Connect with us
Parlemen

Ketua DPR Minta Pemerintah Cepat dan Tepat Salurkan Subsidi Gaji Pekerja

Ketua DPR Minta Pemerintah Cepat dan Tepat Salurkan Subsidi Gaji Pekerja
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto : Geraldi/Man

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan pendataan terkait bantuan langsung tunai dalam bentuk subsidi gaji untuk pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Puan meminta kebijakan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dilakukan bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat.

“Kebijakan-kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian nasional, juga menyangkut tenaga kerja yang mengalami PHK maupun tidak, dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (26/8/2020). Puan menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda, khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang membawa dampak luas.

Pemerintah, kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V itu, harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang adil dan berkeperimanusiaan untuk seluruh rakyat. Bantuan untuk pemulihan ekonomi harus benar-benar nyata membangkitkan perekonomian nasional.

“Pelaksanaan transfer subsidi gaji ke rekening pekerja diharapkan dapat dilakukan cepat dan tepat agar dampak pemulihan ekonomi juga bisa dirasakan para pekerja mandiri bergaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah juga mesti memperhatikan dan mencari solusi yang berperikemanusiaan bagi para pekerja yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan,” pesan politisi PDI-Perjuangan itu.

Seperti diketahui, Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji kepada pekerja. BLT tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan pegawai pemerintah non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta.  Selain syarat gaji di bawah Rp 5 juta, pekerja calon penerima juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Subsidi upah yang diberikan tersebut sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp 2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan atau setiap pembayaran sebesar Rp 1,2 juta. Semula direncanakan BLT mulai disalurkan pada 25 Agustus 2020, tapi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pencairan ditunda karena masih perlu finalisasi data calon penerima. (sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20

Oleh

Fakta News
Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) dengan tema “How can parliaments help reach emission reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in timer of multiple crises?”.

Dalam sesi tersebut, Putu mengatakan bahwa dalam mengatasi perubahan iklim, parlemen memiliki peran yang dalam menentukan perumusan kebijakan melalui tiga fungsinya yakni legislatif, anggaran dan pengawasan. Salah satunya adalah dengan memastikan undang-undang yang dibuat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dalam konteks ini, kita harus memastikan bahwa undang-undang atau tindakan tentang perubahan iklim bersifat inklusif, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan tiga pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, yang sangat penting selama fase pemulihan pandemi Covid-19,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Putu berpandangan bahwa anggota parlemen harus mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perubahan iklim. Hal ini berarti sebagai anggota parlemen harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia yang non diskriminasi, berbasis kesetaraan, akuntabilitas, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dari segi peraturan undang-undang, Indonesia sendiri telah mengadopsi undang-undang, peraturan dan langkah-langkah dalam usaha menghadapi perubahan iklim tersebut. Diantaranya adalah melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional serta DPR RI yang saat ini sedang dalam proses pengesahan RUU Energi Baru dan  Energi Terbarukan (RUU EBET).

Selain itu, Indonesia juga sejauh ini telah memastikan berbagai hal dalam implementasinya. Meski demikian, Putu menilai aksi-aksi tersebut tidak hanya bisa dilakukan Indonesia dalam level nasional, tetapi membutuhkan perhatian bersama semua negara.

“Meski kita sudah melakukan berbagai implementasi di Indonesia dan di level nasional, kita tahu bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi perubahan iklim itu sendiri, tentu saja seperti yang ada dalam SDG’s Goals No. 17 Partnership for The Goals, ini harus menjadi Perhatian bersama,” jelasnya.

Untuk itu, Putu berharap dalam agenda P20 esok, akan memperkuat kerja sama antar negara dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. “Masih banyak yang bisa dan harus kita lakukan terkait aksi untuk perubahan iklim. Saya juga sangat berharap bahwa KTT P20 besok, yang akan membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, akan semakin memperkuat kerja sama kita dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. Kita harus bertindak secara kolektif, kecuali dampaknya akan lebih parah,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global

Oleh

Fakta News
Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Fadli Zon saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, sekarang bukan saatnya diam dan saling menyalahkan atas segala permasalahan yang tengah dialami. Dimana, setiap hari masyarakat dunia disuguhkan dengan cerita tentang kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kerawanan pangan, polarisasi, perpecahan, perang dan masuknya pengungsi.

“Tak hanya itu, ketidaksetaraan dan kesenjangan, penurunan ekonomi dan krisis utang, bencana iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, pandemi dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan universal, korupsi yang meluas dan otoritarianisme. Semua diceritakan, berlangsung tanpa jeda, terjalin dan rumit. Ini sangat membahayakan masa depan dan generasi mendatang. Mungkin akhir dari sejarah kita, jika kita tetap diam tanpa tindakan,” papar Fadli dalam di acara Parlementary Forum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Meski demikian, lanjut Fadli, sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak secara kolektif dan bersama-sama sembari menegaskan bahwa parlemen mengambil peran utama untuk memastikan bahwa semuanya harus mengambil tindakan nyata.

“Pertama dan terpenting adalah tindakan untuk mengamankan kerja sama global sebagai solusi terbaik untuk menuju kesatuan global bukan keberpihakan, kerja sama bukan perpecahan, dan sinergi bukan perselisihan, atau yang disebut multilateralisme. Ini harus diperkuat dan diperluas,” tutur politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

“Percayalah bahwa peningkatan multilateralisme merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat kita yakini. Ini akan menjembatani berbagai perspektif antar negara untuk selesaikan tantangan bersama, seperti tindakan kita untuk menjaga planet agar lebih aman, salah satunya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Fadli berharap forum ini bermanfaat dan produktif, dengan kebersamaan kita yang lebih solid, dalam damai, aman, makmur dan tanpa ada yang tertinggal. Tidak ada yang tidak mungkin untuk pulih lebih kuat dan lebih berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

Oleh

Fakta News
Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berharap, pada kesempatan P20 yang  merupakan rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) akan dibuka secara resmi besok, Kamis (6/10), nantinya dapat merumuskan suatu agenda yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global.

Menurutnya, saat ini adalah waktu bagi negara-negara dunia untuk bertindak menurunkan emisi global, mengakselerasi transisi menuju energi terbarukan, serta mengimplementasikan bantuan keuangan dan transfer teknologi bagi negara berkembang.

“Cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, bencana alam terus terjadi silih berganti dan semakin sering terjadi. Pemanasan global telah mencapai 1.1 derajat celcius. Kita harus memiliki sense of urgency,” ucap Puan dalam sambutannya di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Puan menilai, dunia perlu membangun mitigasi perubahan iklim yang berpusat pada manusia (people-centered). “Mitigasi people-centered dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam dan lingkungan hidup. Pada tahap selanjutnya, dituntut kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup,” urainya.

Puan mengatakan, diperlukan perubahan cara berpikir bahwa manusia tidak saja mengambil dari alam, tetapi juga harus memulihkan alam kembali kepada ekosistem yang baik. Kemudian dibutuhkan juga kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata untuk dapat menyentuh permasalahan inti.

“Yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup. Industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Suatu program mitigasi dengan pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” kata Puan.

Parlemen pun dituntut untuk semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional antar parlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Puan menyebut, isu itu menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Sidang Majelis Umum IPU ke-144 yang digelar di Bali pada Maret lalu.

Dalam mendukung amanat dari forum parlemen internasional itu, DPR RI, lanjutnya, telah mengambil langkah nyata untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memperkuat pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai usul inisiatif DPR RI. Selain itu di kompleks DPR RI sendiri juga akan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR.

Terakhir, Puan berharap, pertemuan P20 yang sangat strategis dapat mengambil komitmen dan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Selain itu juga terkait kompleksnya permasalahan global yang membutuhkan kerja bersama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga parlemen, swasta, akademisi, ataupun masyarakat sipil.

“Semoga pembahasan hari ini, Inter-parliamentary Forum P20 tentang peran parlemen dalam memperkuat multilateralisme di abad 21 dan mitigasi perubahan iklim dapat menghasilkan agenda bersama yang produktif,” tukas Puan.

Baca Selengkapnya