Ketua DPR: PLBN Sota Milik Kitorang Semua, Harus Dijaga!
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berpesan agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sota, Merauke selalu dijaga. Gerbang perbatasan yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Tolong PLBN Sota ini dijaga, dirawat, dan kualitas layanannya terus ditingkatkan. PLBN Sota milik kitorang semua,” kata Puan saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Peresmian PLBN Sota, Minggu (3/10/2021). Dalam kesempatan ini, politisi PDI-Perjuangan tersebut turut menabuh alat musik tradisional Papua, Tifa, bersama Presiden Jokowi sebagai simbol peresmian PLBN Sota.
Di PLBN Sota, Puan bersama Jokowi meninjau proses keimigrasian. Kegiatan juga turut dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Bupati Merauke Romanus Mbaraka dan Bupati Asmat Elisa Kambu.
PLBN Sota menjadi PLBN ke-8 yang dibangun pemerintah di perbatasan-perbatasan Tanah Air. Sota merupakan PLBN kedua di Papua yang dibangun setelah PLBN Skouw dan sebagai bagian dari pembangunan 11 PLBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Pembangunan PLBN Sota mengadopsi ornamen serta kearifan lokal dengan bentuk dan warna Tifa, sarang semut serta motif dan warna cokelat. Pembangunan juga memperkuat landmark tugu perbatasan dan tugu 0 Km. Di PLBN Sota terdapat lambang negara Garuda Pancasila yang besar serta tugu Prokmator sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno. Puan menyebut pembangunan PLBN merupakan penguatan martabat negara.
“Karena PLBN menjadi gerbang rumah kita. Kalau ada tamu yang mau datang ke rumah kita, maka pertama yang akan mereka lihat adalah gerbang kita. Jika gerbangnya bagus, maka biasanya langsung tamunya akan kagum karena tahu di dalam rumahnya juga bagus. Tetapi kalau gerbangnya jelek, maka bisa tamunya langsung memandang rumah kita sebelah mata karena dianggap dalam rumahnya juga jelek,” kata Puan.
PLBN Sota dibangun dengan konsep terintegrasi dan fasilitas lengkap. Selain pos pemeriksaan imigrasi, PLBN dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial seperti pasar, tempat ibadah, area parkir, mes pegawai, hingga jalan pedestrian. Puan berharap PLBN Sota dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
Apalagi, kata Puan, dalam 8 bulan terakhir terdapat surplus perdagangan perlintasan barang ekspor impor melalui PLBN Sota. “Dengan peningkatan kualitas fisik dan layanan di PLBN Sota maka harapan kita adalah akan berujung kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia di Merauke,” sebut Puan.
Untuk periode Januari-Agustus 2021, nilai ekspor melalui PLBN Sota sekitar Rp107 juta dan nilai impor sekitar Rp62 juta. Produk unggulan dari Merauke berupa kebutuhan harian seperti beras, tepung terigu, tepung beras, kemudian komoditas perkebunan seperti pinang dan sirih, lalu komoditas pangan seperti bawang merah.
“Semakin bergeliatnya ekonomi masyarakat, termasuk di Pasar PLBN, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya menambah kesejahateraan rakyat,” tutup mantan Menko PMK itu.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
