Ketua MPR Ajak Kaum Milenial Instropeksi Diri di Momen Peringatan Sumpah Pemuda
Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Sumpah Pemuda adalah titik awal dari realisasi konsep wawasan kebangsaan. Ia pun mengajak kaum milenial untuk melakukan introspeksi diri di momen sumpah pemuda kali ini.
Ketua DPR RI ke-20 ini pun memberikan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan introspeksi, yaitu apakah Sumpah Pemuda hanya akan menjadi memori kolektif bangsa yang dikenang setiap tahun? Atau menjadikannya sebagai warisan kebangsaan yang akan selalu kita hidupkan dalam keseharian?.
“Mungkin ini pertanyaan retoris. Namun, penting kita tanyakan ke dalam diri masing-masing. Di tangan kalian sebagai generasi muda bangsa, pertanyaan retoris ini saya titipkan sebagai bahan perenungan,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (29/10/2020).
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Free Training Online ESQ Leadership Center, ‘Sumpah Pemuda, Pancasila Untuk Milenial’ bersama Ary Ginandjar Agustian, secara virtual dari Bali, Rabu (28/10/20). Ikut serta dalam pelatihan ESQ virtual ini sekitar 4.000 siswa SMA, SMK serta mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia.
Bamsoet pun melanjutkan ikrar sumpah pemuda dirumuskan sebagai landasan pergerakan kebangsaan hingga terwujudnya cita-cita Indonesia merdeka. Untuk itu, Bamsoet berpesan setelah 92 tahun saatnya kaum milenial meneruskan semangat Sumpah Pemuda dengan mempersiapkan diri sebagai pemimpin.
“Sekarang banyak orang penting. Namun, 10 atau 20 tahun mendatang mereka bukan lagi orang penting. Kalian lah yang akan menggantikan mereka menjadi orang penting,” ujar Bamsoet.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini memaparkan sebuah survei yang dilakukan oleh Komunitas Pancasila Muda pada akhir Mei 2020 kepada kaum muda di 34 provinsi. Hasilnya ada 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.
Sementara, 19,5 persen bersikap netral, dan 19,5 persen lainnya menganggap Pancasila hanya sekedar nama yang tidak dipahami maknanya. Ia juga memaparkan survei dari CSIS yang mencatat ada sekitar 10 persen generasi milenial yang setuju mengganti Pancasila.
“Sebelumnya, survei LSI Tahun 2018 juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen, dari 85,2 persen pada tahun 2005 menjadi 75,3 persen pada tahun 2018,” papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini pun menilai masih adanya sikap generasi muda yang tidak sejalan dengan Pancasila, menunjukkan masih ada pekerjaan rumah bagi semua elemen bangsa untuk mengupayakan agar Pancasila lebih dapat diterima generasi muda salah satunya yaitu menerjemahkannya ke dalam dunia anak muda.
“Ada beberapa metode yang telah saya gunakan. Misalnya, melalui platform sosial media seperti Youtube Bamsoet Channel. Di satu sisi, metode ini dapat mendekatkan Pancasila dalam kehidupan keseharian generasi muda. Di sisi lain, masuknya konten-konten yang menghadirkan nilai Pancasila dapat menjadi penyeimbang atas masifnya konten dari platform lain yang lebih banyak mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal dan jati diri bangsa,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di antara sebagian kecil generasi muda yang mempunyai sikap tidak sejalan dengan Pancasila, mereka termasuk generasi muda terpelajar atau berprestasi secara akademik. Kondisi ini sedikit banyak menggambarkan masih ada celah pada sistem pendidikan, terutama pada aspek pendidikan karakter.
Ia pun mendukung gagasan pelatihan ESQ yang mengingatkan membangun sumberdaya manusia, kecerdasan intelektual (intelligence quotient) saja tidak cukup. Tetapi, harus dilengkapi dengan kecerdasan emosional (emotional quotient) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotient).
“Akan jauh lebih menarik jika dalam berbagai pelatihan yang dilakukan, ESQ Leadership Center turut memasukan materi kebangsaan. Sehingga para peserta training juga memiliki national quotient,” pungkas Bamsoet.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
