)

Baca Selengkapnya