Connect with us

Ketua MPR Ajak Masyarakat Perkuat Optimisme di Tengah Pandemi Corona

DPR Butuh Kritik Membangun
Ketua MPR Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat optimisme di tengah meluasnya wabah Virus Corona.

Bamsoet yakin bahwa masa-masa sulit seperti sekarang akan bisa dilalui pada waktunya. Beberapa hari lalu, otoritas kota Wuhan di Tiongkok melaporkan tidak adanya kasus baru COVID-19 selama tiga hari berturut-turut.

“Jika penularan wabah nCoV-19 di Wuhan bisa direduksi atau terhenti, hal yang sama juga bisa terjadi di negara lain, termasuk di Indonesia. Karena itu, masyarakat Indonesia jangan pesimis. Sebaliknya, tetaplah optimis,” kata Bamsoet, Minggu (22/3/2020).

Untuk menjaga dan memperkuat optimisme itu, Ketua MPR mengimbau semua pihak untuk tidak mendramatisir fakta atau indikator yang menggambarkan proses melemahnya perekonomian nasional. Menurutnya, proses pelemahan ekonomi akibat wabah nCoV-19 sudah diprediksi.

“Indikator ekonomi seperti nilai tukar valuta, indeks harga saham gabungan hingga harga energi seperti minyak dan gas, memang harus dipublikasikan secara berkelanjutan untuk diketahui publik. Namun, publikasi indikator-indikator ekonomi itu hendaknya tidak didramatisasi untuk tujuan membuat publik takut,” lanjutnya.

Tidak hanya masyarakat Indonesia, komunitas global pun tahu dan sedang merasakan ragam kerusakan akibat wabah nCoV-19. Orang awam sekalipun tahu bahwa pembatasan mobilitas warga yang terus dieskalasi, apalagi sampai pada tahapan lockdown sebuah kota atau negara, akan menimbulkan kerusakan di sana sini, termasuk di sektor ekonomi.

Produktivitas pekerja pasti menurun. Ada pabrik yang harus ditutup sementara sehingga volume produksi merosot, permintaan melemah, mata rantai pasokan dan distribusi barang tidak lancar, bahkan sampai pada potensi lonjakan harga barang dan belanja berlebihan karena panik.

Ia mengatakan pada saat-saat seperti ini, setiap komunitas dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Kerja keras membatasi penyebarluasan wabah nCoV-19 otomatis menuntut pengorbanan dari sektor lain, termasuk sektor ekonomi dan semua sub-sektornya.

“Saat ini, banyak negara, termasuk Indonesia, tidak hanya sekadar menerapkan pembatasan, tetapi juga harus mengeluarkan anggaran ekstra untuk melindungi semua warga negara dari kemungkinan tertular nCoV-19. Tak hanya alokasi anggaran, bahkan waktu, tenaga serta pikiran seluruhnya fokus pada upaya cegah tangkal penyebarluasan wabah nCoV-19,” ungkapnya.

Pada saat yang sama, semua kepala pemerintahan bersama jajaran menteri ekonomi juga bekerja ekstra keras agar kinerja perekonomian negara tidak lumpuh. Alih-alih memacu pertumbuhan ekonomi, mencegah kerusakan di sejumlah sektor pun menjadi pekerjaan tidak mudah.

Dalam situasi seperti sekarang, imbuh Bamsoet, yang bisa dilakukan setiap negara adalah menerapkan sejumlah kebijakan stimulus agar perekonomiannya tidak mengalami kerusakan yang kelewat serius. Langkah yang sama juga dilakukan Indonesia.

“Jangan lupa bahwa dalam konteks gejolak ekonomi, situasi seperti sekarang bukan pengalaman pertama bagi Indonesia. Beberapa dekade lalu, Indonesia juga pernah menghadapi gejolak dan krisis ekonomi. Namun, sudah terbukti bahwa perekonomian negara tidak lumpuh. Dengan kebersamaan dan kerja keras, perekonomian Indonesia bisa pulih,” pungkasnya.

 

(Hels)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Peringati Hari Lahir Bung Karno, PDIP Gelar Wayang Kulit Secara Online di Youtube

Oleh

Fakta News

Jakarta – Memperingati Hari Lahir Bung Karno 6 Juni 1945, PDI Perjuangan menggelar pagelaran Wayang Kulit dengan lakon Kumbokarno Sang Senopati.

Pagelaran wayang kulit yang disajikan oleh dalang Ki Manteb Soedharsono ini akan digelar secara live streaming di YouTube, Jumat 5 Juni 2020 pukul 21.00 WIB. Acara ini juga akan dimeriahkan oleh bintang tamu Marwoto.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pagelaran Wayang Kulit ini mengangkat tema nasionalisme, sebagaimana semangat yang diusung oleh Bung Karno.

“Lakon Kumbokarno Sang Senopati ini mengisahkan perjuangan seorang Senopati dalam mempertahankan Tanah Airnya. Nilai-nilai Cinta Tanah Air ini yang ingin kita bumikan di Bulan Bung Karno ini,” ujar Hasto.

Hasto pun menegaskan, siapapun yang berniat menonton pagelaran ini, khususnya yang ingin nobar alias nonton bareng, harus memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini.

“Kita harus selalu ingat, bahwa kita berada di masa pandemik Covid-19. Maka, semua kegiatan yang melibatkan lebih dari satu orang harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Corona, yakni dengan cuci tangan, menjaga jarak 2 meter dan memakai masker,” ujarnya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Salat Jumat di Masjid Baiturrahim

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo terlebih dahulu dilakukan pemindaian suhu tubuh sebelum memasuki Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 5 Juni 2020.

Jakarta – Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 5 Juni 2020. Salat Jumat ini merupakan yang pertama kali diadakan kembali sejak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Tiba sekira pukul 11.47 WIB, Kepala Negara tampak mengenakan masker dan dilakukan pemindaian suhu tubuh sebelum masuk ke dalam masjid. Setibanya di masjid, Presiden terlebih dahulu melaksanakan salat sunat tahiyyatul masjid. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib dalam salat Jumat kali ini yaitu Sudarjat dan bertindak sebagai muazin yaitu Apif Syarif Hidayat.

Dalam khotbahnya, khatib mengajak jemaah untuk terus meningkatkan iman dan takwa setelah beribadah puasa di bulan Ramadan. Khatib juga berharap agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

“Saat ini bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi ujian yang sangat berat dari Allah Swt., yaitu pandemi Covid-19. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini semua akan segera berakhir,” kata khatib.

Untuk diketahui, salat Jumat kali ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, antara lain pengecekan suhu tubuh dan pengaturan jarak antarjemaah. Selain itu, jemaah juga membawa perlengkapan salat masing-masing, telah berwudu sebelum ke masjid, serta mengenakan masker.

Selain itu, kapasitas masjid untuk sementara waktu dibatasi menjadi hanya 150 jemaah dari kapasitas sebelumnya sebanyak 750 jemaah. Di sejumlah titik di sekitar lokasi masjid turut disediakan sarana cuci tangan baik menggunakan sabun maupun hand sanitizer dan tisu antiseptik yang dapat digunakan para jemaah.

Kemarin, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah meninjau kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru di Masjid Baiturrahim.

“Kita harapkan nanti apabila salat Jumat sudah dimulai lagi di Masjid Baiturrahim ini betul-betul sudah siap melaksanakan tatanan normal baru, adaptasi kebiasaan baru,” kata Presiden di Masjid Baiturrahim, Kamis, 4 Juni 2020.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ketua Gugus Tugas Umumkan Prakondisi Pembukaan Sembilan Sektor

Oleh

Fakta News
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi dan penetapan 102 Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program masyarakat produktif dan aman COVID-19 telah dimulai.

Dalam hal ini, pelaksanaan dari program tersebut baru berlaku bagi sejumlah daerah yang berada di zona hijau dan tidak terdapat kasus COVID-19, sehingga dalam hal ini dapat diberikan kewenangan untuk memulai pra-kondisi.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah mendapatkan respon yang positif dari beberapa pimpinan daerah.

“Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspon baik oleh pemimpin daerah di 102 Kabupaten/Kota,” kata Doni melalui keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (4/6) malam.

Selanjutnya, para pimpinan di daerah juga telah mengupayakan persiapan dengan seksama dan membangun komunikasi dengan semua kelompok dan komponen masyarakat serta bergotong-royong sebelum menjalankan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Sampai sejauh ini, beberapa pimpinan di daerah telah melaporkan bahwa laju peningkatan kasus di wilayahnya masing-masing dapat ditekan. Namun memang diakui bahwa hal itu belum maksimal di beberapa daerah yang lain.

“Hingga saat ini kita sudah bisa menekan laju peningkatan kasus di beberapa daerah, meskipun di beberapa daerah lainnya masih belum maksimal,” jelas Doni.

Menurut Doni, pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19 harus terencana dengan menjalankan tahapan-tahapan meliputi, waktu yang tepat, sektor yang diprioritaskan, koordinasi yang ketat antara pusat dan daerah, serta monitoring dan evaluasi.

“Untuk memastikan terlaksananya tahapan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tercapai masyarakat produktif dan aman COVID-19,” kata Doni.

Kemudian, di samping pemerintah tetap fokus dan optimal dalam pengendalian COVID-19 agar masyarakat tidak sampai terpapar, pada saat yang bersamaan pemerintah juga harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Menurutnya, dampak dari kondisi tersebut juga dapat memicu masalah baru yang berujung pada menurunnya imunitas sehingga rentan terhadap paparan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Dampak dari kehilangan pekerjaan ini akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga berisiko terpapar COVID-19,” kata Doni.

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja saat ini menunjukkan bahwa dampak COVID-19 telah mengakibatkan sekitar 3,7 juta pekerja formal kehilangan pekerjaan. Ini belum termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.

Mengacu pada Pembukaan UUD 1945, Pemerintah Negara Indonesia telah diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di sisi lain, sesuai Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, maka Gugus Tugas dalam menentukan tahapan pembukaan sektor ekonomi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial ekonomi, dan tenaga kerja, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Presiden Joko Widodo telah menugaskan Ketua Gugus Tugas untuk menyampaikan pembukaan kembali sektor yang memiliki dampak positif terhadap hajat hidup orang banyak,” tutur Doni.

Selanjutnya Gugus Tugas juga melakukan diskusi dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi kerakyatan, sosial-budaya dan keamanan.

Sembilan Sektor

Adapun dalam pembukaan sektor ekonomi, Gugus Tugas telah mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, penilaian dampak ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan indikator indeks dampak ekonomi dari 3 aspek yaitu aspek ketenagakerjaan, proporsi Produk Domestik Regional Bruto sektoral, dan indeks keterkaitan sektor.

Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi; pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Menurut keputusan yang diambil, sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.

Adapun pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut dilakukan oleh Kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi dan simulasi secara bertahap.

“Protokol pelaksanaan di masing-masing sektor dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait,” jelas Doni.

Selain itu, supervisi berupa monitoring dan evaluasi juga dilakukan bersama-sama Kementerian/dinas terkait, Gugus Tugas Pusat dan daerah serta elemen masyarakat secara terus menerus.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 baru, maka Ketua Gugus Tugas akan memberi rekomendasi susulan untuk menutup kembali aktivitas tersebut.

“Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 dalam sektor tersebut, maka Gugus Tugas akan merekomendasikan kepada Kementerian terkait untuk menutup kembali aktivitasnya,” kata Doni.

Dalam hal ini perusahaan atau sektor yang melakukan aktivitas juga wajib mengambil tindakan preventif apabila terjadi potensi transmisi lokal ke masyarakat luas.

“Maka perusahaan dan/atau manajemen kawasan sektor tersebut berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracing agresif, dan isolasi yang ketat dalam kluster penyebaran dari kawasan tersebut,” pungkas Doni.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya