Kiai Sepuh Minta Pengurus NU Ikhlas, Kompak, dan Jadi Juru Damai Dunia
Jombang – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Tasyakuran 1 Abad NU dan Doa untuk Muassis-Masyayikh Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Kamis (16/2/2023). Acara ini berlangsung dari hingga Jumat dini hari.
Hadir Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar beserta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan segenap pegurus harian PBNU lainnya, serta sejumlah kiai sepuh NU. Terlihat pula Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Mustasyar PBNU KH Nurul Huda Djazuli dalam kesempatan tersebut mengimbau warga dan pengurus NU senantiasa menjaga keikhlasan dan persatuan di internal organisasi. Menurutnya, inilah yang akan menguatkan jam’iyah dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“NU itu harus kompak. Siapa pun yang khidmah dengan NU, jangan sekali-kali (konflik gara-gara) rebut jabatan, rebut kekuasaan,” kata pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso Kediri ini.
Kiai Nurul Huda yang datang bersama putranya, KH Abdurrahman al-Kautsar (Gus Kautsar) itu juga mengingatkan; mendekati pemilu, para kiai biasanya akan kedatangan tamu “bermacam-macam.” Karena itu, ujarnya, kekompakan adalah modal dasar untuk tetap tak tergoyahkan. “Jangan sampai NU pecah!,” pesannya.
Peran Internasional
Sementara itu, Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Haris Shodaqoh mengingatkan peran global NU untuk menjadi juru damai sebagai cerminan dari misi kasih sayang universal Islam, rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semua).
Namun demikian, tambahnya, NU mesti tetap konsisten pada prinsip-prinsip yang telah dicanangkan para pendirinya baik dalam hal akidah, syariah, maupun akhlak.
“NU harus mampu menjaga hal-hal lama yang baik, dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik, al-muhafadhah ‘alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah, tanpa keluar dari ajaran salafus shalih,” kata Wakil Rais ‘Aam PBNU KH Anwar Iskandar yang memandu acara itu menyimpulkan.
Sebelumnya, Kiai Anwar juga menyampaikan sejumlah capaian fenomenal, yakni Muktamar Internasional Fikih Peradaban I sebagai kelanjutan dari G20 Religion Forum atau R20 yang juga diinisiasi NU. Salah satu butir deklarasi dari pertemuan ulama dunia itu adalah memberi legitimasi kepada Piagam PBB dan PBB itu sendiri sebagai institusi multilateral yang sah dari kacamata syariat.
“NU telah mendeklarasikan sebuah cita-cita besar bahwa kita ingin jadi pelopor dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah dunia,” katanya.
Peran tersebut, menurutnya, adalah usaha NU dalam menerjemahkan prinsip ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan) yang sudah dicanangkan KH Achmad Siddiq, Rais ‘Aam PBNU (1984-1991). Trilogi ukhuwah itu telah dielaborasi secara pemikiran oleh KH Abdurrahman Wahid lalu diwujudkan dalam program-program oleh kepengurusan PBNU pimpinan Gus Yahya, era sekarang.
Sebelumnya, para kiai sepuh NU dari berbagai daerah di Indonesia menggelar tahlil dan istigasah di area makam Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
Ketua PBNU yang juga juru bicara tasyakuran ini, Alissa Qotrunnada Munawaroh menyebut acara ini sebagai malam spiritualitas yang dihadiri para kiai yang mayoritas dari jajaran mustasyar dan syuriyah dari pusat dan se-Pulau Jawa.
“Gus, mbak, mas semua. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras dan kerja samanya. Semoga kita mendapat barokah muassis NU melalui khidmah kita beberapa hari ini. Saya senang, rangkaian Harlah 1 Abad NU yang megah, kita akhiri dengan hikmat dan syahdu di makam muassis NU. Semua tak lepas dari khidmah teman-teman semua,” kata Ning Alissa mengapresiasi panitia.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
