Keragaman Sosial Budaya Jadi Pintu Keluar Dari Kesulitan Akibat Disrupsi
Jakarta – Selama dua dekade terakhir, kondisi politik dan sosial ekonomi di banyak negara termasuk Asia Tenggara telah mengalami perubahan dramatis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tidak hanya krisis politik dan konflik sosial, serta efek raksasa dari perkembangan digital, tetapi juga dampak luar biasa dari perubahan iklim dan COVID-19.
Perubahan itu juga dipicu dari dampak transformasi digital dan diperkuat oleh tren global yang sedang berlangsung, seperti perubahan demografis, urbanisasi yang cepat, peningkatan migrasi internasional, dan ketergantungan yang kuat pada teknologi digital.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, ketahanan Sosial dan Budaya di Asia Tenggara sangat diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, terutama dalam mengatasi krisis-krisis yang terjadi di banyak tempat.
Adapun Asia Tenggara adalah wilayah yang kaya dan padat penduduk serta terdiri dari banyak variasi sosial dan budaya. Negara-negara ASEAN adalah rumah bagi berbagai kelompok sosial dan etnis dan agama. Keragaman sosial budaya beserta kekayaan sumber daya alam dan masyarakatnya ini merupakan aset potensial untuk keluar dari kesulitan yang terjadi akibat disrupsi.
“Dengan pengalaman dari berbagai negara, kawasan ini memberikan banyak contoh bagaimana negara dan orang-orang dengan karakteristik seperti itu dapat mengatasi situasi dan kerentanan ini dengan mengandalkan aset mereka dan membangun ketahanan mereka,” ungkap Muhadjir saat menjadi Keynote Speaker pada melalui kegiatan The 4th SEASIA (Southeast Asian Studies in Asia) Biennial Conference 2022 di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis (9/6).
Keberhasilan Asia Tenggara dalam melewati kesulitan tidak diragukan lagi telah banyak dipengaruhi oleh ketahanan sosial dan budaya mereka. Upaya pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan kewaspadaan virus dan masyarakat yang divaksinasi, misalnya, banyak didukung oleh peran aspek sosial dan budaya.
“Apalagi, atmosfer di Asia Tenggara dihasilkan dari keragaman budaya, etnis, dan agama di kawasan itu. Oleh karena itu, manusia dan budayanya terkait erat atau memainkan peran penting dalam keberlanjutan masyarakat,” tambahnya.
Kebudayaan merupakan akar dan salah satu unsur penting untuk membangun ikatan dan ketahanan sosial, termasuk dalam meminimalisir konflik sosial yang berpotensi menghambat pencapaian kemajuan. Di negara-negara Asia Tenggara, baik individu maupun komunitas dengan ikatan dan komunitas mereka telah bekerja keras untuk mengatasi tantangan dan menghindari jebakan yang lebih buruk, sehingga membangun ketahanan.
Banyak contoh telah menunjukkan bahwa ketahanan yang terbentuk dari masyarakat, bahkan dari masyarakat yang beragam, adalah hal yang penting untuk menghadapi perkembangan, transformasi, dan adaptasi terhadap keadaan baru.
Oleh karena itu, daripada mengkambinghitamkan keragaman dan menyoroti masyarakat yang lemah sebagai hambatan untuk mencapai perbaikan, lebih fokus pada keragaman dan inklusivitas masyarakat akan jauh lebih penting dan bermanfaat dalam pembangunan masa depan. Sudah saatnya mengubah cara pandang dan paradigma lebih ke aspek ‘manusia’ dan masyarakat.
“Saya berharap akan ada lebih banyak kesempatan, seperti konferensi SEASIA ini dapat dijadikan sebagai peluang positif, tidak hanya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tetapi juga untuk mempelajari strategi yang lebih baik yang akan berkontribusi pada perbaikan di Asia Tenggara,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
