Connect with us
DPR RI

Ketua DPR: Cegah dan Hapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan!

Ketua DPR: Cegah dan Hapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan!
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto : Kresno/mr

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengajak seluruh pihak untuk mengampanyekan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati setiap 25 November, Puan mengajak seluruh elemen bangsa menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan.

“Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan harus menjadi momentum untuk mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,” kata Puan, Kamis (25/11/2021). Puan mengajak seluruh masyarakat membangun kesadaran atas bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.

Ia menilai, edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan. “Karena banyak kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual terjadi lantaran ketidaktahuan. Seringkali masyarakat belum paham bahwa beberapa tingkah laku yang dilakukan adalah termasuk bentuk-bentuk pelecehan kepada perempuan,” tuturnya.

“Misalnya seperti siulan, komentar atas tubuh, main mata, menyentuh, hingga termasuk komentar seksis dan rasis. Dan pelecehan yang paling banyak dialami perempuan justru terjadi di ruang publik seperti jalanan umum dan sarana transportasi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Ditambahkannya, peran serta masyarakat menjadi penting untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan kepada perempuan. “Edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan mengedepankan pemahaman tentang gender equity dan gender equality,” ujarnya.

Puan juga menyoroti hasil Survei Nasional Koalisi Ruang Publik pada 2019 yang menyatakan lebih dari 50 persen orang sekitar tidak melakukan intervensi ketika terjadi pelecehan seksual. “Maka saatnya kita harus lebih peduli, bahwa sekecil apapun bentuk pelecehan, hal itu tetap merupakan kekerasan yang seharusnya tidak didapatkan, khususnya bagi kaum perempuan. Ingatkan dan jika memang keterlaluan, laporkan apabila melihat adanya peristiwa pelecehan,” imbau Puan.

Puan juga mengingatkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ia menegaskan komitmen DPR RI untuk mencegah dan menghapuskan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk bagi perempuan, melalui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diupayakan dapat segera disahkan.

“Mari kita bersama memperjuangkan agar RUU TPKS bisa segera selesai. DPR RI percaya bahwa semua rakyat Indonesia, khususnya perempuan, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” sebut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun meminta kepada seluruh perempuan di Indonesia yang mendapat bentuk kekerasan atau pelecehan untuk tidak takut bersuara. Puan mengatakan, banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau malu.

“Segera cari bantuan baik kepada teman, keluarga, atau pihak berwajib bila mendapatkan pelecehan. Saat ini juga banyak elemen masyarakat yang berfokus membantu korban-korban kekerasan, maka tidak perlu takut untuk melapor atau meminta bantuan,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Puan juga mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari segala bentuk kekerasan. Terutama bagi mereka yang menjadi korban. “Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada keamanan dan keselamatan kaum perempuan. Kawal dan cegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kita semua harus bertekad memberikan perlindungan kepada seluruh perempuan Indonesia,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi: Omicron akan Terus Meningkat Beberapa Pekan ke Depan

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus penularan Covid-19 varian Omicron akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Jokowi meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kasus penularan Covid-19 varian Omicron semakin melonjak di Indonesia. Terbaru, Indonesia mencatat sebanyak 9.905 kasus baru Covid-19, Jumat (28/1/2022). Total kasus aktif kini sebanyak 43.574.

Melonjaknya kasus Omicron ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berbicara langsung.

“Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid, utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” kata Jokowi dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/1/2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi menyebut pemerintah telah mempersiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang telah disesuaikan dengan karakter varian Omicron. Sebab, menurutnya Omicron memiliki karakter yang berbeda dengan varian Covid-19 yang sebelumnya.

“Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron melakukan isolasi mandiri lima hari jika tidak mengalami gejala yang parah. Tak lupa, dirinya meminta seluruh masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan tidak panik.

“Ketika hasil tes PCR Saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat. Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu,” tutur Jokowi. []

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Omicron Melonjak, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Jangan Panik

Oleh

Fakta News

Jakarta –  Kasus penularan Covid-19 varian Omicron semakin melonjak di Indonesia. Terbaru, Indonesia mencatat sebanyak 9.905 kasus baru Covid-19, Jumat (28/1/2022). Total kasus aktif kini sebanyak 43.574.

Melonjaknya kasus Omicron ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berbicara langsung. Jokowi memaparkan kasus penularan Covid-19 varian Omicron akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Jokowi meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid, utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” kata Jokowi dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/1/2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi menyebut pemerintah telah mempersiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang telah disesuaikan dengan karakter varian Omicron. Sebab, menurutnya Omicron memiliki karakter yang berbeda dengan varian Covid-19 yang sebelumnya.

“Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron melakukan isolasi mandiri lima hari jika tidak mengalami gejala yang parah. Tak lupa, dirinya meminta seluruh masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan tidak panik.

“Ketika hasil tes PCR Saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat. Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu,” tutur Jokowi.

Berikut isi pernyataan lengkap Jokowi:

Assallamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati,

Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan.

Belajar dari lonjakan kasus Omicron yang sudah terjadi terlebih dahulu terjadi di beberapa negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya.

Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine, aplikasi layanan kesehatan. Tak semua kasus Covid Omicron membutuhkan layanan langsung karena gejalanya tidak membahayakan. Yang paling penting, meminimalkan kontak, ini akan mencegah penularan yang lebih luas.

Ketika hasil tes PCR Saudara positif, tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat.

Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Ini penting agar fasilitas kesehatan kita dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan pelayanan intensif.

Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu. Saya mengajak Saudara-saudara sekalian menjaga kesehatan diri masing-masing sebaik-baiknya untuk meningkatkan imunitas. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin yarabbal alamin.

Wassalammualaikum Warohamatullahi Wabarakatuh

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Tetapkan HET Minyak Goreng Rp 14.000

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Kementerian Perdagangan akan memberlakukan penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng dengan rincian, minyak goreng curah Rp 11.500 per lt, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per lt, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per lt, dengan seluruh HET tersebut sudah termasuk PPN.

“Selama masa transisi, yakni sejak hari ini sampai 1 Februari 2022, maka kebijakan minyak goreng satu harga yakni Rp 14.000 per lt tetap berlaku. Dengan mempertimbangkan waktu kepada produsen dan pedagang untuk melakukan penyesuaian,” kata Lutfi saat menggelar konferensi pers seperti mengutip dari Antara, Kamis (27/1/2022).

Lutfi menambahkan Kemendag akan menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk produk minyak goreng kepada seluruh produsen minyak goreng dalam negeri yang melakukan ekspor untuk menjamin ketersediaan stok dan harga terjangkau produk tersebut.

“Mempertimbangkan hasil evaluasi atas kebijakan minyak goreng satu harga yang telah kami jalankan, maka per hari ini kami akan menerapkan DMO dan DPO,” kata Lutfi.

Ia menjelaskan mekanisme DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor.

Nantinya, seluruh eksportir minyak goreng wajib memasok produknya ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing-masing pada 2022. Menurut dia, kebutuhan minyak goreng tahun ini adalah 5,7 juta kiloliter (kl) yang terdiri atas kebutuhan rumah tangga dan industri.

“Untuk kebutuhan rumah tangga tahun ini diperkirakan adalah sebesar 3,9 juta kl yang terdiri dari 1,2 juta kl kemasan premium, 231 ribu kl kemasan sederhana, dan 2,4 juta kl curah. Sedangkan kebutuhan industri diperkirakan 1,8 juta kl,” ujar Lutfi.

Seiring dengan penerapan kebijakan DMO tersebut, Kemendag juga akan menerapkan DPO, yakni sebesar Rp 9.300 per kilogram (kg) untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein. Baca juga: Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor Selain itu, per 1 Februari 2022.

Pada kesempatan tersebut, dia menginstruksikan kepada produsen untuk segera mempercepat penyaluran minyak goreng dan memastikan tidak terjadi kekosongan stok di tingkat pedagang maupun pengecer. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar bijaksana dalam membeli produk minyak goreng, karena pemerintah menjamin ketersediaan dan harga minyak goreng yang terjangkau.

“Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah hukum yang sangat tegas kepada pelaku usaha yang tidak patuh atau melanggar ketentuan ini. Kami berharap harga minyak goreng dapat stabil dan terjangkau bagi masyarakat serta tetap menguntungkan produsen,” kata Lutfi. []

Baca Selengkapnya