Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
Jakarta – Kinerja ekspor dan impor di bulan Maret 2022 berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nilai ekspor pada Maret 2022 tercatat mencapai US$26,50 miliar dan nilai ini meningkat signifikan sebesar 29,42% (mtm) atau sebesar 44,36% (yoy). Di saat yang bersamaan, nilai impor pada Maret 2022 mencapai US$21,97 miliar dengan pertumbuhan sebesar 32,02% (mtm) atau 30,85% (yoy).
Dengan mengacu pada selisih antara ekspor dan impor tersebut, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Maret 2022 kembali mengalami surplus yang cukup besar yakni mencapai US$4,53 miliar. Surplus ini sekaligus melanjutkan tren surplus yang sudah terjadi sejak Mei 2020 lalu atau telah terjadi dalam kurun waktu selama 23 bulan berturut-turut.
“Kinerja perdagangan internasional Indonesia kembali menunjukkan performa impresif di tengah eskalasi perang Rusia-Ukraina. Surplus yang berkelanjutan ini akan terus mendorong kenaikan cadangan devisa, sekaligus meningkatkan kapasitas dan ketahanan sektor eksternal Indonesia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (18/04/2022).
Solidnya performa surplus Indonesia pada Maret 2022 ditopang oleh kinerja ekspor yang terus menguat di tengah peningkatan harga berbagai komoditas andalan yang cukup signifikan. Tercatat pada Maret 2022, harga batubara meningkat 49,91% (mtm), nikel tumbuh 41,26% (mtm), dan CPO naik 16,72% (mtm).
“Di tengah momentum kenaikan harga komoditas, Indonesia terus memacu hilirisasi komoditas unggulan. Sehingga ekspor Indonesia tidak lagi berasal dari komoditas hulu, namun mengandalkan komoditas hilir yang memiliki nilai tambah tinggi,” lanjut Menko Airlangga.
Langkah awal nyata dari program ini salah satunya dibuktikan dengan transformasi ekspor dari bijih nikel ke produk turunan besi dan baja (Fero Nikel). Berdasarkan unit value ekspor, nilai tambah yang didapatkan dari produk Fero Nikel mencapai 60 kali lebih besar dari nilai komoditas bijih nikel dan konsentratnya.
Peningkatan nilai tambah dalam aktivitas produksi juga tercermin dalam aktivitas manufaktur yang terus berada di level ekspansif. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Maret 2022 berada di posisi 51,3. Posisi tersebut lebih tinggi dibandingkan level Februari 2022 yang sebesar 51,2, serta masih melanjutkan level ekspansi selama tujuh bulan beruntun.
Kenaikan level PMI Indonesia sejalan dengan PMI Regional ASEAN yang juga mengalami ekspansi sebesar 51,7, di mana Singapura menempati posisi tertinggi (55,0) dan diikuti Filipina pada posisi kedua (53,2). Lebih lanjut, level PMI Indonesia masih berada di atas level PMI negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (49,6) dan Myanmar (47,1).
Kinerja PMI yang terus terekspansi ini turut mendorong ekspor sektor industri pengolahan yang pada Maret 2022 mampu tumbuh sebesar 23,99% (mtm) atau 29,83 (yoy). Sektor ini juga mendominasi komposisi ekspor Indonesia dengan porsi mencapai 72,69% dari total ekspor.
Sementara itu, dari sisi impor terlihat bahwa komposisi utamanya didominasi oleh golongan bahan baku/penolong dengan porsi sebesar 77,46% dengan peningkatan sebesar 32,60% (mtm) atau 31,53% (yoy). Disusul oleh impor barang modal dengan porsi mencapai 14,26% yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,31% (mtm) atau 30,12% (yoy). Selain itu, impor konsumsi tercatat hanya mencapai 8,28% dari total impor.
“Dominasi dan kenaikan impor bahan baku menunjukkan bahwa impor Indonesia ditujukan untuk aktivitas produktif guna mendorong output nasional, sementara kenaikan pada barang modal menunjukkan perusahaan manufaktur terus mendorong ekspansi usahanya,” ujar Menko Airlangga.
Meskipun surplus neraca perdagangan terus berlanjut, Pemerintah akan tetap waspada dan terus responsif dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul, seperti melambatnya laju pemulihan ekonomi Zona Euro akibat perang Rusia- Ukraina, serta penerapan lockdown yang baru saja diterapkan kembali di Tiongkok. Kondisi ini diperkirakan berpengaruh pada performa ekspor ke depan.
Di sisi lain, kenaikan harga komoditas energi dan bahan pangan juga berpotensi mendorong inflasi global. Harga minyak mentah tercatat terus meningkat, di mana per Maret 2022 naik sebesar 18,58% (mtm). Di saat yang sama, beberapa harga bahan pangan global juga mengalami peningkatan, seperti harga kedelai yang naik 8,91% (mtm) dan harga gandum dengan peningkatan sebesar 24,53% (mtm).
“Untuk itu, guna memitigasi dampak transmisi kenaikan harga komoditas global ke domestik, Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Nasional dalam menjaga stabilitas inflasi, dengan menerapkan strategi 4K, yakni strategi menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” pungkas Menko Airlangga Hartarto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
