Khofifah: Bendungan Tukul Akan Berikan Dampak Luar Biasa bagi Masyarakat Pacitan
Pacitan – Presiden Jokowi secara konsisten memberikan perhatian terhadap proyek strategis nasional yang dicanangkannya. Salah satunya adalah pembangunan bendungan di seluruh pelosok Indonesia.
Kali ini, Jokowi meresmikan salah satu bendungan yang menjadi proyek strategis nasional di Jawa Timur yaitu Bendungan Tukul di Desa Karanggede, Arjosari, Pacitan.
Saat meresmikan Bendungan Tukul, Jokowi didampingi Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Mensekneg Pratikno, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pacitan Indartato.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menyebut Bendungan Tukul akan memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat Pacitan. Salah satunya bisa menjadi sentra pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberadaan bendungan ini, sebut Khofifah, antara lain memberikan manfaat bagi lahan pertanian di Pacitan.
“Setidaknya 600 hektare saluran irigasi bisa teraliri air setiap saat, khususnya di wilayah Arjosari dan Pacitan,” ujar Khofifah, Minggu (14/2).
Mantan Mensos RI ini mengungkapkan Bendungan tukul juga bisa menyuplai air baku sebesar 300 liter per detik. Tentunya dengan daya seperti ini, bisa menjadi salah satu potensi energi.
“Bendungan Tukul juga bisa menjadi tempat wisata dan lahan konservasi. Sehingga bisa turut meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Bendungan Tukul sendiri pembangunannya sudah dimulai sejak 2015 sampai 2020. Bendungan ini menelan biaya APBN murni sebesar Rp 934,8 miliar.
“Bendungan Tukul menjadi salah satu dari enam bendungan di Jatim yang menjadi proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah,” imbuhnya.
Keberadaan Bendungan Tukul, lanjut Gubernur Khofifah, tentunya akan mendukung upaya Jatim untuk terus menjadi provinsi yang secara konsisten berkontribusi tinggi di bidang pertanian secara nasional. Berdasarkan data BPS pada 2020, produksi padi di Jatim menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Yakni dengan kontribusi terhadap nasional sebesar 18,17 persen secara nasional. Produksi gabah kering giling Jatim sebesar 10,02 juta ton atau setara dengan 5,65 juta ton beras.
Kemudian, produksi jagung Jatim tertinggi di tingkat nasional yaitu sebanyak 6,6 juta ton. Dengan kontribusi terhadap nasional sebanyak 21,8 persen.
“Hal yang tidak kalah membanggakan adalah di saat nilai tukar petani (NTP) di daerah lain mengalami kontraksi, di Jatim tidak terjadi. NTP Jatim masih tumbuh sebesar 0,26 persen,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi menuturkan Bendungan Tukul menjadi salah satu dari 65 bendungan yang telah dimulai pembangunannya sejak enam tahun lalu. Beberapa di antaranya sudah diresmikan. Salah satunya Bendungan Nipah di Jatim.
Bendungan Tukul, ungkap Jokowi, memiliki peran penting, khususnya untuk pengendalian banjir, mengairi sawah irigasi dan penyediaan air baku. Dengan kapasitas 300 liter per detik, Bendungan Tukul memiliki kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik air.
“Bendungan Tukul bisa meningkatkan indeks pertanaman dari 1 kali tanam padi dan tanam palawija dalam setahun, menjadi 2 kali tanam padi dan tanam palawija. Dengan kondisi seperti ini Bendungan Tukul menjadi salah satu infrastruktur penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan air,” jelas Jokowi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
