Connect with us

Komisi B DPRD: Rancangan Anggaran Carut Marut Bukti Anies Tak Mampu Pimpin Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menegaskan, carut marutnya rancangan anggaran hingga menjadi sorotan masyarakat seperti anggaran lem aika aibon sebesar Rp 82 miliar dan bolpoin merk faster sebesar Rp 678 miliar menjadi bukti bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mampu memimpin Jakarta.

“Kondisi ini terjadi di banyak SKPD, atau terjadi sistemik. Pada saat rapat anggaran tampak jelas konsep alokasi anggaran pembangunan yang tidak terarah apalagi dihubungkan dengan Visi Misi Gubernur Anies,” ujar Gilbert, di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11).

Gilbert juga mengatakan, gambaran alokasi dana untuk Formula E sebesar Rp1 triliun dinilai tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Gilbert justru menilai penganggaran itu mencerminkan ketidakberpihakan kepada masyarakat Jakarta yang mayoritas belum sejahtera.

“Tetapi alokasinya luar biasa besar menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan Gubernur Anies dalam melayani masyarakat. Pada saat KJP tertunda beberapa bulan, terasa sangat tidak manusiawi gagasan akan Formula E. Banyak sungai mati dan berbau busuk dengan lingkungan kumuh misalnya di Cakung yang dapat diperbaiki dengan dana Rp 1 trilyun,” ujar mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu.

Gilbert menuturkan, permintaan softcopy anggaran pun sulit diberikan oleh Dinas/SKPD. Dan kalau pun diberikan, isinya tidak lengkap dari seluruh SKPD terkait. Padahal, lanjut Gilbert, permintaan tersebut adalah resmi dari anggota DPRD dalam rapat anggaran.

Menurut Gilbert, tidak diberinya softcopy anggaran oleh SKPD sangat menyulitkan anggota DPRD untuk melakukan pengawasan sebagaimana fungsi legislatif. Gilbert menyatakan, jauh lebih mudah menelusuri secara global anggaran kalau ada softcopy file dalam bentuk Excel.

Gilbert pun menuturkan, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat kekacauan penyusunan anggaran belanja DKI tahun 2019.

“Data dapat dilihat di berita dengan rincian yang jelas. Selain adanya penurunan bagi hasil dari Pemerintah Pusat, juga terdapat penurunan PAD dari pemungutan pajak daerah,”ujarnya.

Gilbert menilai, tidak bijak seorang pemimpin yang hanya menyalahkan orang lain. Seharusnya Anies memiliki kemampuan untuk memimpin menata permasalahan Jakarta yang kompleks.

“Dalam kondisi seperti ini lebih baik minta maaf dan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain. Pemimpin itu menyatukan dan menetapkan sasaran masa depan, menetapkan sasaran dengan koordinatnya. Tentunya tidak mungkin semua dikerjakan sendiri olehnya, tetapi dengan delegasi ke bawah dan diawasi,”ujar Gilbert.

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tetap Berlangsung Sesuai Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Mensesneg didampingi Menparekraf saat memberikan keterangan pers di Gedung Utama, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/7).

Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia akan tetap berlangsung hikmat dengan segala kemeriahannya namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang aman dari Covid-19 dengan lebih banyak menitikberatkan pada aktivitas-aktivitas virtual.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, dalam keterangannya kepada pers di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

“Perayaan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia ini tetap harus hikmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Namun, kita lakukan secara sederhana dengan kemeriahan yang tetap, antusiasme masyarakat yang tetap tinggi, kreativitas dan inovasi juga tetap, hanya saja sesuai dengan protokol kesehatan yang aman dari Covid-19,” ujarnya.

Mensesneg sekaligus mengajak masyarakat untuk mulai memeriahkan suasana HUT RI tersebut sejak bulan Juli ini. Pratikno mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memasang logo dan tema HUT RI di jalan-jalan, tempat-tempat umum, sarana prasarana transportasi, dan berbagai saluran media. Kemeriahan tersebut akan semakin disemarakkan pada bulan Agustus atau bulan kemerdekaan dengan pemasangan bendera merah putih di berbagai tempat.

“Jadi tanggal 1 Juli 2020 ini kita maju satu bulan dibanding tahun lalu,” tuturnya.

Pratikno menegaskan bahwa upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan tetap digelar. Namun, untuk mematuhi protokol kesehatan, peringatan tersebut akan dihadiri secara terbatas.

“Kami perlu sampaikan bahwa upacara tentu saja tetap dilaksanakan secara khidmat, tetapi dengan peserta yang terbatas. Semua komponen yang terlibat dalam upacara hadir di situ, termasuk misalnya paskibraka akan hadir, tetapi dalam jumlah yang terbatas,” ucapnya.

“Jadi ini tidak berarti kemudian partisipasi masyarakat menjadi terbatas, tidak. Kami justru mengharapkan sebagaimana edaran yang kami sampaikan bahwa seluruh rakyat Indonesia kami sangat harapkan ikut aktif terlibat dalam upacara tersebut terutama secara virtual,” imbuh Mensesneg.

Nantinya, masyarakat akan dikenalkan kepada sebuah tradisi baru di mana saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan saat upacara peringatan berlangsung, masyarakat diharapkan menghentikan segala kegiatannya sejenak dan berdiri dengan sikap tegak sambil mengikuti lantunan lagu kebangsaan.

“Kemeriahan dan kekhidmatan akan tetap dijaga, keterlibatan masyarakat justru kita maksimalkan di seluruh Indonesia terutama secara virtual,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, menjelaskan secara lebih rinci bahwa dalam upacara peringatan tahun ini, para tamu undangan dipersilakan untuk mengikuti jalannya acara secara virtual. Keputusan ini diambil mengingat suasana pandemi yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan masyarakat dan tamu undangan lain dalam jumlah besar serta lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Kami tidak mengundang masyarakat bahwa kondisi kita paham masih adanya PSBB dan kita utamakan kesehatan masyarakat dan protokol kesehatan,” ucap Heru.

Adapun yang berkaitan dengan tim Paskibraka yang akan bertugas saat upacara berlangsung, telah diputuskan bahwa hanya terdapat tiga orang anggota Paskibraka yang nantinya akan bertugas mengibarkan bendera merah putih di lapangan Istana Merdeka.

“Itu akan kami ambil dari Paskibra 2019 yang pada saat itu tidak naik. Ini ada cadangan di 2019 kami ambil untuk di kegiatan Paskibra di 2020. Sehingga kami melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak merekrut di 2020 karena kita sayangi kesehatan dan nyawa masyarakat serta mengutamakan protokol kesehatan yang harus kita junjung tinggi,” tandasnya.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Nasihat Kapolri ke Taruna Akpol: Jangan Lupa Kata Tolong, Maaf, Terima Kasih

Oleh

Fakta News
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis saat menghadiri wisuda taruna dan taruni Akademi Kepolisian

Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menghadiri wisuda taruna dan taruni Akademi Kepolisian, dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Polri itu mengingatkan meski lulus dengan pangkat perwira mereka tetap harus menghormati para senior dan anggotanya.

Idham memberikan tiga ilmu agar para perwira muda lulusan taruna Akpol itu tidak salah dalam bersikap saat ditugaskan nanti. Tiga hal itu ialah kata tolong, maaf dan terima kasih.

“Ada 3 ilmunya itu. Jangan pernah kau lupa, kata tolong, maaf, terima kasih. Kalau kau sudah pegang semua itu, insyaallah kau akan dihargai anak buah, atasan,” kata Kapolri Jenderal Idham Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).

Idham mengingatkan agar para lulusan Akpol tidak sombong dengan pangkat yang mereka dapatkan usai lulus. Pangkat yang tinggi tidak boleh membuat mereka bertinggi hati hingga enggan meminta maaf jika berbuat kesalahan.

“Jangan kau sombong. Mentang-mentang perwira remaja, enggak boleh itu. Tidak hina kau kalau kau minta maaf,” kata Idham.

Sebanyak 293 taruna Akpol angkatan 51 Batalyon Adnyana Yuddhaga dinyatakan lulus. Capaja atas nama Ivan Pradipta menjadi lulusan terbaik dan meraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian 2020.

Acara wisuda tersebut dihadiri oleh Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto, Gubernur Akpol Irjen Asep Syahrudin, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi, serta pejabat lainnya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Transisi New Normal, Pemkot Surabaya Akan Berlakukan Jam Malam

Oleh

Fakta News
Kemenangan Joko Widodo-Maruf di Surabaya

Surabaya – Pemkot Surabaya mengubah Perwali No 28 Tahun 2020 soal transisi new normal. Nantinya, Perwali itu akan mengatur pembatasan aktivitas malam atau jam malam.

Aturan jam malam akan diterapkan mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Seperti yang disampaikan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto.

“Di mana di situ akan ada pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, diharapkan selesai pada pukul 22.00 WIB. Sampai dimulainya aktivitas masyarakat jam 04.00 atau jam 05.00 WIB,” kata Irvan kepada wartawan di kantor BPB Linmas Kota Surabaya, Senin (6/7/2020).

Irvan menambahkan, aturan jam malam berlaku bagi semua masyarakat di Kota Surabaya. Hanya aktivitas kesehatan dan logistik yang nantinya masih boleh berjalan 24 jam.

“Kegiatan yang masih diperbolehkan yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan logistik dan berhubungan dengan pelayanan pokok masyarakat,” imbuh Irvan.

Menurutnya, minimarket yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat masih diperbolehkan buka. Sedangkan untuk tempat rekreasi hiburan malam (RHU), pihaknya menyarankan untuk sementara tidak dibuka.

“Tempat hiburan diusulkan untuk tidak diperbolehkan beraktivitas dulu,” lanjut Irvan.

Ia menjelaskan, penyusunan perubahan Perwali No 28 Tahun 2020 sudah selesai.

“Kita usulkan perubahan Perwali itu, termasuk mengatur sanksi soal itu. Sudah (penyusunan) tinggal mengundangkan saja,” pungkas Irvan.

 

(edn)

Baca Selengkapnya