Connect with us

Ketua DPP Gerindra: Quick Count Resmi Tidak Pernah Meleset Sejak 2004

dpp gerindra sebut quick count resmi tidak pernah melesat
Ketua DPP Gerindra, Pius Lustrilanang(istimewa)

Jakarta – Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang mengatakan hal yang berseberangan dengan atasannya, Prabowo Subianto yang tidak percaya dengan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

Pius meyakini bahwa quick count yang dilakukan lembaga survei yang terafiliasi secara resmi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak pernah meleset sejak tahun 2004.

“Kali ini quick count sejumlah lembaga survei menunjukkan hal yang sama yaitu memenangkan paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan selisih sekitar 8-10 persen. Sejak 2004 quick count tak pernah meleset memprediksi secara ilmiah pemenang suatu kontestasi,” tuturnya di Jakarta, Jumat (19/4/19).

Hal tersebut dikatakan Pius lantaran melihat sikap Prabowo yang tidak mempercayai hasil survei.  Ia meyakini atasannya lebih berpegang pada survei internal yang membuatnya mendeklarasikan kemenangan.

“Yang resmi adalah kita menunggu penghitungan berjenjang oleh KPU mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat,” pungkasnya.

Baca juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi II Gali Informasi Permasalahan Pemilu di Jatim

Oleh

Fakta News
Permasalahan Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali(Foto: DPR)

Jatim – Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah memasuki tahapan akhir, yaitu proses rekapitulasi surat suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain terus memantau proses rekapitulasi nasional, Komisi II DPR RI juga terjun langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait permasalahan yang ada di berbagai daerah terkait penyelenggaraan Pemilu serentak ini.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, selain menggali permasalahan yang ada di Jawa Timur, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menerima masukan secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur, agar ke depan penyelenggaraan pemilu jauh lebih lagi.

“Kita tahu di masyarakat tentu beredar berbagai informasi, baik yang benar maupun yang kurang tepat. Maka menjadi kewajiban Komisi II untuk datang langsung ke daerah. Selain ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat langsung seperti apa kejadiannya itu,” kata Zainuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Minta Warganya Tak Ikuti Aksi Massa 22 Mei

Oleh

Fakta News
PP Muhammadiyah
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.(istimewa).

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan warganya untuk berlaku santun dan seusia hukum dalam menyikapi pengumuman hasil Pemilu 2019. PP Muhammadiyah juga mengimbau warganya untuk menerima hasil Pemilu 2019 dan tak mengikuti aksi massa 22 Mei mendatang.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.News, Minggu (19/5). Pernyataan ini dikeluarkan terkait maraknya pemberitaan seruan aksi pada 22 Mei yang merupakan tanggal pengumuman hasil resmi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah,” ujar Mu’ti.

Selain itu, Sekretaris PP Muhammadiyah ini juga ingin agar warga Muhammadiyah menerima apa pun dan siapa pun pemenang Pemilu 2019. “Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” imbuhnya lagi.

Karena itulah, PP Muhammadiyah sangat menganjurkan warganya untuk tidak mengikuti aksi massa pada 22 Mei mendatang.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Ittama DPR Terus Gaungkan RB Demi Perbaikan Sistem Kerja Organisasi

Oleh

Fakta News
Sistem Kerja Organisasi
Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha(Foto: DPR)

Tangerang – Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diharapakan dapat memperbaiki sistem kerja organisasi. Untuk itu, setiap tahunnya sejak tahun 2010 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta setiap organisasi melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan RB telah diimplementasikan.

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan, pihaknya telah mengimplementasikan RB ke seluruh unit kerja dan melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Ia mengakui, hasilnya belum mencapai nilai maksimum, sebesar 75,00.

“Tahun 2015 nilai yang dicapai 65,99, tahun 2016 sebesar 66,22, tahun 2017 sebesar 71,05 dan tahun 2018 sebesar 72,71. Kurang sedikit lagi untuk mencapai 75,00,” jelasnya saat membuka kegiatan sosialisasi PMPRB dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di Tangerang, Banten, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya