Connect with us

Kepatuhan Meningkat, Kemendagri: Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Berhasil Ditekan hingga 2,2 Persen

Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Dalam menjamin keamanan dan netralitas dalam Pilkada serentak 2020, Kementerian Dalam Negeri memantau data yang dihimpun dari Bawaslu, Polri, dan Desk Pilkada Kemendagri. Hasilnya, kepatuhan paslon, timses, dan masyarakat terhadap protokol kesehatan telah meningkat dengan pesat.

Pelanggaran protokol kesehatan berhasil ditekan hingga ke tingkat 2,2%. Para paslon, tim sukses, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya menunjukkan sinergi dan kerja sama yang tinggi dalam menyukseskan penyelenggara Pilkada patuh prokes sesuai dengan aturan yang ada, utamanya PKPU No 13/2020. Parpol-parpol peserta Pilkada pun secara responsif mendukung penegakan protokol kesehatan lewat kebijakan resmi mereka.

Sebelum tahapan kampanye Pilkada dilaksanakan, terdapat 24 daerah yang menyelenggarakan Pilkada yang dinyatakan sebagai zona merah. Sedangkan data per 23 November 2020 menunjukkan daerah penyelenggara yang dinyatakan zona merah tersisa tinggal 12 daerah.

“Ini mencerminkan efektifnya gerakan masif perjuangan melawan COVID-19, yang antara lain didorong oleh partisipasi aktif paslon dan timses untuk menjalankan materi kampanye yang berkaitan,” ucap Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Sementara itu, lanjutnya, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terpantau semakin tinggi. Ini terlihat dari langkah pejabat PPK di daerah, yaitu gubernur, bupati dan wali kota di 67 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, untuk menindaklanjuti 131 temuan pelanggaran netralitas ASN atas rekomendasi dari KASN.

“Ini turut mendukung kondusifitas iklim Pilkada dalam bentuk menurunnya indeks kerawanan di satu pihak dan naiknya public trust terhadap kualitas Pilkada di pihak lain,” katanya.

Respons cepat Kementerian Dalam Negeri bersama KPU, Bawaslu, TNI-Polri dan Pemda atas berbagai potensi gangguan, termasuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sejauh ini telah membawa optimisme bagi partisipasi politik yang tinggi para pemilih dan meningkatnya kualitas demokrasi.

Tema kampanye yang dibawakan oleh lebih dari 700 paslon telah berhasil difokuskan pada isu-isu substantif tentang visi dan misi pengendalian COVID-19. Dengan demikian, tahapan-tahapan Pilkada tidak sekadar pesta demokrasi bagi paslon melainkan mengedepankan isu-isu aktual paling mendesak di masyarakat.

“Yakni penanganan dampak kesehatan, sosial dan ekonomi dari COVID-19. Pilkada diharapkan menjadi solusi keluar dari krisis COVID-19, melalui keberhasilan menjalankan perubahan perilaku masyarakat serta bergeraknya perekonomian di daerah,” imbuhnya.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Pilkada di masa pandemi merupakan langkah membangun optimisme akan kemampuan bangsa dalam mengatasi salah satu masalah global terbesar saat ini. Pilkada serentak 9 Desember menjadi gerakan solidaritas sesama warga negara untuk menunjukkan tanggung jawab, kepedulian sekaligus daya tahan di tengah masa yang sulit. Sebagai wujudnya, para pemilih dengan semangat kebangsaan yang positif mengejawantahkan hak demokrasinya dengan datang ke TPS.

“Ayo datang ke TPS pada 9 Desember 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan yang diharuskan. Tunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus buktikan bahwa Pilkada Serentak 9 Desember 2020 adalah ajang demokrasi yang sehat, aman COVID-19 dan dilaksanakan dengan jujur dan adil,” tukasnya.

Kastorius mengatakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini adalah perhelatan demokrasi penting. Salah satunya diperlihatkan oleh skala keterlibatan publik. Sebanyak 106 juta lebih pemilih di 270 daerah (provinsi, kabupaten/kota) akan menunaikan hak pilihnya.

Pilkada ini merupakan yang keempat kalinya dalam sejarah Pilkada Serentak di Indonesia. Pilkada Serentak pertama diadakan pada tahun 2015 yang mencakupi 269 daerah. Kemudian dilanjutkan Pilkada pada tahun 2017 yang meliputi 101 daerah. Selanjutnya Pilkada Serentak pada tahun 2018 diadakan di 171 daerah, dengan rincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Menurut Kastorius, Pilkada serentak 9 Desember 2020 disebut penting karena diselenggarakan dalam situasi yang unik dan menantang. Pilkada diselenggarakan di tengah Pandemi COVID-19, wabah yang menghinggapi seluruh dunia dan belum pernah ada sebelumnya.

Indonesia memilih menyelenggarakan Pilkada di tengah keadaan yang sulit dengan optimisme dapat diselenggarakan dengan aman dan dengan protokol kesehatan yang ketat, di atas solidaritas serta kesadaran politik yang tinggi. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurutnya akan menjamin terlaksananya roda demokrasi dengan suksesi kepemimpinan yang berjalan lancar.

Ia menambahkan Pilkada serentak 9 Desember juga akan mengeliminasi risiko ketidakpastian legitimasi kepemimpinan di daerah sehingga terhindar dari kekosongan kepemimpinan definitif. Dengan demikian roda pelayanan publik juga berjalan dengan baik tanpa disrupsi di tengah pandemi COVID-19.

Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang berjalan lancar dan aman, imbuhnya, juga akan meningkatkan kepercayaan diri sebagai bangsa yang besar. Menurutnya ajang ini akan membuktikan kepada dunia bahwa negara ini dapat melaksanakan pemilu di tengah masa sulit. Kepercayaan diri ini dibutuhkan untuk dapat mengarungi tantangan yang jauh lebih besar di masa mendatang.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah Pilkada serentak 9 Desember telah dan sedang bertransformasi menjadi sebuah gerakan baru di masyarakat untuk menjalankan pola hidup baru yang disiplin. Ini terjadi oleh masifnya sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 dalam bentuk 3M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dengan penyelenggaraan Pilkada terbangun kultur baru di dalam masyarakat, yaitu kultur hidup yang mengedepankan tata cara hidup sehat. Pilkada bukan hanya sarana pelaksanaan demokrasi, melainkan juga ‘menyehatkan’ demokrasi. Tahapan-tahapan Pilkada tahun ini telah berhasil mengintegrasikan dimensi kesehatan dalam tata cara hidup masyarakat, termasuk dalam tata cara berdemokrasi.

Ia berharap dampak ekonomi Pilkada serentak 9 Desember akan membuat perekonomian di daerah menggeliat. Diperkirakan sedikitnya sekitar Rp 20 triliun dana berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga dana APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah untuk penyelenggaraan Pilkada.

Anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan pemerintah sebanyak Rp 15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp 4,77 triliun, sehingga totalnya Rp 20,4 triliun. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan dana dari biaya politik seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VI Apresiasi Program Perumahan Nasional BTN

Oleh

Fakta News
Komisi VI Apresiasi Program Perumahan Nasional BTN
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung foto bersama usai saat membuka Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk di Kota Denpasar, Bali, Kamis (1/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang berhasil menjadi salah satu kontributor utama tercanangkannya Program Perumahan Nasional. Pasalnya, tercatat realisasi BTN untuk KPR subsidi meliputi 74.692 unit rumah dengan pembiayaan Rp10,8 triliun, sedangkan KPR non subsidi meliput 18.422 unit rumah dengan pembiayaan Rp6 triliun.

Hal tersebut dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membuka Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Bank Tabungan Negara Tbk di Kota Denpasar, Bali, Kamis (1/12/2022). Ia menekankan program unggulan BTN ini bisa tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

“Kami juga menyoroti dan juga mengapresiasi bagaimana BTN bisa memperkuat performanya sebagai karakteristik BTN terutama di sektor properti dan perumahan rakyat. BTN juga bisa terus memperluas kapasitas pembiayaannya terkait dengan perumahan rakyat ini tanpa tergantung sepenuhnya dari pembiayaan subsidi saja,” tutur Martin.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Nasional Demokrat (F-NasDem) berharap turut terjun untuk memperkuat diri di sektor UMKM. Menurutnya, potensi ini perlu digarap demi mencegah dampak krisis global yang diramalkan akan terjadi pada tahun 2023.

Diketahui, dalam empat terakhir, BTN telah berkontribusi menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp10 triliun. Selain itu, penyaluran KUR dari BTN dengan skema subsidi bunga sebesar Rp513,4 miliar kepada 2.651 debitur.

“Ini adalah gagasan menarik di mana BTN perlu bisa meningkatkan perannya di sektor UMKM. BTN harus memberikan support kepada nasabah nasabahnya yang umumnya memang pelaku UMKM,” tandas Martin.

Baca Selengkapnya

BERITA

Poros 98: Pernyataan Benny Ramdhani Memancing Kembali Sifat Rezim Otoriter, Dulu Tumbang oleh Gerakan 98

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pernyataan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani, yang menyatakan perang terhadap lawan politik pemerintah perlu ditanggapi serius bagi semua pihak yang selama ini memperjuangkan nilai – nilai demokrasi, yang saat ini dinilai memang mengalami kemajuan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Poros 98 Parlin Silaen menanggapi serius pernyataan Benny Ramdhani itu.

“Pernyataan itu seperti memadamkan semangat kita yang secara konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Saat para aktivis 98 yang berhasil menumbangkan rezim yang otoriter dan berusaha menjaga agar nilai-nilai demokrasi tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam dinamika perpolitikan nasional, tiba-tiba ada yang kembali mencoba ingin menghadirkan kembali sifat rezim yang otoriter,” ujar Parlin dalam keterangan tertulisnya.

Parlin mengingatkan kembali soal semangat demokrasi yang menjadi roh perjuangan angkatan 98. Agenda reformasi yang memperjuangkan hadirnya pemerintahan yang demokratis dan benar-benar pro rakyat harus terus dikawal.

Bendahara Poros 98 Rahmat Hidayat menilai pernyataan Benny Ramdhani tersebut memancing kegaduhan politik.

“Itu bisa memancing kegaduhan politik. Harus diingat, di pemerintahan Presiden Jokowi ini semangat menegakkan nilai-nilai demokrasi sudah lebih baik. Saya melihat Pak Jokowi bisa menerima perbedaan pendapat atau pandangan. Itu sudah bagus. Jangan mencoba untuk mendorong Presiden Jokowi untuk bertindak yang tidak mencerminkan dari karakter dirinya. Lebih baik Benny Ramdhani melakukan tugasnya sebaik mungkin. Banyak masalah buruh migran yang perlu ditangani lebih serius. Coba fokus kesitu dulu,” kata Rahmat.

“Ngaku aktivis 98, kelakuan kok otoriter?” Celetuk Rahmat

Banyak kelompok yang merespon pernyataan Benny Ramdhani itu sebagai hal yang membahayakan bagi perjuangan demokrasi di Indonesia, sehingga kritik hingga hujatan muncul terhadap Ketua Barikade 98 itu.

Sekjen Poros 98 Denny Lihiang menilai pernyataan Benny Ramdhani itu memang dilatar-belakangi oleh banyaknya kritik yang muncul terhadap pemerintah baik di media massa maupun media sosial.

“Kritik dalam sebuah masyarakat yang demokratis itu wajar. Bahkan kritik terhadap pemerintah harus diberi ruang dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi kritik yang rasional dan konstruktif. Bukan kritik yang mengarah ke hujatan, caci-maki yang tidak bertanggung-jawab. Kita harus ingat, meski kita berbeda pandangan atau pendapat dengan Presiden Jokowi, yang harus kita ingat bahwa Pak Jokowi itu Kepala Negara, Simbol Negara, jadi kita juga jangan sembarangan dalam melontarkan kritik,” sambung Denny.

Poros 98 konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat. Melontarkan kritik terhadap pemerintah atau Presiden sekalipun sah saja dalam sebuah negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Namun, hal ini juga tetap diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kritik sangat penting dalam upaya mengontrol kekuasaan. Kritik harus membangun bukan menjatuhkan.

Dalam konteks menyikapi pernyataan Benny Ramdhani, Poros 98 perlu mengingatkan Benny Ramdhani bahwa pernyataan ‘perang terhadap lawan politik pemerintah’ adalah pernyataan yang berbahaya dalam semangat membangun masyarakat yang demokratis. Sebuah gimick politik yang memicu munculnya karakter rezim otoritarian yang pernah dihadapi oleh para aktivis 98. Sebagai sesama eksponen 98, Poros 98 kembali mengingatkan Benny Ramdhani akan semangat roh perjuangan angkatan 98 yang harus terus dijaga.

Semoga nilai-nilai demokrasi yang terjaga selama ini tidak redup, bahkan harus terus berdinamika seiring kedewasaan berpolitik masyarakat semakin matang. Masyarakat mulai terbiasa dengan perbedaan pendapat atau pandangan.

Saat ini kita tengah belajar bagaimana kita bisa melontarkan kritik secara rasional dan konstruktif. Oleh karena itu, proses pembelajaran politik di tengah masyarakat jangan sampai diredam oleh opini yang mendorong munculnya sifat otoriter.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu tahu bahwa melontarkan kritik diatur oleh undang-undang. Kritik yang bersifat emosional, hujatan dan hinaan tentunya tidak baik jika diungkap di muka publik. Apalagi jika kritik itu ditujukan kepada simbol-simbol negara, khususnya Kepala Negara. Masyarakat harus juga sadar akan konsekuensi jika melontarkan kritik yang emosional dan tendensius.

Poros 98 berharap semua penggiat demokrasi tetap menghargai perbedaan pandangan dan pendapat, dan tidak terpancing secara emosional dalam menanggapi pernyataan Benny Ramdhani.

“Bagaimanapun dalam sebuah masyarakat demokratis, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan sikap politik memang diatur dan dijamin oleh undang-undang. Poros 98 akan terus konsisten dalam mengawal demokrasi dan perjuangan yang mensejahterakan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan

Oleh

Fakta News
Ecky Muharam: Jati Diri Koperasi Berbeda dengan Sektor Jasa Keuangan
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan, meskipun nantinya koperasi mendapatkan fasilitas yang sama seperti sektor jasa keuangan. Sehingga, ketika Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (RUU P2SK) mengatur pengawasan koperasi nantinya akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus ada kejelasan dari jenis koperasi dan sesuai jati dirinya di Undang-Undang Dasar.

“Kita sudah sadar sejak awal, koperasi berbeda dengan industri keuangan. Tetapi ada sebuah realita bahwa ada lembaga yang dalam tanda kutip atas nama koperasi kemudian melakukan praktik jasa keuangan pada umumnya, yang kemudian banyak bermasalah. Baik di dalam skala besar sekian puluhan triliun atau secara kecil praktiknya dalam tanda petik menjadi rentenir yang berbaju koperasi yang dikuasai segelintir pemodal di lembaga tersebut,” tegas Ecky dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Ecky menambahkan, melalui RUU P2SK ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan itu, dan bukan mengakomodir praktik tersebut. Sehingga, menurutnya perlu ada pembagian jenis koperasi yang masuk ke dalam sektor keuangan. Berdasarkan masukan yang ia terima pada RDPU Komisi XI DPR RI sebelumnya, para pegiat koperasi tidak mau ‘diseret-seret ke laut’. Yang artinya sesuai jati diri koperasi, dan kemudian mendapatkan fasilitas dalam sektor keuangan, namun mereka tidak ‘bermain’ menjadi lembaga sektor keuangan.

“Jadi kalau di alternative screening-nya di Kementerian Koperasi, maka sesungguhnya yang (pengawasan) diserahkan kepada OJK itu jangan abu-abu lagi. Anda tidak bisa berbaju koperasi, harus memilih sebagai lembaga atau badan hukum lainnya. Konsep LKM (Lembaga Keuangan Mikro) kan seperti itu, tapi bentuknya jangan seperti koperasi. Jadi, koperasi tetap cuma satu, yaitu yang tertutup sesuai dengan jiwa koperasi, sesuai Undang-Undang Dasar,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Usai mengikuti Rapat Panja, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI berupaya menyelesaikan RUU P2SK dalam masa sidang tahun ini. Menurutnya, RUU P2SK akan menjadi prestasi tersendiri bagi DPR. Sebab, kata Misbakhun, dengan diselesaikannya RUU tersebut, DPR mampu menyelesaikan UU Cipta Kerja bidang perpajakan dan keuangan, sebagai solusi atas permasalahan dari berakhirnya UU Nomor 2 tahun 2020 yang merujuk pada Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang berakhir pada 2023.

“Ini akan menjadi prestasi tersendiri bagi DPR dapat menyelesaikan pada periode RUU Cipta Kerja, Omnibus Law bidang Cipta Kerja, Perpajakan, dan bidang Keuangan. Kita mengatakan bahwa mengenai situasi fiskal dan situasi moneter yang masih mempunyai ujung ketidakpastian harus dicari solusinya. Mudah-mudahan akhir pekan ini akan kita sudah bisa merumuskan pasal-pasalnya hingga di hari Senin (5/12/2022) kita bisa rapat kembali,” kata Politisi Partai Golkar itu.

Panja Komisi XI DPR RI akan membentuk Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU P2SK. Ketua Panja RUU P2SK Komisi XI DPR RI Dolfie mengatakan, Panja Komisi XI DPR RI dapat langsung membahas hasil perumusan dari Timus dan Timsin mulai Senin (5/12/2022) mendatang. Ia menjelaskan, porsi Timus dan Timsin RUU P2SK ini jumlahnya setengah dari anggota Panja. Dengan rincian dari fraksi PDI Perjuangan 4 orang, Fraksi Partai Golkar 3 orang, Fraksi Partai Gerindra 3 orang, Fraksi Partai Nasdem 2 orang, Fraksi PKB 2 orang, Demokrat 2 orang, PKS 1 orang, PAN 1 orang, PPP 1 orang.

Baca Selengkapnya