Connect with us
DPR RI

Ketua Komisi IV Minta Pupuk Indonesia Perluas Jaringan Pupuk Non Subsidi

Ketua Komisi IV Minta Pupuk Indonesia Perluas Jaringan Pupuk Non Subsidi

Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengadakan Bimbingan Teknis Program Pengembangan Wawasan Pertanian di Hotel Sheraton Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pupuk Indonesia dalam kerangka memberikan wawasan pertanian yang menerapkan penggunaan pupuk yang berimbang.

Hadir dalam acara ini Sudin, S.E. Ketua Komisi IV DPR RI, yang menyampaikan beberapa poin penting guna kepentingan petani, diantaranya sehubungan dengan keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi, Sudin berharap petani dapat memenuhi kekurangan dengan menggunakan pupuk non subsidi.

Sudin berharap Pupuk Indonesia menambah kios pupuk non subsidi agar memudahkan petani mengakses, memunculkan kompetisi antar kios sehingga meningkatkan kualitas layanan kepada petani.

Sudin juga menyampaika agar biaya operasional Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) disediakan oleh kementan dan di backup oleh Pupuk Indonesia. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Sudin juga mendorong petani untuk membentuk atau bergabung dalam kelompok tani karena ini menjadi persyaratan dalam mengajukan kebutuhan pupuk subsidi dalam e-RDKK sesuai dengan aturan Pemerintah.

“Saya menghimbau para petani untuk membentuk kelompok tani atau bergabung dengan kelompok tani yang sudah ada, karena ini adalah persyaratan mengajukan kebutuhan pupuk subsidi dalam e-RDKK yang diatur oleh pemerintah, agar distribusi pupuk subsidi tepat sasaran dan tepat guna” ujar Sudin.

Sudin juga mengapresiasi propinsi Lampung yang berhasil menjadi daerah dengan produktivitas padi tertinggi di Indonesia dan meminta agar lampung diberikan tambahan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur yang mendukung pertanian.

Gusrizal, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia menyampaikan apresiasi kepada petani di Propinsi Lampung atas pencapaian dalam produktivitas padi dan bersepakat dengan Sudin. S.E. Ketua Komisi IV DPR RI, untuk menyiapkan lebih banyak jaringan kios pupuk non subsidi.

“Saya bersepakat dan sangat setuju dengan Pak Sudin akan perlu dan pentingnya memperluas jaringan kios pupuk non subsidi agar gampang diakses petani. Kami di Pupuk Indonesia baru ini juga meluncurkan Program Makmur yang merupakan program pertanian yang terpadu, termasuk dalam penggunaan pupuk yang berimbang. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan memakmurkan petani” ujar Gusrizal.

Seperti diketahui belum lama ini, 31 Agustus 2021 lalu, Pupuk Indonesia luncurkan Program Makmur yang diresmikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Program Makmur sebelumnya bernama Program Agrosolution. Program ini merupakan Program Pendampingan intensif kepada petani & budidaya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi, dengan berbasis Triple Bottom-Line 3P (People, Planet, Profit) untuk memakmurkan Petani Indonesia. Dengan Program ini diharapkan menjadi semangat baru demi memakmurkan, meningkatkan hasil panen dan pendapatan petani Indonesia.

Lebih jauh lagi Gusrizal juga mengapresiasi Komisi IV DPR RI yang sangat serius mendorong dan memastikan pertumbuhan bidang pertanian, “Saya sampaikan apresiasi yang dalam kepada Komisi IV DPR RI, khususnya juga Pak Sudin, yang mendukung penuh Pupuk Indonesia dalam program memakmurkan petani kita.”tutup Gusrizal.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya