Connect with us

Kepala BNPB: Pengguna Transportasi Umum Sabar Antre dan Jangan Berdempetan

Kepala BNPB Doni Monardo

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) berharap seluruh masyarakat yang masih menggunakan moda transportasi umum, harus ada tingkat kesabaran yang tinggi untuk mengantre, tidak mau berdempet-dempetan, dan tidak mau berdekat-dekatan dengan siapapun juga.

“Apabila menyentuh sesuatu jangan memegang mata, hidung, dan mulut. Hanya dengan cara itulah kita bisa selamat, kita bisa menghindari, sehingga kita bisa tetap sehat,” ujar Doni saat menjawab pertanyaan wartawan melalui konferensi video, Selasa (24/3).

Pada kesempatan itu, Doni juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang secara status usianya sudah memasuki lanjut usia mohon berkenan untuk betul-betul menjaga diri.

“Jangan dekat atau jangan dekat dengan siapapun juga termasuk anggota keluarga di rumah, karena belum tentu anggota keluarga di rumah itu pun aman,” kata Doni.

Di samping masyarakat yang usia lanjut, Kepala BNPB juga mengingatkan orang yang memiliki penyakit bawaan seperti halnya diabetes, hipertensi, jantung, dan penyakit lainnya khususnya juga asma.

“Ini harus betul-betul dijaga, harus betul-betul diperhatikan, jangan mendekat kepada siapapun juga ya karena dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa tahu siapa yang sudah terpapar atau belum,” imbuh Doni.

Kalau yang di rumah sakit, lanjut Doni, sudah pasti adalah kelompok masyarakat yang sudah positif, tetapi yang justru berbahaya ini adalah mereka yang secara fisik tidak terlihat sakit, tidak ada gejala apapun tetapi juga sebagai carrier, sebagai pembawa penyakit.

“Nah, inilah yang sangat berbahaya ketika kita tidak bisa mengidentifikasi orang-orang di sekitar kita sehingga bisa terpapar,” ujarnya.

Tentang alat perlindungan diri (APD), Kepala BNPB menyampaikan hitungannya memang butuh jumlah sangat banyak hingga ratusan ribu, mungkin diperlukan jutaan apabila pandemi Covid-19 ini berlangsung lama.

“Oleh karenanya, Menteri Perindustrian akan memerintahkan, akan menugaskan pejabat terkait untuk meminta kepada semua industri tekstil yang memiliki kemampuan memproduksi APD untuk memprioritaskan pembuatan APD ini,” imbuhnya.

Kemudian menyangkut tentang data berapa banyak daerah ya sudah menyatukan status bencana, Kepala BNPB sampaikan jika membandingkan KLB kejadian atau keadaan luar biasa dengan status siaga atau tanggap darurat ini berbeda.

“KLB ini sifatnya lokal, kemudian aturan yang digunakan tentu berbeda dengan aturan yang sudah masuk dalam masa pandemi dimana status yang digunakan bukan lagi KLB, tetapi sudah bencana,” katanya.

Menurut Doni, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang berisikan terkait penjelasan-penjelasan tentang bencana yaitu bencana dibagi dua, bencana alam dan bencana non alam.

“Bencana alam sudah sering kita dengar, gempa, gunung berapi meletus, tsunami, likuifaksi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

Bencana non-alam, menurut Doni, meliputi beberapa masalah yakni gagal teknologi, kemudian ancaman dari kimia, nuklir, termasuk ancaman biologi yaitu pandemi yang disebabkan oleh Covid-19.

“Nah dengan demikian, sesuai dengan undang-undang ada tiga fase ancaman atau ada tiga fase status, yaitu yang pertama status siaga darurat, kemudian yang kedua status tanggap darurat, dan yang terakhir adalah status rehabilitasi dan rekonstruksi,” sambungnya.

Sampai dengan hari ini, lanjut Kepala BNPB, sudah ada 15 Provinsi yang menentukan atau mengeluarkan status siaga darurat. Ia menambahkan untuk Kabupaten 41, Kota 10, sedangkan Provinsi yang telah menetapkan status tanggap darurat sebanyak 4 provinsi. 1 DKI, 2 Jabar, 3 Kepri, dan 4 DIY. Kemudian ada 3 Kabupaten serta 2 Kota.

“Sementara itu Provinsi yang telah menentukan organisasi Gugus Tugas sebanyak 28. 28 Provinsi telah menyusun organisasi Gugus Tugas. Mulai dari Kepalanya atau Ketuanya Gubernur, Wakilnya Pangdam dan Kapolda,” urai Doni.

Di tingkat Kabupaten/Kota, lanjut Kepala BNPB, Ketuanya adalah Bupati/ Walikota, Wakilnya Dandim dan Kapolres. Untuk Kabupaten sebanyak 74, Kota 24 sehingga dengan organisasi gugus tugas ini dan penentuan status yang telah dikeluarkan oleh setiap Provinsi, maka kekuatan dalam upaya pencegahan harusnya bisa lebih optimal.

“Gubernur selaku Kepala Gugus Tugas bisa menggunakan unsur pusat yang ada di daerah. Sekali lagi kerja sama yang baik antara pusat dan daerah akan bisa memberikan perlindungan yang terbaik kepada masyarakat kita demikian penjelasan saya,” tutup Doni di akhir jawaban seraya menyampaikan Salam Tangguh kepada wartawan.

 

(adn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Perawat Indonesia Minta Physical Distancing Dilakukan Masif dan Tegas Karena Kasus Corona Makin Meningkat

Oleh

Fakta News

Jakarta – Angka penularan virus Corona (COVID-19) di Indonesia terus meningkat. Persatuan perawat meminta masyarakat untuk melakukan jaga jarak atau physical distancing.

“Saya kira physical distancing ini dilakukan masif dan tegas,” ucap Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadhillah, Jumat (27/3/2020).

Menurutnya masih ada masyarakat yang abai jaga jarak. Sehingga, perlu ada ketegasan peraturan.

“Ya kalau melihat penyanggah di DKI, itu banyak yang berkeliaran. Imbauan kepada masyarakat supaya tetap di rumah,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah memperbarui data kasus pasien yang positif terinfeksi virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Jumlah kasus positif Corona kini bertambah menjadi 1.046 orang.

“Total kasus menjadi 1.046,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang ditayangkan di saluran YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (27/3/2020).

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

KPN Beri Bantuan Wastafel Portabel ke Pemkot Bogor Cegah Penyebaran Covid-19

Oleh

Fakta News

Bogor – Upaya pemerintah Kota Bogor dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 atau virus Corona salah satunya adalah menyiapkan wastafel portabel disejumlah pusat keramaian warga. Langkah Pemkot Bogor tersebut mendapat dukungan dari organ relawan Komite Penggerak Nawacita (KPN).

KPN secara langsung menyerahkan bantuan wastafel portabel kepada Pemkot Bogor yang diterima langsung oleh Wakil Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Dodi Ahdiyat, Jumat (27/3).

Wakil Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Dodi Ahdiyat mengungkapkan apresiasi dan terima kasih atas sumbangan wastafel portabel dari KPN. Rencananya wastafel portabel tersebut akan ditempatkan di titik-titik fasilitas umum atau akses masuk dan keluar ruangan.

“Kami mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan KPN yang telah menyumbangkan wastafel portabel. Sumbangan ini sangat berarti apalagi saat ini Kota Bogor juga KLB Covid-19 dan masuk zona merah,” ungkap Dodi.

“Wastafel portabel ini akan kita manfaatkan untuk ditempatkan di fasilitas umum atau tempat yang menjadi akses masuk dan keluar ruangan, terutama di Posko Penanganan Covid-19 ini,” lanjutnya.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim pun mengucapkan apresiasi atas kepedulian KPN dalam membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Corona. Tak lupa Dedie juga mengucapkan terima kasihnya atas sumbangan wastafel portabel dari KPN, dan berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat membantu mencegah penyebaran virus Corona lebih luas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KPN yang telah menyumbangkan wastafel portabel ini, mudah-mudahan apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 yang saat ini kit hadapi bersama. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan KPN mendapat balasan dari berlipat ganda dari Allah SWT,” ujar Dedie.

Perwakilan KPN Shane M Hasibuan mengatakan, bantuan wastafel portabel merupakan salah satu bentuk upaya nyata relawan dalam membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran Corona di Indonesia terutama Kota Bogor. Rencananya wastafel portabel ini akan ditempatkan di sejumlah titik keramaian yang rawan penyebaran virus Corona.

“Dengan adanya wastafel portabel ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan semangat kepada semua masyarakat untuk menjaga kebersihan diri mulai dari hal yang terkecil sekalipun yaitu mencuci tangan,” ujar Shane.

Pada wastafel portabel ini juga terpasang lengkap imbauan dengan langkah-langkah yang tepat dalam mencuci tangan yang baik dan benar serta imbauan pencegahan Corona di masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu pengurus KPN Pitono Adhi menyampaikan pembagian wastafel portabel ini tak hanya ditujukan di wilayah Bogor saja, namun juga di sejumlah titik di Jakarta. Ia berharap melalui pembagian wastafel portabel tersebut, masyarakat menjadi lebih sadar bahwa virus Corona dapat dicegah, salah satunya dengan menjaga sanitasi tangan.

Menurutnya selain wastafel portabel, KPN juga telah membagikan hand sanitizer dan masker gratis bagi warga yang kesulitan mendapatkan alat pencegahan diri dari Corona.

“Selain wastafel portabel yang saat ini kita bagikan, KPN telah mendistribusikan hand sanitizer maupun masker untuk warga menengah ke bawah, terutama mereka yang mempunyai aktifitas dan saling berinteraksi langsung, misalnya pengemudi online, supir bajaj maupun pedagang keliling,” ujar Pitono.

“Mereka ini terpaksa tetap bekerja dan keluar rumah di tengah gempuran wabah Corona. Oleh sebab itu kami berusaha membantu mereka dengan memberikan hand sanitizer agar mereka terlindungi dari ancaman wabah tersebut,” tambah Pitono.

Pitono pun mengajak elemen masyarakat bahu membahu, saling bergotong-royong untuk sama-sama bergerak melawan virus corona ini. Tak lupa juga menjaga pola hidup bersih dan sehat, rutin mengonsumsi sayur dan buah-buahan, serta berolahraga secara teratur.

“Kami harap masyarakat untuk dapat patuhi imbauan pemerintah dalam pencegahan Corona dengan membatasi kontak fisik, menunda sementara kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Komite Penggerak Nawacita (KPN) merupakan organ relawan pendukung Jokowi yang terdiri dari berbagai organ seperti Almisbat, Alumni Menteng 64 (AM 64), Blusukan Jokowi, Bara JP, Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), Kornas-Jokowi, MAPPAN, Paguyuban Relawan Nusantara, Pengawal Pancasila Damai (PPD), RPJB dan Seknas Jokowi.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Nadiem: Realokasi Anggaran Kemendikbud untuk Penanganan Covid-19 Rp 405 Miliar

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan Coronavirus Disease (COVID-19). Nadiem menganggarkan Rp 405 miliar.

“Jumlah realokasi anggaran untuk mendukung pencegahan COVID-19 sebesar Rp 405 miliar,” kata Nadiem dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (27/3/2020).

Nadiem menjelaskan sumber realokasi anggaran tersebut berasal dari penyisiran anggaran di setiap unit kerja di Kemendikbud. Dia mengefisienkan anggaran rapat hingga perjalanan dinas Kementerian untuk menangani COVID-19.

“Ini adalah anggaran yang disisir dari efisiensi berbagai unit utama dan program. Anggaran seperti perjalanan dinas ataupun rakor-rakor dengan banyak orang yang tidak mungkin dilakukan di saat-saat seperti ini,” ujar Nadiem.

Lebih lanjut Nadiem mengatakan realokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk program penguatan kapasitas 13 rumah sakit pendidikan (RSP) dan 13 fakultas kedokteran (FK) yang menjadi test center COVID-19.

Sebanyak Rp 250 miliar dari total realokasi anggaran akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan.

“Kita ingin memperkuat rumah-rumah sakit pendidikan menjadi test center yang bisa melakukan tes hingga 7.600 sampel per hari dan semua rumah sakit pendidikan mampu menangani pasien COVID-19 sesuai kapasitas yang ada,” terang Nadiem.

Selain itu, anggaran itu digunakan untuk menggerakkan 15 ribu relawan mahasiswa dalam melakukan upaya mitigasi pandemi Corona. Sebanyak Rp 5 miliar akan digunakan untuk pengadaan bahan habis pakai untuk KIE, triase, pelacakan, dan pengujian di rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran.

Selanjutnya, sekitar Rp 60 miliar akan digunakan untuk edukasi COVID-19 ini. Selain itu, Nadiem menyebutkan Rp 90 miliar dari realokasi anggaran akan dipakai dalam pelaksanaan 150 ribu rapid test di lima rumah sakit pendidikan.

“Terutama kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan, kompetensi, dan kewenangan relawan yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,” tutur Nadiem.

Berikut daftar rumah sakit pendidikan yang akan melakukan penanganan COVID-19:

  1. Universitas Airlangga
  2. Universitas Diponegoro
  3. Universitas Gadjah Mada
  4. Universitas Hasanuddin
  5. Universitas Indonesia
  6. Universitas Padjadjaran
  7. Universitas Sumatera Utara
  8. Universitas Andalas
  9. Universitas Brawijaya
  10. Universitas Mataram
  11. Universitas Sebelas Maret
  12. Universitas Tanjungpura
  13. Universitas Udayana.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya