Kolaborasi Pusat-Daerah, Menghadirkan Rute Bus Dari Stasiun KRL Bogor
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri peluncuran uji coba operasi bus Jabodetabek Residence (JR) Connexion di proyek apartemen Grand Central, samping pintu masuk Stasiun Bogor, Jalan Mayor Oking, Bogor Tengah, Senin (3/8/2020).
Dengan beroperasinya JR Connexion dari Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) di dekat Stasiun Bogor ini melengkapi trayek sebelumnya yang berangkat dari Tamansari Persada, Tanah Sareal, Kota Bogor.
Tampak hadir dalam prosesi flag off tersebut Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti.
Bima Arya mengatakan, uji coba operasi JR Connexion dari perum PPD ini merupakan langkah lebih maju untuk mengurai kepadatan penumpang KRL dan kemacetan di Jakarta.
“Kalau dibilang membantu, sangat membantu. Tapi kalau bicara apakah cukup, belum tentu. Oleh karena itu kolaborasi ini harus terus bertambah lagi untuk menjangkau segmentasi penumpang lain, menambah titik lain dan menambah moda lain,” ungkap Bima Arya.
“Ini bukan akhir, nanti pasti ada kolaborasi lagi. Karena bagaimanapun harus berpikir 20 ribu penumpang dari Bogor ke Jakarta pada hari biasa itu bisa dilayani dengan baik tanpa antrean dan berdesakan. JR Connexion sebagai salah satu alternatif saja. Solusi yang ditawarkan ini saya kira bukan untuk Bogor saja ya, tapi juga membantu ganjil genapnya Jakarta, sehingga banyak warga yang pilih pakai kendaraan umum. Busnya juga saya lihat tadi sudah sangat nyaman,” tambahnya.
Bus JR Connexion tersebut mulai resmi beroperasi pada 4 Agustus 2020 dengan tarif promo Rp 15 ribu. Ada tiga trayek yang dilayani dari titik keberangkatan Grand Central samping Stasiun Bogor, yakni menuju Stasiun Juanda (05.15, 05.45, 07.30 WIB), Stasiun Manggarai (05.20, 05.50, 07.40 WIB) dan Stasiun Tebet (05.30, 06.00, 07.45 WIB). Trayek tersebut juga melayani jam pulang dari tiga titik tujuan tadi menuju Stasiun Bogor.
Fasilitas yang ditawarkan selain kursi sandar 2-2 yang nyaman, juga dilengkapi dengan AC, free WiFi dan colokan listrik untuk mengisi daya baterai ponsel penumpang. Bahkan, bus JR Connexion sudah menerapkan protokol kesehatan menuju Adaptasi Kebiasaan Baru untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Ini bagian dari kolaborasi dalam membangun sistem transportasi. Hikmah dari covid kita ini dipaksa untuk bergerak lebih cepat. Tantangan kita semua yang harus dilakukan bukan menyesuaikan kebiasaan tetapi membangun kebiasaan. Covid ini menguji sistem yang kita miliki. Sekarang juga kita diuji dalam sistem transportasi? Kita dipaksa untuk secara cepat terus beradaptasi dan membuat gebrakan-gebrakan. Masa kita biarkan 20.000 penumpang KRL setiap hari terus berdesak-desakan, kan tidak. Tetapi paling tidak langkah ini dapat membangun kebiasaan dan membangun sistem mudah-mudahan bisa mengakselerasikan semua yang ada disini,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa mengatakan, di Bogor sudah ada tiga titik pemberangkatan JR Connexion. Dua titik di Kota Bogor (Grand Central Stasiun Bogor dan Tamansari Persada) dan satu titik di Kabupaten Bogor, yakni Sentul City.
Di Tamansari Persada Bogor sendiri tersedia dua trayek, yakni menuju Blok M dan Juanda dengan jam keberangkatan 05.30, 06.00 dan 09.00 WIB. Harga tiket promo yang ditawarkan adalah Rp15 ribu. Sementara dari Sentul City atau tepatnya depan Masjid Besar Jabal Nur jam keberangkatan dimulai pukul 05.30, 06.00 dan 09.00 WIB dengan harga tiket Rp 25 ribu menuju Pasar Raya Blok M.
“Nanti ke depan, baik di Kota Bogor atau di perumahan dimanapun akan dibuka pelung pembukaan titik-titik baru. Ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah dalam hal ini dipercayakan kepada Perum PPD untuk memberikan sumbangsih pelayanan transportasi sebaik mungkin kepada masyarakat. Kalau kita berbicara bisnis ada untung ruginya. Setiap membuka trayek baru pasti rugi, tapi kami tidak melihat ke sana,” ujar Pande.
“Mudah-mudahan layanan yang sudah kami berikan di Kota Bogor ini dapat berkembang di kota-kota lain. Kami melihat animo penumpang sudah mulai bergerak naik. Rencana kami juga dari sana Sentul City ada beberapa feeder dari Kota Bogor (dengan Trans Pakuan). Semoga JR Connexion bisa menjadi alternatif moda transportasi selain KRL,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPTJ Polana B Pramesti mengungkapkan, layanan ini diharapkan bisa menjadi pilihan bagi warga yang biasa melakukan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi.
“Berdasarkan data pada 2019 ada pergerakan orang sekitar 88 juta per hari di Jabodetabek dari penduduk sekitar 30 juta. Ini yang menyebabkan kerugian akibat macet yang lumayan besar dalam setahun itu bisa mencapai triliunan rupiah. Kita targetkan juga di 2029 pengguna angkutan umum mencapai 60 persen. Pada 2019 baru 32 persen, kita dorong terus masyarakat agar bisa menggunakan transportasi umum. Sejalan dengan itu juga tentu fasilitas layanan harus ditingkatkan, salah satunya dengan menghadirkan JR Connexion ini,” ujar Polana.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
