Connect with us

Ketua MPR Dukung Kebijakan Presiden Jokowi Tetapkan PPSB dan Darurat Kesehatan Masyarakat

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah Presiden Jokowi menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Bamsoet juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PSBB dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

“Langkah Presiden Jokowi menetapkan kebijakan PSBB dan menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat sangatlah tepat. Dan kita juga sudah dengar kesiapan Kapolri untuk mengamankan jalannya kebijakan itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi III DPR RI siang tadi. Kita harapkan kebijakan tersebut bisa mengeliminasi penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas di Tanah Air,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (31/3/2020).

Ia menegaskan dengan telah ditetapkannya kebijakan PSSB dan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh pemerintah pusat, dapat segera diterapkan oleh semua pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga diminta tidak membuat kebijakan sendiri yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Semua pihak harus berkoordinasi dan satu langkah dari pusat hingga daerah dalam memerangi wabah corona. Dengan terbitnya PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat pusat,” katanya.

Selain itu, dia juga mendukung kebijakan larangan warga negara asing (WNA) untuk masuk ke Indonesia untuk sementara waktu. Pelarangan juga dilakukan terhadap WNA yang transit di Indonesia dalam penerbangan jarak jauh ke berbagai negara tujuannya.

“Pelarangan tersebut bukan berarti Indonesia menutup diri terhadap dunia luar. Maupun menjustifikasi bahwa WNA sebagai pembawa COVID-19. Melainkan lebih sebagai bentuk antisipasi dan ikhtiar memerangi dan menghentikan penyebaran virus COVID-19,” tegas Bamsoet.

Ia menambahkan, dengan melarang masuknya WNA ke Indonesia, pemerintah bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 melalui imported case. Sekaligus juga melindungi para WNA agar tak terkena serta menularkan COVID-19 dalam perjalanan mereka.

“WHO sudah menyarankan agar setiap orang melakukan physical distancing. Sangat penting bagi individu dari negara manapun untuk membatasi perjalanan lintas negara. Memang ini sangat berat, apalagi di tengah geliat ekonomi global dan konektivitas tanpa batas yang menuntut orang-orang selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, bahkan dari satu benua ke benua lain. Namun demi kebaikan umat manusia, kita harus menahan diri sejenak,” tuturnya.

Bamsoet menekankan perang melawan COVID-19 bukanlah perang satu orang atau satu negara saja. Melainkan perang seluruh umat manusia. Kesadaran umat manusia untuk melakukan physical distancing dan menjaga kebersihan menjadi salah satu kunci agar manusia tak dikalahkan oleh virus corona.

“Begitu kita bisa memenangi peperangan melawan virus COVID-19, barulah kita buka kembali pergerakan orang-orang menembus lintas negara. Sebaliknya jika tak bisa menahan diri, kita tak ubahnya hanya berputar dalam sebuah labirin yang membingungkan. Satu pasien COVID-19 sembuh, namun lima orang lainnya terinfeksi. Situasi seperti ini tak akan berakhir jika pergerakan manusia tak dibatasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Salat Jumat di Masjid Baiturrahim

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo terlebih dahulu dilakukan pemindaian suhu tubuh sebelum memasuki Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 5 Juni 2020.

Jakarta – Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 5 Juni 2020. Salat Jumat ini merupakan yang pertama kali diadakan kembali sejak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Tiba sekira pukul 11.47 WIB, Kepala Negara tampak mengenakan masker dan dilakukan pemindaian suhu tubuh sebelum masuk ke dalam masjid. Setibanya di masjid, Presiden terlebih dahulu melaksanakan salat sunat tahiyyatul masjid. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib dalam salat Jumat kali ini yaitu Sudarjat dan bertindak sebagai muazin yaitu Apif Syarif Hidayat.

Dalam khotbahnya, khatib mengajak jemaah untuk terus meningkatkan iman dan takwa setelah beribadah puasa di bulan Ramadan. Khatib juga berharap agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

“Saat ini bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi ujian yang sangat berat dari Allah Swt., yaitu pandemi Covid-19. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini semua akan segera berakhir,” kata khatib.

Untuk diketahui, salat Jumat kali ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, antara lain pengecekan suhu tubuh dan pengaturan jarak antarjemaah. Selain itu, jemaah juga membawa perlengkapan salat masing-masing, telah berwudu sebelum ke masjid, serta mengenakan masker.

Selain itu, kapasitas masjid untuk sementara waktu dibatasi menjadi hanya 150 jemaah dari kapasitas sebelumnya sebanyak 750 jemaah. Di sejumlah titik di sekitar lokasi masjid turut disediakan sarana cuci tangan baik menggunakan sabun maupun hand sanitizer dan tisu antiseptik yang dapat digunakan para jemaah.

Kemarin, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah meninjau kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru di Masjid Baiturrahim.

“Kita harapkan nanti apabila salat Jumat sudah dimulai lagi di Masjid Baiturrahim ini betul-betul sudah siap melaksanakan tatanan normal baru, adaptasi kebiasaan baru,” kata Presiden di Masjid Baiturrahim, Kamis, 4 Juni 2020.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ketua Gugus Tugas Umumkan Prakondisi Pembukaan Sembilan Sektor

Oleh

Fakta News
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi dan penetapan 102 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman COVID-19 telah dimulai.

Dalam hal ini, pelaksanaan dari program tersebut baru berlaku bagi sejumlah daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus COVID-19, sehingga dalam hal ini dapat diberikan kewenangan untuk memulai pra-kondisi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah mendapatkan respon yang positif dari beberapa pimpinan daerah.

“Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspon baik oleh pemimpin daerah di 102 Kabupaten/Kota,” kata Doni melalui keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (4/6) malam.

Selanjutnya, para pimpinan di daerah juga telah mengupayakan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok dan komponen masyarakat serta bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Sampai sejauh ini, beberapa pimpinan di daerah telah melaporkan bahwa laju peningkatan kasus di wilayahnya masing-masing dapat ditekan. Namun memang diakui bahwa hal itu belum maksimal di beberapa daerah yang lain.

“Hingga saat ini kita sudah bisa menekan laju peningkatan kasus di beberapa daerah, meskipun di beberapa daerah lainnya masih belum maksimal,” jelas Doni.

Menurut Doni, pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan-tahapan meliputi, waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi.

“Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman COVID-19,” kata Doni.

Kemudian, di samping pemerintah tetap fokus dan optimal dalam pengendalian COVID-19 agar masyarakat tidak sampai terpapar, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Menurutnya, dampak dari kondisi tersebut juga dapat memicu masalah baru yang berujung pada menurunnya imunitas sehingga rentan terhadap paparan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Dampak dari kehilangan pekerjaan ini akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga berisiko terpapar COVID-19,” kata Doni.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja saat ini menunjukkan bahwa dampak COVID-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.

Mengacu pada Pembukaan UUD 1945, Pemerintah Negara Indonesia telah diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di sisi lain, sesuai Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, maka Gugus Tugas dalam menentukan tahapan pembukaan sektor ekonomi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial ekonomi, dan tenaga kerja, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak,” tutur Doni.

Selanjutnya Gugus Tugas juga melakukan diskusi dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sosial-budaya dan keamanan.

Sembilan Sektor

Adapun dalam pembukaan sektor ekonomi, Gugus Tugas telah mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari 3 aspek yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi Produk Domestik Regional Bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor.

Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi; pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Menurut keputusan yang diambil, sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh Kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap.

“Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait,” jelas Doni.

Selain itu, supervisi berupa monitoring dan evaluasi juga dilakukan bersama-sama Kementerian/dinas terkait, Gugus Tugas Pusat dan daerah serta elemen masyarakat secara terus menerus.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 baru, maka Ketua Gugus Tugas akan memberi rekomendasi susulan untuk menutup kembali aktivitas tersebut.

“Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 dalam sektor tersebut, maka Gugus Tugas akan merekomendasikan kepada Kementerian terkait untuk menutup kembali aktivitasnya,” kata Doni.

Dalam hal ini perusahaan atau sektor yang melakukan aktivitas juga wajib mengambil tindakan preventif apabila terjadi potensi transmisi lokal ke masyarakat luas.

“Maka perusahaan dan/atau manajemen kawasan sektor tersebut berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracing agresif, dan isolasi yang ketat dalam kluster penyebaran dari kawasan tersebut,” pungkas Doni.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Polri Akan Perketat Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Selama PSBB Transisi

Oleh

Fakta News

Bekasi – Kepolisian akan memperketat pengamanan, pengawasan, dan penegakan disiplin protokol kesehatan selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi. Khususnya, pada beberapa tempat yang sudah dilakukan pengamanan dan pengawasan, antara lain MRT, KRL, serta pasar-pasar.

“Dan ini kami akan terus melakukan upaya-upaya dan kami akan merangkul tidak hanya TNI/Polri, tetapi juga pemerintah daerah, instansi terkait, kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat dilibatkan dalam hal ini,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Nana Sujana saat mengunjungi pos pengamanan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Kamis, 4 Juni 2020.

Menurut dia, masa transisi bukan berarti PSBB selesai. Masyarakat tetap harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur selama masa PSBB, terutama soal protokol kesehatan.

“Tugas kita masih banyak, karena faktanya masyarakat yang terkena, positif, ini masih cukup banyak,” ujar Nana.

Nana mengatakan kepolisian sudah banyak melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus korona selama PSBB, antara lain dengan melakukan penyekatan arus balik. Polda Metro Jaya melaksanakan Operasi Ketupat Jaya 2020 guna menghalau masyarakat yang akan keluar maupun masuk wilayah Jakarta.

Berdasarkan data yang dihimpun, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya beserta instansi lain telah memutarbalikan 65.878 kendaraan yang hendak keluar masuk wilayah Jakarta. Puluhan ribu kendaraan tersebut ditindak selama periode 24 April-3 Juni 2020.

Masa pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2020 berakhir pada Sabtu, 30 Mei 2020. Namun, Polda Metro Jaya tetap melanjutkannya dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan hingga Minggu, 7 Juni 2020.

“Sesuai dengan surat keputusan gugus tugas dan Menteri Perhubungan (Budi Karya) untuk kelanjutan ke depan kami masih menunggu apakah tanggal 7 selesai atau akan diperpanjang kembali,” tutur Nana.

Sementara itu, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan penyekatan ruas jalan dilakukan guna mencegah masyarakat dari daerah episentrum baru, seperti Jawa Timur.

“Kalau kita tidak kendalikan orang masuk kembali ke Jakarta, sangat dikhawatirkan akan muncul gelombang kedua serangan virus covid ini,” papar Eko.

Dia juga mengingatkan selama vaksin covid-19 belum ditemukan, masyarakat perlu disiplin mematuhi protokol kesehatan.

“Mari kita semua disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan, mari kita semua beradaptasi dengan budaya yang baru, kepatuhan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Kalau sakit, tidak usah keluar rumah, ini sekali lagi bukannya untuk menyusahkan masyarakat semua, tapi protokol ini untuk mengendalikan virus covid-19,” ujar Eko.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya