Kiai Sepuh Minta Pengurus NU Ikhlas, Kompak, dan Jadi Juru Damai Dunia
Jombang – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Tasyakuran 1 Abad NU dan Doa untuk Muassis-Masyayikh Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Kamis (16/2/2023). Acara ini berlangsung dari hingga Jumat dini hari.
Hadir Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar beserta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan segenap pegurus harian PBNU lainnya, serta sejumlah kiai sepuh NU. Terlihat pula Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Mustasyar PBNU KH Nurul Huda Djazuli dalam kesempatan tersebut mengimbau warga dan pengurus NU senantiasa menjaga keikhlasan dan persatuan di internal organisasi. Menurutnya, inilah yang akan menguatkan jam’iyah dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“NU itu harus kompak. Siapa pun yang khidmah dengan NU, jangan sekali-kali (konflik gara-gara) rebut jabatan, rebut kekuasaan,” kata pengasuh Pesantren Al-Falah Ploso Kediri ini.
Kiai Nurul Huda yang datang bersama putranya, KH Abdurrahman al-Kautsar (Gus Kautsar) itu juga mengingatkan; mendekati pemilu, para kiai biasanya akan kedatangan tamu “bermacam-macam.” Karena itu, ujarnya, kekompakan adalah modal dasar untuk tetap tak tergoyahkan. “Jangan sampai NU pecah!,” pesannya.
Peran Internasional
Sementara itu, Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Haris Shodaqoh mengingatkan peran global NU untuk menjadi juru damai sebagai cerminan dari misi kasih sayang universal Islam, rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semua).
Namun demikian, tambahnya, NU mesti tetap konsisten pada prinsip-prinsip yang telah dicanangkan para pendirinya baik dalam hal akidah, syariah, maupun akhlak.
“NU harus mampu menjaga hal-hal lama yang baik, dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik, al-muhafadhah ‘alal qadimish shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah, tanpa keluar dari ajaran salafus shalih,” kata Wakil Rais ‘Aam PBNU KH Anwar Iskandar yang memandu acara itu menyimpulkan.
Sebelumnya, Kiai Anwar juga menyampaikan sejumlah capaian fenomenal, yakni Muktamar Internasional Fikih Peradaban I sebagai kelanjutan dari G20 Religion Forum atau R20 yang juga diinisiasi NU. Salah satu butir deklarasi dari pertemuan ulama dunia itu adalah memberi legitimasi kepada Piagam PBB dan PBB itu sendiri sebagai institusi multilateral yang sah dari kacamata syariat.
“NU telah mendeklarasikan sebuah cita-cita besar bahwa kita ingin jadi pelopor dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah dunia,” katanya.
Peran tersebut, menurutnya, adalah usaha NU dalam menerjemahkan prinsip ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan) yang sudah dicanangkan KH Achmad Siddiq, Rais ‘Aam PBNU (1984-1991). Trilogi ukhuwah itu telah dielaborasi secara pemikiran oleh KH Abdurrahman Wahid lalu diwujudkan dalam program-program oleh kepengurusan PBNU pimpinan Gus Yahya, era sekarang.
Sebelumnya, para kiai sepuh NU dari berbagai daerah di Indonesia menggelar tahlil dan istigasah di area makam Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
Ketua PBNU yang juga juru bicara tasyakuran ini, Alissa Qotrunnada Munawaroh menyebut acara ini sebagai malam spiritualitas yang dihadiri para kiai yang mayoritas dari jajaran mustasyar dan syuriyah dari pusat dan se-Pulau Jawa.
“Gus, mbak, mas semua. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras dan kerja samanya. Semoga kita mendapat barokah muassis NU melalui khidmah kita beberapa hari ini. Saya senang, rangkaian Harlah 1 Abad NU yang megah, kita akhiri dengan hikmat dan syahdu di makam muassis NU. Semua tak lepas dari khidmah teman-teman semua,” kata Ning Alissa mengapresiasi panitia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
