Keterbukaan Parlemen jadi Kunci Jaga Kepercayaan Masyarakat
Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya peran parlemen yang terbuka dalam menjalin hubungan dengan konsituennya meski terkendala dengan pandemi Covid-19. Hal ini disampaikannya saat mendampingi Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menghadiri secara virtual agenda 5th World Conference of Speakers of Parliamentary yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Parlemen Austria.
“Seperti yang Ibu Ketua DPR sampaikan, kerja-kerja parlemen di Indonesia selama pandemi untuk tetap bisa menjalin hubungan dengan konsituennya di daerah pemilihannya dilakukan baik secara virtual maupun secara langsung,” kata Charles usai menghadiri virtual meeting di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2020).
Bagaimana pun juga, lanjut Charles, anggota parlemen di Indonesia tetap berkomunikasi dengan masyarakat menerima aspirasi dan bekerja menggunakan teknologi digital, menggunakan teknologi virtual untuk bisa melaksanakan fungsi DPR. Sehingga roda pemerintahan tidak lumpuh dan DPR tetap bisa menunjang kerja-kerja Pemerintah agar Indonesia segera bisa keluar dari pandemi Covid-19.
“Kami juga membagikan pengalaman ini kepada parlemen-parlemen lainnya yang hadir, dan tentu saja hal-hal yang kita sampaikan dan yang juga disampaikan oleh parlemen-parlemen lain di dunia juga bisa menjadi hal yang bisa kita pelajari untuk bersama-sama bisa melayani masyarakat di negara masing-masing,” imbuh Charles yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Melangkah menuju open parliament, Charles menekankan pentingnya keterbukaan parlemen kepada publik. Dengan menjalankan kerja-kerja yang lebih transparan, masyarakat bisa melihat dan merasakan seperti apa hasil kerja dari wakil-wakil rakyat di DPR. “Oleh karena itu, DPR juga sudah menggunakan platform digital untuk menerima saran dan kritik, baik itu terhadap kerja-kerja DPR maupun terhadap Pemerintah,” imbuh Politisi PDI-Perjuangan itu.
Sebagai informasi, tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen Indonesia kian meningkat. “Kita bersyukur dalam satu tahun terakhir, berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, kepercayan publik terhadap DPR memang sudah meningkat, walaupun PR-nya juga masih banyak tetapi ini adalah indikasi yang baik. Tentu saja dengan DPR menjadi lebih terbuka. Ya, kita harapkan persen publik terhadap digerakkan jauh lebih baik lagi,” pungkasnya.
Dalam diskusi panel dengan topik ‘Meningkatkan Kepemerintahan dengan Menjembatani Jarak Antara Parlemen dengan Masyarakat’, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyampaikan sejumlah best practice yang telah dilakukan parlemen Indonesia yakni dengan pemanfaatan teknologi dalam forum-forum virtual. Sejumlah kegiatan kedewanan yang berlangsung ditengah pandemi dilakukan secara virtual dan memadukan virtual-fisik atau hybrid, sehingga anggota parlemen bisa tetap menjalankan kerja-kerjanya.
Selain Ketua DPR RI, turut hadir dalam memberikan pemaparan diantaranya Anggota Senat Belanda Jan Anthonie Bruijn dan Sosiolog Chile Adriana Munoz, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan panelis yakni Direktur Eksekutif BPP untuk urusan Wanita Phumzile Mlambo Ngcuka dan Special Advisor to the UN Secretary General of the UN 75th Anniversary Fabrizio Hochschild. Peserta yang hadir terdiri dari 8 orang Ketua Parlemen dari Afganistan, Swedia, Kanada, India, Latvia, Venezuela, Uzbekistan, Slovenia, dan juga dihadiri oleh Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron. (alw/es)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
