Ketua DPR: PLBN Sota Milik Kitorang Semua, Harus Dijaga!
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berpesan agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sota, Merauke selalu dijaga. Gerbang perbatasan yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Tolong PLBN Sota ini dijaga, dirawat, dan kualitas layanannya terus ditingkatkan. PLBN Sota milik kitorang semua,” kata Puan saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Peresmian PLBN Sota, Minggu (3/10/2021). Dalam kesempatan ini, politisi PDI-Perjuangan tersebut turut menabuh alat musik tradisional Papua, Tifa, bersama Presiden Jokowi sebagai simbol peresmian PLBN Sota.
Di PLBN Sota, Puan bersama Jokowi meninjau proses keimigrasian. Kegiatan juga turut dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Bupati Merauke Romanus Mbaraka dan Bupati Asmat Elisa Kambu.
PLBN Sota menjadi PLBN ke-8 yang dibangun pemerintah di perbatasan-perbatasan Tanah Air. Sota merupakan PLBN kedua di Papua yang dibangun setelah PLBN Skouw dan sebagai bagian dari pembangunan 11 PLBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Pembangunan PLBN Sota mengadopsi ornamen serta kearifan lokal dengan bentuk dan warna Tifa, sarang semut serta motif dan warna cokelat. Pembangunan juga memperkuat landmark tugu perbatasan dan tugu 0 Km. Di PLBN Sota terdapat lambang negara Garuda Pancasila yang besar serta tugu Prokmator sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno. Puan menyebut pembangunan PLBN merupakan penguatan martabat negara.
“Karena PLBN menjadi gerbang rumah kita. Kalau ada tamu yang mau datang ke rumah kita, maka pertama yang akan mereka lihat adalah gerbang kita. Jika gerbangnya bagus, maka biasanya langsung tamunya akan kagum karena tahu di dalam rumahnya juga bagus. Tetapi kalau gerbangnya jelek, maka bisa tamunya langsung memandang rumah kita sebelah mata karena dianggap dalam rumahnya juga jelek,” kata Puan.
PLBN Sota dibangun dengan konsep terintegrasi dan fasilitas lengkap. Selain pos pemeriksaan imigrasi, PLBN dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar, tempat ibadah, area parkir, mes pegawai, hingga jalan pedestrian. Puan berharap PLBN Sota dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
Apalagi, kata Puan, dalam 8 bulan terakhir terdapat surplus perdagangan perlintasan barang ekspor impor melalui PLBN Sota. “Dengan peningkatan kualitas fisik dan layanan di PLBN Sota maka harapan kita adalah akan berujung kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia di Merauke,” sebut Puan.
Untuk periode Januari-Agustus 2021, nilai ekspor melalui PLBN Sota sekitar Rp107 juta dan nilai impor sekitar Rp62 juta. Produk unggulan dari Merauke berupa kebutuhan harian seperti beras, tepung terigu, tepung beras, kemudian komoditas perkebunan seperti pinang dan sirih, lalu komoditas pangan seperti bawang merah.
“Semakin bergeliatnya ekonomi masyarakat, termasuk di Pasar PLBN, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya menambah kesejahateraan rakyat,” tutup mantan Menko PMK itu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
