Komisi I Apresiasi Kesiapan Provinsi Jawa Timur Dalam Program Satu Data Indonesia
Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan perlindungan data yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Panja ini, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, dibentuk karena banyaknya aduan terkait kebocoran data yang masuk ke Komisi I. Ia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya mereka dalam pengelolaan dan perlindungan data serta kesiapan mereka dalam program Satu Data Indonesia.
“Komisi I DPR RI dalam hal ini Panja Kebocoran Data berkunjung ke Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan masukan, termasuk juga mengetahui dari jarak dekat dari secara langsung bagaimana pengelolaan data yang ada di Pemprov Jawa Timur. Hal ini perlu kita lakukan untuk keperluan kita sedang dalam rangka Panja kebocoran data, banyak kebocoran data masuk ke aduan kebocoran data masuk ke Komisi I sehingga kita membentuk Panja,” ujar Kharis selaku Ketua Tim kunjungan kerja kepada Parlementaria, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/2/2023).
Dalam kunjungan ini, Panja Kebocoran Data Komisi I mendengarkan masukan serta sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, terutama terkait dengan perlindungan data. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya perlindungan data telah membentuk Tim Reaksi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk di delapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
“Jadi hari ini kita dapat masukan yang sangat bagus dari Jawa Timur karena ternyata mereka itu sudah siap secara penuh, juga sudah bisa terintegrasi, terinteroperabilitas dengan seluruh sistem yang berlaku di pusat dan ada keseragaman di Jawa Timur untuk seluruh aplikasi yang ada di provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dari masukan-masukan ini kita akan bahas nanti dalam Komisi I, berkaitan dengan adanya Pusat Data Nasional dan seterusnya sebagai masukan yang konstruktif ke depan,” jelas Politisi Fraksi PKS DPR RI ini.
Diketahui, dari paparan yang disampaikan Asisten Sekda Provinsi Jawa timur sekaligus mewakili Gubernur Jawa Timur, Benny Sampirwanto bahwa pihaknya menyatakan kesiapan terkait dengan program Satu Data Nasional yang direncanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kominfo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki data sesuai standar dan telah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Karena itu, Abdul Kharis meyakini bahwa Provinsi Jawa Timur sudah siap untuk menyongsong adanya program Satu Data Indonesia.
“Hanya tadi kendala-kendalanya adalah masih banyaknya serangan-serangan siber terhadap database yang dimiliki Jawa Timur, ada 10 sampai 15 kali dalam satu bulan. Sebagian bisa diatasi dengan cepat, sebagian bisa diantisipasi, sebagian harus bekerjasama dengan ITS,” pungkas Legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Meskipun masih terdapat kendala seperti adanya serangan siber, Abdul Kharis mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Provinsi Jawa Timur dalam melindungi data. “Upayanya kita apresiasi tapi faktanya masih ada serangan-serangan ya saya kira ini bagian dari upaya untuk memperbaiki security dari data yang ada di Jawa Timur. Bahkan dalam satu waktu Diskominfo dalam hal ini yang menjadi leading sector dari pengamanan data mereka, membuat semacam server bayangan kemudian meminta para hacker untuk nyerang. Sehingga, bisa diketahui lubang-lubangnya ada di mana, masukan-masukan dari mereka. Saya kira ini kami apresiasi,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
