Kirim Surat Terbuka, KSPMI Pertanyakan Pergantian Direksi Pertamina oleh Kementerian BUMN
Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Fakta.News mengungkapkan pertanyaan terkait permasalahan pergantian direksi Pertamina yang terjadi pada Selasa (13/2/2018).
Faisal Yusra, Presiden KSPMI mengatakan bahwa pergantian direksi Pertamina telah terjadi sebanyak 9 kali dalam kurun waktu 15 tahun belakangan. Pergantian atau penetapan direksi ini menurutnya menunjukkan ada sesuatu yang salah baik dari kebijakan tersebut.
Selain itu KSPMI juga berharap seluruh upaya perubahan Direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja, bukan hal lain seperti membagi-bagi kekuasaan maupun kesempatan apalagi dikaitkan dengan hal subyektif seperti politik misalnya.
Berikut surat KSPMI yang ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno:
Kepada Ibu Rini Soemarno – Menteri BUMN Yang Saya Banggakan
Semoga ibu dalam keadaan sehat wal afiat, penuh berkah dan bahagia selalu.
Saya, Faisal Yusra, Presiden Konfederasi SP Migas Indonesia (KSPMI). Semoga Ibu masih mengingatnya.
Mencermati konstelasi yang berkembang seputar pergantian direksi PERTAMINA. Bagi banyak pihak termasuk Pekerja MIGAS/PERTAMINA adalah menjadi pertanyaan bila pergantian Direksi yang akan terjadi di Pertamina adalah Pergantian Rezim Direksi yang ke-9 selama 15 tahun. Padahal UU menegaskan dalam keadaan normal penugasan direksi BUMN adalah 5 tahun. Bisa dibayangkan pergantian yang begitu sering menunjukkan ada yang salah dalam penetapan Direksi. Apakah itu masalah kinerja maupun kompetensi figur yang tidak tepat, atau kebijakannya tidak pas.
Sebagai salah satu personal yang pernah bertanggungjawab mengelola BUSINESS PROCESS di PERTAMINA, adalah menjadi pertanyaan bila direksi Pertamina bertambah banyak sampai 11 Direksi seperti yang diberitakan akhir-akhir ini tanpa adanya perubahan proses bisnis yang signifikan. Ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pemborosan yang nyata.
Demikian pula bila direktorat pemasaran yang direncanakan silo-silo menjadi direktur pemasaran industri dan direktur pemasaran retail ditambah direktur logistik/perkapalan. Ini akan mengganggu banyak hal di lapangan karena kenyataannya sumbernya satu sektor dan pengaturan masing-masing direktorat dg KPI masing-masing akan menimbulkan masalah besar di area supply & distribusi. Hal yg sama dahulu telah pernah terjadi di saat BBM dan LPG memiliki KPI terpisah. Perlu effort yang sangat besar untuk membuat keduanya bersinergi. Padahal kedua sektor itu masih dalam naungan satu direksi. Bisa dibayangkan betapa runyamnya bila tiga sektor yang bersentuhan langsung memiliki masing-masing direksi dan masing-maisng KPI/Target. Kalau sudah pernah memiliki pengalaman yang tidak baik di masa lalu mengapa harus diulangi, Bu.
Seperti yang selalu disampaikan Pekerja Migas di saat beberapa kali rencana perubahan direksi masa lalu, organisasi direksi PERTAMINA yang sejalan dengan proses bisnisnya sesuai maksud dan tujuannya yang diatur dalam AD dan UU Migas adalah:
- Direktur Utama
- Direktir Hulu & Gas
- Direktur Hilir
- Direktur Keuangan & IT
- Direktur SDM
- Direktur Portofolio Bisnis & General Affair
Pekerja MIGAS/PERTAMINA berharap seluruh upaya perubahan Direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja, bukan hal lain seperti membagi-bagi kekuasaan maupun kesempatan apalagi dikaitkan dengan hal subyektif seperti politik misalnya.
Pekerja juga berharap, proses pemilihan dilakukan secara transparan dengan mengetengahkan kapabilitas dan kompetensi teknis dan manajerial dengan memberikan kesempatan Pekerja Karir yang nyata-nyata masuk dalam talent pool PERTAMINA sebagai bagian dari proses pembinaan dan promosi. Pekerja meyakini jabatan direksi adalah juga jabatan karir bukan jabatan politis.
Demikian masukan ini disampaikan untuk menjadi other opinion. Mohon maaf bila kurang berkenan.
Salam kinerja BUMN. Salam kinerja PERTAMINA. Salam NKRI.
Jakarta, 13 Pebruari 2018 – 13.48 WIB
Faisal Yusra – Presiden KSPMI
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
