Kepatuhan Protokol Kesehatan menjadi Kunci Pulihnya Kondisi Perekonomian
Jakarta – Kondisi perekonomian Indonesia, layaknya negara-negara lain, mengalami tekanan yang luar biasa sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Estimasi perekonomian di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang merosot sangat tajam.
Perekonomian Indonesia pun diperkirakan mengalami kemerosotan hingga 3,8%, berdasarkan indikator-indikator yang dapat dilacak oleh Kementerian Keuangan. Bantuan biaya penanganan COVID-19 sejumlah Rp695,2 triliun diberikan oleh pemerintah. Namun pemulihan kondisi perekonomian tetap bergantung pada kepatuhan protokol kesehatan oleh para pelaku ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sektor informal, yang merupakan bantalan perekonomian Indonesia, merasakan dampak dari pandemi karena interaksi fisik yang dibatasi. Dalam mengestimasi dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni konsumsi masyarakat yang terganggu, investasi yang terhambat, dan ekspor-impor yang terkontraksi.
Upaya seluruh negara untuk mengurangi penyebaran COVID-19 adalah melalui langkah-langkah yang cukup drastis mempengaruhi kegiatan sosial-ekonomi.
“Negara-negara yang coba nekat membuka perekonomian secara cepat, kemudian terjadilah kenaikan lagi jumlah (kasus positif) COVID-19 ini. Kemudian menyebabkan mereka harus me-review,” tambahnya pada dialog melalui ruang digital di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Selasa (30/6).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada tahun 2020 telah direvisi sebanyak dua kali. Hal tersebut disebabkan oleh penerimaan negara, pajak maupun non pajak, yang mengalami penurunan. Penurunan penerimaan negara mendekati angka 10% per Mei 2020.
“Respons pemerintah terhadap kejadian COVID-19 ini yang utamanya adalah pertama masalah kesehatan, yang kemudian menular menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, dan (masalah) keuangan,” ujarnya mengenai dampak anggaran biaya penanganan COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, biaya sejumlah Rp695,2 triliun tersebut digunakan untuk penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, serta pemerintah daerah. Harapan dari terlaksananya program-program ini adalah supaya kemampuan masyarakat dan dunia usaha untuk bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 bisa lebih meningkat.
Terakhir, Sri Mulyani berpesan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selagi melakukan aktivitas fisik, supaya Indonesia dapat Kembali pulih tidak hanya secara kesehatan tapi juga perekonomian.
“Kalau kita rakyat Indonesia ingin tetap produktif yaitu masyarkat masih tetap berinteraksi secara full time, masih melakukan kegiatan dan terus untuk kesehatan maupun ekonomi, maka InsyaAllah kita akan bisa melakukannya bersama-sama,” tutup Sri Mulyani.
Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Vid Adrison menyampaikan bahwa tidak dapat dipastikan kesiapan Indonesia dalam bidang perekonomian untuk menghadapi kuartal tiga dan kuartal empat masa pandemi ini.
Hal tersebut dikarenakan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia sangat bergantung pada tiga hal: jangka waktu pandemi, jumlah masyarakat yang penghasilannya bergantung pada aktivitas fisik, dan efektivitas kebijakan pemerintah.
“Ada beberapa yang bisa pindah dari offline menjadi online. Tapi tetap, sebagian masih membutuhkan kehadiran fisik. Bagi masyarakat yang aktivitasnya sangat tergantung dari kehadiran fisik, maka sangat penting untuk mematuhi protokol kesehatan,” jelasnya mengenai adaptasi yang harus dilakukan oleh para pelaku ekonomi di masa pandemi ini.
Vid Adrison menyampaikan bahwa mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu syarat agar para pelaku ekonomi dapat tetap menjalankan roda perekonomian Indonesia.
“Terapkan protokol kesehatan sehingga akhirnya kita bisa mempercepat pemutusan rantai penyebaran COVID-19,” ucapnya.
(zico)
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
