Ketua DPR: Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa kaum perempuan jangan ragu terjun ke dunia politik. Pasalnya, menurut Puan, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi krisis.
“Saya menegaskan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan,” ujar Puan saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara Kongres Wanita Indonesia (Kowani), di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, kaca pembatas peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia sudah runtuh saat Megawati Soekarnoputri menjadi perempuan pertama yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.
“Saat ada yang bicara bahwa peran perempuan di politik selalu dibatasi oleh glass ceiling, sesungguhnya glass ceiling politik bagi perempuan Indonesia sudah diruntuhkan di hari Ibu Megawati dilantik menjadi Presiden,” ungkap Puan dalam kongres yang digelar secara virtual itu.
Sejak saat itu, kata Puan, peran perempuan di Indonesia terus berkembang pesat. Tercatat, saat ini banyak perempuan yang memegang peran strategis dalam setiap kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, olahraga, ilmu pengetahuan, riset serta dalam bidang politik.
Di antaranya, sambung Puan, dalam bidang politik tercatat peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Seperti, pada periode 2014-2019 sekitar 17 persen anggota DPR adalah perempuan. Lalu, periode 2019-2024 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR meningkat menjadi sekitar 21 persen.
“Sekarang banyak anggota perempuan DPR RI yang menempati posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. Banyak perempuan Indonesia juga sudah berhasil menjadi kepala daerah selama ini, seperti Bu Risma di Surabaya yang saat maju di Pilkada diusung oleh PDI-Perjuangan,” tandas Puan.
Tak hanya itu, Puan menyatakan, banyak negara menghormati pencapaian perempuan Indonesia dalam politik. Salah satu buktinya, kata Puan, saat ia menghadiri acara ‘Asia-Pacific Parliamentary Forum’ di Australia pada Januari tahun 2020 ini.
“Semua negara peserta acara tersebut bertepuk tangan saat saya sebutkan bahwa Indonesia pernah memiliki Presiden perempuan dan sekarang memiliki Ketua DPR perempuan yang pertama,” ungkap Puan.
Puan melanjutkan, meski banyak kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan Indonesia di berbagai bidang, namun perempuan masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.
“Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi perempuan tersebut, dibutuhkan keputusan-keputusan politik serta kebijakan-kebijakan politik. Itulah mengapa perempuan butuh berpolitik,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.
Terlebih, Puan menekankan, di tengah situasi pandemi Covid-19 saat-saat ini yang masih menjadi tantangan, maka Puan menilai perempuan bukan saja terdampak, namun juga berperan besar dalam usaha menangani pandemi Covid-19.
Seperti, secara global 70 persen tenaga medis terdiri dari perempuan yang saat ini menjadi ujung tombak penyelamatan nyawa manusia. Puan mengungkapkan, pemerintah menyebut 60 persen UMKM di Indonesia yang memproduksi hand sanitizer atau masker dimiliki atau dikelola oleh perempuan.
“Bahwa perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak besar Covid-19, namun perempuan juga memiliki peran besar dalam menangani Covid-19. Inilah contoh nyata dari yang saya maksud dengan politik membutuhkan perempuan,” pungkas Puan. (pun/sf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
