Klaim dapat Restu dari Kapolri, Anton Charliyan Pede Diusung PDIP
Bandung – Irjen Pol. Anton Charliyan merasa optimis akan diusung oleh PDIP sebagai bakal calon Gubernur Jabar yang bertarung pada Pilkada Jabar 2018. Selain sinyal dari partai, Anton juga mengklaim didukung oleh masyarakat yang sudah membuat posko relawan di seluruh daerah di Jawa Barat. Dengan sudah terbentuknya posko relawan, Anton merasa yakin akan terpilih menjadi calon Gubernur Jabar. “Kita optimis karena masyarakat mendukung. Alhamdulillah ada posko relawan yang terbentuk, dan inisiatif ini datang dari para relawan. Ini spontanitas mereka mendukung saya, sekaligus simpati terhadap saya sebagai kandidat kuat calon Gubernur Jabar,” tutur Anton usai peresmian posko relawan, di Kota Bandung, Rabu 13 Desember 2017.
Mantan Kapolda Jabar ini menjadi salah satu kandidat yang masuk radar PDIP. Ada nama lain selain dia, seperti Sekda Jabar Iwa Karniwa, anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno, Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanuddin, dan Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdi Yuhana.
Anton yang masih aktif sebagai anggota Polri dengan jabatan Waka Lemdikpol Polri itu menambahkan, relawan yang terbentuk datang dari berbagai elemen. Mulai dari ulama, pengusaha, LSM, ormas, masyarakat adat, pelajar dan lainnya. Saat ini, ujarnya, sudah ada beberapa divisi yang dibentuk untuk menguatkan peran relawan. “Posko yang di Bandung ini terbesar. Tapi di daerah lain juga sudah ada posko, seperti di Cirebon, Cianjur, Tasikmalaya, Garut dan lainnya. Intinya sudah hampir di seluruh daerah. Untuk total relawan belum kami inventarisasi, nanti akhir bulan akan dikumpulkan KTP-nya,” kata Jenderal bintang dua ini.
Komunikasi dengan partai lain
Anton juga mengklaim terus melakukan komunikasi dengan PDIP termasuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tak cuma itu, Anton juga mengklaim sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik. “Masalah konvensi, saya yakin menang karena terus diperintahkan untuk sosialisasi. Saya percaya ke PDIP dan PDIP percaya ke saya. Saya percaya 200 persen. Saya juga langsung diperintahkan Sekjen PDIP, termasuk oleh Pak TB Hasanudin (Ketua DPD PDIP Jabar, red),” katanya.
Anton berharap ada keputusan yang secepatnya keluar mengenai kepastian dipilih tidaknya oleh partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Saat ini ia mengklaim peluangnya baru 75 persen. Meski begitu ia tetap terus melakukan sosialisasi ke seluruh lini dan bergerak cepat mengejar ketertinggalan dari kandidat lainnya. “Alhamdulillah saya tidak mencalonkan diri, tapi diberi kepercayaan. Persiapan memang minim, tapi saya tidak berkecil hati. Di Jabar ‘kan ada sejarah Sangkuriang, saya akan gunakan strategi Sangkuriang. Mungkin ini takdir saya melalui PDIP,” ucapnya.
Ketika disinggung mengenai stausnya sebagai anggota Polri aktif, Anton menuturkan, dirinya juga sudah mendapat restu dari Kapolri, Jenderal Tito Karnavian untuk maju bertarung dalam arena politik. Meski konsekuensinya mundur dari jabatan, Anton menerima itu. “Saya masih prajurit, tentu meminta izin dulu kepada Kapolri dan memohon dukungannya. Beliau dukung 100 persen. Beliau juga ingin ada kader yang bisa menduduki jabatan kepala daerah. Jika dicalonkan, demi Jabar saya rela meletakkan jabatan dan pangkat. Tapi saya serahkan semua keputusan itu kepada partai,” pungkasnya.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
