Connect with us

Ketua ICMI : Pengelolaan Dana Haji Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi, Sudah Ada UU yang Mengaturnya

Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie(Foto : icmijabar.or.id)

Jakarta – Munculnya perdebatan pro dan kontra di masyarakat tentang rencana pemerintah untuk menginvestasikan dana haji ke proyek pembangunan infrastruktur, membuat Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie angkat bicara mengenai polemic tersebut.

Menurut Jimly, masalah ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi karena pengelolaan dana haji tersebut sudah ada dasar hukumnya yakni sejak ditetapkan dan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Jadi diskusi yang sekarang beredar ini telat. Seharusnya tahun lalu diperdebatkan. Dan ini semua sudah didiskusikan di DPR. Jadi saya rasa ini hanya respons politisi saja. Sekarang ini soal dana haji itu ‘digoreng’. Apa saja yang dilakukan pemerintah kan selalu ‘digoreng’,” ujar Jimly saat memberikan keterangan pers di kantor ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).

Ketua ICMI ini juga menegaskan, seharusnya masyarakat menyadari bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan BPKH tujuannya adalah untuk memastikan keberangkatan calon jemaah haji itu sendiri. Karena selama ini dana yang disetorkan calon jemaah haji tidak dikelola dengan baik, sebelum adanya UU Pengelolaan Keuangan Haji, hal ini merupakan langkah yang baik agar penyimpangan terhadap dana haji tersebut dapat diminimalisir sehingga calon jamaah haji terjamin hak-haknya.

“Kenapa diatur, karena dana haji selama ini nongkrong tidak termanfaatkan dengan baik. Di UU itu sudah diperdebatkan sudah diberi rambu-rambu. Sudah ada semuanya. Justru UU itu sekarang mau diimplementasikan,” tegas Jimly.

Menurut Jimly yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa proyek infrastruktur pemerintah merupakan sektor yang paling aman untuk menginvestasikan dana haji dibandingkan sektor swasta.

“Kalau mau diinvestasikan ya harus yang aman. Yang paling aman ya proyek infrastruktur pemerintah. Pasti untung enggak mungkin rugi. Tapi kalau investasi di sektor swasta ya jangan. Belum tentu untung. Jadi proyek infrastruktur pemrrintah seperti jalan tol itu sudah pasti untung. Itu paling aman,” ucap Jimly.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga sudah pernah menjelaskan tentang pengelolaan dana haji tersebut. Menag memastikan bahwa investasi dana haji dilakukan di bawah mekanisme pengawasan yang ketat untuk menghindari adanya praktik penyalahgunaan atau korupsi dalam mengelola keuangan haji.

“Ada tahapan dalam melakukan investasi, ada kontrol. Bentuk investasi akan diawasi juga oleh DPR sebagai representasi dari rakyat, maka korupsi itu bisa dihindari,” ujar Lukman di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017) lalu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola investasi dana haji dalam bentuk produk perbankan, surag berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Dalam penjelasannya Menag juga mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPKH berpedoman pada rencana strategis (renstra) untuk jangka waktu lima tahun dimana Renstra tersebut dibahas bersama DPR, memuat penjabaran secara rinci mengenai bagaimana dana haji akan dikelola, termasuk kebijakan mengenai berapa besar dana haji yang diinvestasikan.

Ping

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Besok, Presiden Jokowi Lantik Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Oleh

Fakta News
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan melantik Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pada Rabu, esok. Pelantikan akan digelar di Istana Negara.

“Besok rencana pelantikan (Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri) di Istaana Negara,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (26/1/2021).

Brigjen Rusdi mengatakan usai pelantikan di istana negara, Polri akan melaksanakan upacara tradisi serah-terima panji Polri Tribrata di ruang Rupatama Mabes Polri. Tradisi serah-terima panji menandakan serah-terima jabatan Kapolri yang lama ke yang baru.

“Itu kegiatannya ada penyerahan panji Polri Tribrata dari Kapolri lama ke yang baru. Pascapelantikan di Istana. Itu kegiatan di internal sini,” ujarnya.

Rusdi mengatakan, seusai upacara serah-terima panji Polri, akan dilanjutkan dengan serah-terima Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Ketua yang lama, yakni istri Jenderal Idham Azis, Fitri Idham Azis, akan menyerahkan posisi Ketua Bhayangkari kepada istri Komjen Sigit, Juliati Sapta Dewi Magdalena, selaku istri Kapolri baru.

“Setelah itu, ada serah-terima Ketua Umum Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari. Itu ada penyerahan dua organisasi itu ya, organisasi Bhayangkari dengan Yayasan Kemala Bhayangkari. Dari ketua yang lama kepada yang baru,” ujarnya.

Lebih lanjut Rusdi mengatakan, Juliati Sapta Dewi Magdalena juga akan diangkat sebagai ibu asuh Polisi Wanita (Polwan). Rusdi menyampaikan acara akan dilangsungkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

“Ketiga pengangkatan ibu asuh Polwan RI semua dilaksanakan di Mabes dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Beberapa pejabat hadir virtual. Kita berdoa semua, besok Pak Listyo Sigit bisa dilantik,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Tersangka Dugaan Rasisme, Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan

Oleh

Fakta News
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambroncius sebagai saksi pada kemarin hari dan lima saksi ahli, diantaranya ahli pidana dan bahasa.

Setelah itu, kata Argo, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara pada hari ini yang dipimpin oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri, dan diikuti oleh, penyidik Siber Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri.

“Kemudian setelah gelar perkara hasil kesimpulam gelar perkara adalah menaikan status atas nama AN menjadi tersangka,” kata Argo saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Setelah dijadikan tersangka, Argo menyebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambroncius Nababan. Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Kemudian tadi setelah jadi tersangka, tadi sore penyidik Siber Bareskrim menjemput yang bersangkutan, dan sekitar jam 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri. Saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada AN sebagai tersangka,” ujar Argo.

Atas perbuatannya, Ambroncius disangka melanggar Pasal 45a ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga Pasal 156 KUHP.

“Ancaman di atas 5 tahun,” ucap Argo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bareskrim Polri Tetapkan Ambroncius Nababan Tersangka Ujaran Kebencian Rasisme

Oleh

Fakta News
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meningkatkan status penyidikan dalam kasus dugaan ujaran kebencian rasisme yang dilakukan oleh Ketum Projamin Ambroncius Nababan terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ambroncius Nababan kini menyandang status tersangka.

“Benar. Terlapor AN kami naikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi, Selasa (26/1/2021).

Ambroncius Nababan diduga melakukan tindak pidana yang menimbulkan rasa kebencian atas cuitannya di media sosial Facebook. Ambroncius dijerat dengan Pasal 45a.

“Diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain dan/atau barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan/atau Pasal 156 KUHP,” kata Brigjen Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Ambroncius Nababan dipolisikan akibat ujarannya ini Facebook. Dia menyandingkan foto Natalius Pigai dengan foto gorila. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kemudian memanggil Ambroncius Nababan. Bareskrim sudah menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap perkara ini.

Dalam pemanggilan ini, penyidik Siber Bareskrim Polri telah mencecar 25 pertanyaan untuk mengklarifikasi ke Ambroncius mengenai akun FB yang digunakan dugaan penyebaran ujaran rasis. Dari hasil klarifikasi itu akan ditentukan langkah lebih lanjut.

Perlu juga dicatat, penyidik Siber Bareskrim sebelum melakukan pemanggilan juga sudah memiliki temuan-temuan awal.

Baca Selengkapnya